SURYA.co.id, JOMBANG – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggagas Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila sebagai ruang dialog untuk mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Forum ini disiapkan sebagai wadah menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan.
Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menegaskan penguatan UMKM harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Baca juga: Gus Kikin Siap Maju Jadi Calon Ketum PBNU, Terima Mandat PWNU Jatim
"Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan konsep ekonomi baru. Landasan pembangunan sudah jelas, yaitu Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang diperlukan adalah konsistensi menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," kata Gus Kikin kepada SURYA.co.id di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).
Menurut Gus Kikin, Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku UMKM, akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.
Melalui forum tersebut, berbagai regulasi yang diterbitkan kementerian maupun lembaga pemerintah akan dibahas secara terbuka untuk melihat dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.
Pembahasan mencakup kebijakan pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi, standardisasi produk, hingga akses pasar.
"UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Dari forum ini kami ingin melahirkan rekomendasi yang akan terus dikawal implementasinya," ujarnya.
PWNU Jawa Timur berencana menggelar Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila secara berkala setiap dua bulan di berbagai daerah di Jawa Timur.
Setiap pertemuan akan menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan.
Gus Kikin menjelaskan, forum tersebut akan berjalan secara berkelanjutan, dimulai dari menyerap aspirasi pelaku usaha, mengkaji regulasi, menghadirkan pemangku kebijakan, menyusun solusi, merumuskan rekomendasi, mengawal pelaksanaannya, hingga melakukan evaluasi.
PWNU menilai penguatan UMKM merupakan implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dengan jumlah sekitar 60 juta pelaku usaha dan menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja nasional, UMKM dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Karena itu, Gus Kikin menegaskan tujuan utama forum bukan sekadar mengejar indikator makroekonomi, melainkan memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM.
"Harapan kami, forum ini mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM," pungkasnya.
