Sejarah proklamasi Kemerdekaan Indonesia diwarnai beberapa peristiwa yang membuat teks proklmasi urung dibacakan. Termasuk perjalanan Bung Karno dan Bung Hatta ke Dalat untuk bertemu pembesar Jepang di sana.

Tayang pertama dalam rubrik cukilan buku Majalah Intisari edisi Januari 2014 dengan judul "Proklamasi yang Hampir Gagal", dicukil oleh Mayong Suryo Laksono dari buku Djakarta 1945: Awal Revolusi Kemerdekaan, Catatan Julius Pour

---

Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Ternyata Republik Indonesia hampir gagal diproklamasikan pada waktunya.

Pertama, seminggu sebelumnya, pesawat yang ditumpangi dwitunggal Sukarno-Hatta pada kunjungan ke Dalat, Vietnam, dua kali mendarat darurat dan diserang pesawat Sekutu. Kedua, Bung Karno tidak mau menyatakan kemerdekaan karena enggan melangkahi peran Panitia Persiapan Kemerdekaan. Padahal waktu sangat sempit dan Jepang telah menyerah tapi Sekutu belum mengambil alih kekuasaan atas Indonesia.

Inilah catatan wartawan senior Julius Pour dalam bukunya Djakarta 1945, Awal Revolusi Kemerdekaan, mengenai drama di sekitar 17 Agustus 1945.

Gempuran pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur berhasil menekan pasukan Jepang di Asia Tenggara. Ketika mereka makin mendekati Tokyo, situasi pemerintahan dalam negeri Jepang dibuat makin buruk.

Pada 7 Juli 1944, Kabinet Jepang rontok. Jenderal Kuniaki Koisi dilantik menjadi perdana menteri menggantikan Jenderal Hideki Tojo. Penguasa baru segera memperbarui janjinya bahwa Indonesia akan segera diberi kemerdekaan.

Dalam situasi transisional itu Jepang masih membagi wilayah Indonesia dalam tiga komando: Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat XVI, Sumatera di bawah kendali Angkatan Darat XXV, dan wilayah lainnya di bawah kendali Angkatan Laut bermarkas di Makassar.

Kedua angkatan tersebut di bawah kendali Marsekal Pangeran Terauchi, Panglima Besar Wilayah Selatan yang berkedudukan di Dalat, Indochina (sekarang Vietnam).

Maka pada awal Mei 1945, sudah terbentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang didirikan melalui Maklumat Gunseikan No. 23 tanggal 29 April 1945.

Ketuanya adalah dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang telah purna tugas sebagai dokter pribadi Susuhunan Paku Buwono X, dibantu dua orang wakil, yaitu Yasuo Ichibangase (orang Jepang sekaligus anggota istimewa), dan Raden Pandji Soeroso yang merangkap sekretaris.

Di luar tiga orang itu, BPUPKI memiliki 60 anggota. Sebanyak 54 anggota adalah orang Indonesia dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku; empat orang warga keturunan Cina, satu orang keturunan Arab, dan satu keturunan Eropa.

Juga ada tujuh orang Jepang yang merupakan anggota luar biasa, boleh mengikuti sidang tapi tidak memiliki hak suara.

Sidang berlangsung dalam dua masa persidangan. Yang pertama 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Padahal pada 8 Mei 1945, Jerman menyerah kepada Sekutu, sehingga sejak saat itu Jepang harus berperang sendiri.

Sidang kedua berlangsung pada 11-17 Juli 1945. Perdebatan dalam sidang-sidang tersebut berlangsung amat sengit dan alot. Soal batasan wilayah, soal bentuk negara, soal identitas bangsa dengan hak-haknya, dan pelbagai masalah lain.

Tapi beberapa poin penting berhasil disepakati. Pada 22 Juni misalnya, dirumuskan Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kemudian pada sidang 16 Juli disusun Rancangan Oendang-oendang Indonesia Merdeka.

Masa tugas BPUPKI berakhir pada 7 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang diketuai Sukarno dengan wakilnya Hatta.

PPKI beranggota 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua, yaitu dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, Ki Bagoes Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, B.P.H. Poeroebojo, G.P.H. Soerjohamidjojo, Soetardjo Kartohadikusumo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, R.H. Abdoel Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, dr. Mohammad Amir, Mr. Abdoel Abbas, dr. Ratulangie, Andi Pangerang, Mr. Latuharhary, Mr. I Goesti Ketoet Poedja, A.H. Hamidan, Raden Pandji Soeroso, K.H.A. Wahid Hasjim, dan Mr. Mohammad Hasan.

Surat kabar Asia Raja edisi 7 Agustus 1945 menulis, “Soekarno berkomentar positif soal PPKI. Kalau PPOPKI (BPUPKI, red.) merupakan bentukan pemerintahan tentara pendudukan (termasuk menseleksi calon anggotanya oleh penguasa militer, Red.), PPKI jelas merupakan panitia bangsa Indonesia karena tidak seorang Jepang pun menjadi anggota.”

Panitia bekerja cepat dan efektif. Tapi keraguan muncul karena dalam percaturan regional, sang pemberi kemerdekaan, Jepang, semakin terdesak. Walau tentara Jepang masih ada dan secara administratif masih hadir, udara Asia Tenggara telah dipenuhi pesawat tempur Sekutu.

Tapi keraguan itu sirna ketika Sukarno-Hatta (juga dr. Radjiman dan dokter pribadi Bung Karno, dr. Soeharto) diundang Marsekal Pangeran Hisaichi Terauchi, Panglima Besar Jepang Wilayah Selatan, di Dalat, dan mendapat jaminan untuk mengawal transisi menuju kemerdekaan.

Penerbangan rahasia

Pukul 05.00, sebuah pesawat udara dengan dua baling-baling tinggal landas dari bandar udara Kemayoran, Jakarta. Para penumpangnya adalah Sukarno, Hatta, dr. Radjiman, dr. Soeharto, Letkol Nomura dari kantor Gunseikanbu Jakarta, Kolonel Sunkichito Miyoshi sebagai penerjemah, dan beberapa orang Jepang.

Tujuannya, meski hanya sedikit orang yang tahu, adalah Dalat, kota wisata di Vietnam yang dijadikan markas tentara Jepang Wilayah Selatan. Penerbangan itu bersifat rahasia mengingat Sekutu mulai mendesak dan banyak orang memusuhi Sukarno.

Tapi tokoh-tokoh nasional itu sesungguhnya juga tidak tahu apa yang dikehendaki Marsekal Terauchi dengan mengundang mereka.

Siang hari sampai di Singapura, yang waktu itu masih bernama Syonanto, dan disambut Mayor Jenderal Shimura, perwira staf Markas Besar Militer Wilayah Selatan, untuk singgah sebentar. Menurut catatan Hatta, “Selepas tengah hari, rombongan kami langsung melanjutkan penerbangan menuju Saigon.”

Sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Sukarno merasa mereka sudah hampir sampai. Namun pemandangan ke bawah tertutup awan dan kabut tebal menyelimuti wilayah pendaratan. Apalagi suasana gelap. Pilot tak berhasil menemukan landasan dan memilih sebuah padang rumput untuk pendaratan darurat.

Terjadilah guncangan keras yang tak hanya membuat semua barang jatuh berserakan, tapi tubuh dan kepala para penumpang juga terbentur-bentur. Sekelompok prajurit bersenjata menyambut mereka dan menjelaskan posisi tempat itu: 100 km dari Saigon.

Desa itu gelap gulita karena penduduk sengaja mematikan lampu mengingat wilayah itu masuk dalam kancah perang. Cukup lama mereka menunggu di situ sampai beberapa mobil datang menjemput untuk membawa mereka ke sebuah gedung besar bekas kantor Gubernur Jenderal Perancis di pinggiran Kota Saigon.

Mereka kecapekan. “Ternyata waktu menunjukkan pk 02.00 dini hari. Artinya, kita sudah masuk tanggal 11 Agustus,” kenang dr. Soeharto.

Pada pukul 10.00 mereka diantar menuju Lapangan Udara Saigon dan terbang sejauh 350 km ke arah timur laut menuju Dalat. Di kota peristirahatan dengan banyak bangunan elok itu mereka menginap semalam.

Keesokan harinya, Marsekal Terauchi menemui mereka di gedung berarsitektur Eropa Klasik bekas rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Perancis yang terletak di puncak bukit.

“Sekarang ini, terserah kepada Tuan-tuan. Pemerintah Dai Nippon menyerahkan sepenuhnya proses kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Semuanya kini di tangan tuan-tuan,” kata perwira tinggi bertubuh jangkung itu dari kursi roda. Ia mulai diserang stroke.

“Apakah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dapat melaksanakan tugasnya sekitar tanggal 24 Agustus?” tanya Sukarno.

“Itu semua terserah kepada Tuan-tuan,” jawab Terauchi.

Di antara kegembiraan para tokoh Indonesia, terutama Hatta yang 12 Agustus itu berulang tahun, masih terselip rasa heran, kenapa Jepang menyerahkan begitu saja kemerdekaan Indonesia.

Dalam persinggahan di Saigon sore harinya, Letkol Nomura menjelaskan situasi yang sudah makin mendesak Jepang. Tentara Rusia menyerang Manchuria, sementara dari timur pasukan Sekutu juga mendesak.

Tapi Nomura tidak menjelaskan soal Kota Hiroshima dan Nagasaki yang hancur lebur oleh bom atom AS. Sukarno dan Hatta menduga, faktor Hiroshima dan Nagasaki adalah pendorong utama Jepang ingin segera mengakhiri kekuasaannya di Indonesia.

Dengan tegas Sukarno menyampaikan kepada Hatta, “Hukum internasional hanya menentukan empat syarat untuk bisa diakui sebagai negara merdeka: pertama, adanya tanah air; kedua, adanya rakyat; ketiga, adanya sebuah pemerintahan. Modal kita sudah lengkap dan kita bisa saja mendirikan pemerintahan. Kelengkapan keempat, bangsa lain pasti bersedia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan tersebut, bukankah begitu?”

“Benar,” jawab Hatta. “… dan Jepang telah bersedia melakukannya.”

Pagi 13 Agustus, rombongan meninggalkan Saigon menuju Syonanto (Singapura). Tapi mereka tidak lagi menggunakan pesawat penumpang, melainkan pesawat tempur jenis pembom, fighter bomber, bermesin ganda dengan kabin berlubang bekas tembakan.

Tidak ada pejabat Jepang yang menyertai perjalanan pulang itu, hanya penerbang dan navigator. Malah di kabin tidak tersedia kursi, melainkan ruang sempit dengan sebuah bangku panjang, persis di belakang kokpit.

Tiba-tiba pesawat menukik tajam dan mendarat darurat di sebuah landasan di tepi hutan di Semenanjung Malaya, menghindari sergapan pesawat Sekutu. Mereka singgah beberapa jam di hutan, dan terbang lagi ketika keadaan sudah aman.

Mereka tiba di Singapura pada senja hari. Malam harinya mereka dijamu Panglima Militer setempat, Jenderal Itagaki, dan esok harinya meneruskan pener­bangan kembali ke Jakarta.

Bung Karno merasa tidak berhak

Sampai di Jakarta mereka segera menuju Istana Gunseikan. Para pembesar Jepang memberi ucapan selamat dan menjamu mereka. Pertemuan Dalat telah mengubah secara dramatis hubungan Jepang-Indonesia.

Pada saat Rusia menyatakan perang dengan menyerbu Manchuria, sehingga Jepang harus menghadapi musuh baru, pada waktu yang hampir sama jatuh bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

Juga adanya Deklarasi Potsdam yang mengatur perlucutan senjata dan penarikan pasukan Jepang dari luar negaranya, menjatuhkan hukuman bagi mereka yang bersalah, tapi memberi perlindungan keamanan bagi Tenno Heika dan keluarganya.

Pukul 14.00 Hatta sampai di rumah. Rupanya Sutan Sjahrir sudah menunggu, menginformasikan bahwa Jepang minta damai pada Sekutu. Hatta terperanjat, tidak menyangka kekalahan Jepang terjadi lebih cepat dari perkiraannya.

Tapi ada hal lain yang lebih penting disampaikan Sjahrir, yakni pernyataan kemerdekaan harus dilakukan segera – dan tidak oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

“Jika oleh PPKI, maka Indonesia Merdeka yang lahir seperti itu pasti akan dituduh sebagai buatan Jepang,” kata Sjahrir. “Sebaiknya, Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat harus menyatakan Indonesia telah merdeka lewat corong radio.”

Hatta mengerti. Tapi dia tidak yakin Sukarno, meski sebagai Ketua PPKI, bersedia melakukannya, karena akan dianggap dia melangkahi atau merampas hak PPKI.

Dugaan Hatta benar. Saat dia dan Sjahrir menemui Sukarno, jawabnya, “Aku tidak berhak bertindak sendirian. Hak tersebut merupakan hak Panitia Persiapan Kemerdekaan yang aku pimpin. Alangkah janggalnya di mata orang setelah kesempatan terbuka untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka, aku malah bertindak sendiri dan sengaja melangkahi pekerjaan Panitia Persiapan Ke­merdekaan. Aku tidak mau.”

Operasi militer, bukan penculikan

Pada Rabu sore, 15 Agustus 1945, sekelompok pemuda revolusioner mengadakan pertemuan di belakang Laboratorium Bakteriologi di Jl. Pegangsaan Timur No. 17. Mereka antara lain Darwis, Soebadio, Soebianto, Margono, dll. Mereka sepakat bahwa kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa menunggu hadiah dari Jepang.

Mereka membujuk Hatta dan mendatangi Sukarno. Tapi Bung Karno tetap tidak bersedia, bahkan dia mengkritik para pemuda itu tidak kompak karena masing-masing membawa kepentingan diri dan kelompoknya.

Para pemuda berunding lagi, kemudian memutuskan untuk membawa pergi Soekarno dan Hatta agar rapat PPKI gagal dan hanya Sukarno dan Hatta yang dianggap layak menyatakan kemerdekaan.

Chaerul Saleh, Moewardi, Soekarni, Joesoef Koento, dll. pada pukul 04.00 Kamis, 16 Agustus 1945, membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Jawa Barat. Para pemuda yang ditulang-punggungi prajurit PETA bentukan Jepang itu lebih suka menyebut operasi mereka operasi militer, bukan penculikan. Sukarno ditemani Fatmawati dan Guntur yang pada waktu itu berusia sembilan bulan.

Mereka ditempatkan di asrama PETA Rengasdengklok. Di hadapan para prajurit muda yang garang itu Sukarno dan Hatta bergeming pada pendiriannya, tidak mau memproklamasikan kemerdekaan.

Sementara itu di Jakarta, para pemuda menggalang kekuatan bersenjata dan pasukan cadangan untuk menyerbu pos-pos Jepang.

Tapi rencana itu mendapat tentangan juga dari sesama pemuda. Moewardi misalnya, yakin bahwa pasukan PETA tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan Jepang di Jakarta karena kalah dalam jumlah. Latief Hendraningrat membatalkan niat menyerbu. Demikian pula Kasman Singodimedjo.

Chairul Saleh marah-marah, tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Kekuatan PETA makin berkurang. Serangan pun batal.

Bung Karno langsung bereaksi. “Sudah jelas revolusimu gagal. Lantas buat apa kalian menahan kami semua di desa ini?!” dia membentak Soekarni.

Ahmad Soebardjo datang untuk menjemput Sukarno dan Hatta karena yakin, walau rapat PPKI batal dilaksanakan pagi harinya, banyak hal bisa dilakukan di sana daripada menanti tanpa kejelasan di Rengasdengklok. Akhirnya Kamis sore, 16 Agustus 1945, mereka semua kembali ke Jakarta.

Sampai di Jl. Pegangsaan Timur sekitar pukul 20.00. Pada pukul 23.00 Sukarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, Kepala Kantor AL Jepang di Jakarta merangkap pimpinan dinas intelijen Kaigun Armada Selatan.

Mereka berharap, perwira tinggi Jepang yang matang dalam penugasan di banyak negara, juga menyetujui pilihan bangsa Indonesia untuk merdeka, itu akan memberi jaminan keamanan.

Tapi ternyata mereka harus menghadap Mayjen Otoshi Nishimura, Direktur Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang, yang bersikeras menganggap tentara Jepang terikat pada syarat-syarat penyerahan. “Kami harus menyerahkan negeri ini kepada Sekutu dalam kondisi status quo.”

Sukarno membantah seraya mengingatkan pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Dalat, empat hari sebelumnya, bahwa pemerintah Jepang sudah menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada bangsa Indonesia sendiri.

Tapi Jenderal Nishimura juga bersikeras, sejak siang hari tadi datang peraturan baru dari Sekutu, pihak yang mengalahkan mereka, yang membuat mereka harus membatalkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Itu yang membuat Hatta marah dan membentak, “Apakah itu janji dan perbuatan seorang samurai?! Dapatkah seorang samurai menjilati sepatu lawan yang telah memenangkan pertempuran?! Kami bangsa Indonesia akan tetap berjuang, apa pun yang akan terjadi. Kami akan menunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana seharusnya sikap seorang samurai.”

Suasana kalut. Rencana kemerdekaan yang sudah di depan mata terancam mentah lagi. Para pemuda yang sudah tidak sabar ingin segera memberontak dengan risiko berhadapan dengan pasukan Jenderal Nishimura.

Sukarno, Hatta, dkk. ternyata tidak gentar. Mereka bahkan cukup cerdik berlindung pada Laksamana Maeda dengan risiko membenturkan kedua pemangku kebijakan Pemerintah Jepang di Djakarta itu.

Malam itu juga teks proklamasi dirumuskan di rumah Maeda. Hatta mendiktekan, Sukarno yang menulis.

Soekarni mengusulkan perubahan tapi ditolak oleh beberapa wakil golongan muda yang juga hadir. Praktis forum itu menjadi seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Waktu menunjukkan pukul 03.00 dini hari, Jumat 17 Agustus 1945. “Oleh karena keadaan mendesak memaksa kami harus mempercepat perumusan proklamasi kemerdekaan,” kata Sukarno.

Siapa tanda tangan?

Sesudah membacakan rancangan teks proklamasi kemerdekaan, Sukarno kemudian bertanya, “Apakah saudara-saudara setuju?” Suara hadirin menjawab, “Setuju!”

Hatta menyahut, “Kalau saudara-saudara setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini ikut menandatangani naskah Proklamasi Indonesia Merdeka, sebuah dokumen bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu siapa yang ikut memproklamasikan Indonesia Merdeka. Ambil contoh naskah proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat.”

Sejenak, ruangan menjadi senyap. Tidak ada seorang pun yang menanggapi ucapan Hatta.

Sampai Soekarni maju ke depan dan berkata, ”Bukan semua yang hadir di sini ikut tanda tangan. Cukup dua orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta.”

Semua menyahut setuju. Menurut Hatta, “Secara pribadi saya merasa kecewa karena tadinya berharap mereka semua ikut menandatangani. Namun, apa yang masih bisa saya katakan?”

Semula Sukarno memang mengajukan saran agar dokumen kemerdekaan ditandatangani oleh wakil-wakil rakyat Indonesia. Tapi Soekarni langsung menolaknya.

Dia tidak akan pernah menghendaki kelompoknya disebut satu napas dengan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan yang selalu dia tuduh sebagai kolaborator Jepang.

Sementara ketika naskah proklamasi sedang disiapkan, Chairul Saleh mondar-mandir resah. Rupanya dia tidak setuju para pegawai Jepang juga ikut tanda tangan, dan itu bertolak belakang dengan pendapat Sukarno.

Burhanudin Mohammad Diah (BM Diah) yang berdiri agak jauh dari meja pimpinan dimintai pendapat oleh Chaerul Saleh.

Jawabnya, “Bung Karno menghendaki seperti keadaan di Amerika Serikat di mana semua anggota yang hadir ketika mereka merancang pernyataan kemerdekaan, Declaration of Independence, ikut membubuhkan tanda tangannya pada dokumen bersejarah tersebut. Tetapi pada dini hari ini, saya sama sekali tidak melihat persamaan keadaan dengan Amerika Serikat, apalagi sudah sejak awal saya berpendapat (bahwa) proklamasi harus ditandatangani sendiri oleh Sukarno, atau jika tidak, harus bersama-sama dengan Hatta. Hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang berhak menandatangani.”

Melihat keadaan sudah bisa dikendalikan, Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik, sekretarisnya, untuk meminjam mesin ketik kepada Laksamana Maeda. Tapi di rumah itu semua mesin ketik dengan jenis huruf hiragana. Menurut Herwig Zahorka, seorang ilmuwan Jerman, Maeda meminta mereka untuk meminjam mesin ketik di rumah Konsul Jerman, Dr. Kandeler, di daerah Senen.

Sayuti Melik mengaku melakukan dua kali perubahan. Yang pertama kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia” langsung diganti dengan “atas nama bangsa Indonesia”; dan perubahan kedua dia ganti kata “tempoh” menjadi “tempo”.

Ketika ketikan jadi dan hendak ditandatangani, ada usulan baru agar para pemuda menyertakan enam wakil untuk ikut menandatangani. Usul itu ditangkis Hatta dengan mengusulkan agar semua yang hadir tanda tangan.

Daripada pembicaraan mentah lagi, sementara hari sudah mulai pagi, keputusan dikembalikan lagi: tanda tangan oleh Sukarno dan Hatta.

Semua berkumpul, juga tuan rumah dan stafnya yang semula tidak ikut-ikutan, untuk mengheningkan cipta. Lalu dibahas rencana menyebarluaskan naskah proklamasi itu.

Untuk mengumumkan kepada publik, Soekarni mengusulkan agar proklamasi dibacakan pagi nanti di Lapangan Gambir. Tapi Sukarno menolak.

“Lapangan Gambir adalah lapangan umum. Menyelenggarakan pertemuan di sana tanpa izin akan bisa memancing salah paham. Salah-salah, malah bisa memancing bentrok yang tidak perlu dengan tentara Jepang. Lebih baik di rumah saya saja yang halamannya bisa menampung ratusan orang, di Pegangsaan Timur, pukul 10.00 besok pagi (maksudnya nanti), jangan ada yang terlambat.”

Saat itu bulan Ramadhan. Sebelum pulang, Hatta sempat menikmati sahur di rumah Maeda.

Oleh karena tidak ada nasi, dia makan roti, telur, dan ikan sardin. “Saya kemudian mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Laksamana Maeda, atas segala bantuannya. Saya pulang, membonceng Sukarno yang kemudian mengantar saya sampai di rumah.”

Selesai sembahyang subuh, Hatta langsung tidur lalu bangun kira-kira pukul 08.30. “Saya segera mandi dan bersiap-siap agar tidak terlambat sampai di Pegangsaan Timur.”

Maka peristiwa bersejarah itu pun terjadi. Pembacaan proklamasi diikuti pidato singkat oleh Sukarno yang badannya kurang sehat, diikuti pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih hasil jahitan tangan Ny. Fatmawati Soekarn oleh Chudanco Latief Hendraningrat.

Lalu ada sambutan dari Soewirjo, Ketua Panitia Penyelenggara, dan sambutan dr. Moewardi, Kepala Keamanan. Tata suara menggunakan alat pinjaman dari Toko Radio Satria milik Goenawan. Republik Indonesia pun merdeka.