TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah semakin membuka akses masyarakat terhadap layanan skrining kesehatan.
Hal tersebut dikemukakan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung, Evi Kurniawaty sata dihubungi Tribun Lampung, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat tetap menjadi kunci agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara optimal melalui deteksi dini penyakit.
Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap data kenaikan jumlah masyarakat yang mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2026.
Pada periode Januari hingga 31 Juli 2026, jumlah masyarakat yang menjalani CKG di puskesmas mencapai 73 juta orang.
Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Februari hingga 31 Juli 2025 yang mencatat sekitar 70 juta peserta.
Evi juga mengatakan, bahwa program tersebut juga berpotensi terus meningkat, karena saat ini skrining kesehatan secara berkala sudah semakin mudah diakses masyarakat.
Pemeriksaan kesehatan setiap enam bulan, kini dapat dilakukan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Karena sekarang skrining per enam bulan dilakukan di puskesmas dan FKTP tingkat pertama yang ditanggung BPJS, seharusnya cakupannya bisa lebih luas lagi. Masyarakat juga sekarang sudah semakin sadar untuk memiliki BPJS.
Meski demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Edukasi mengenai pentingnya skrining harus terus digencarkan agar masyarakat tidak datang berobat setelah penyakit berada pada stadium lanjut.
Harus terus diedukasi bahwa penting melakukan pemeriksaan kesehatan agar penyakit bisa diketahui sejak fase awal, sehingga dapat segera diobati dan masyarakat juga terdorong menerapkan pola hidup yang lebih sehat.
Deteksi dini menjadi salah satu langkah paling efektif untuk menekan risiko komplikasi berbagai penyakit tidak menular sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penanganan yang lebih cepat.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap data kenaikan jumlah masyarakat yang mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2026.
Pada periode Januari hingga 31 Juli 2026, jumlah masyarakat yang menjalani CKG di puskesmas mencapai 73 juta orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Februari hingga 31 Juli 2025 yang mencatat sekitar 70 juta peserta.
"Ini sudah lebih tinggi daripada capaian tahun lalu A setahun penuh. Jadi tahun lalu setahun penuh itu 70 juta, untuk saat ini sampai 31 Juli kita 73 juta," kata Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang di kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pada kelompok bayi baru lahir, program CKG sudah menyentuh 1,5 juta hingga 31 Juli. Jumlahnya lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 1,2 juta.
Sementara itu, pada kelompok balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun, jumlah peserta CKG meningkat dari 1 juta anak pada 2025 menjadi 4,5 juta anak pada tahun ini.
"Memang masih banyak yang harus kita kejar untuk usia ini, karena usia ini yang paling rendah, nanti kita akan kerja sama juga dengan PAUD-PAUD ya," ungkapnya.
Adapun pada kelompok usia sekolah, capaian CKG melonjak dari 33.000 peserta pada 2025 menjadi 14,6 juta peserta pada 2026. Menurut Maria, peningkatan tersebut terjadi karena pemeriksaan bagi anak usia sekolah sudah dimulai sejak awal tahun.
Selain itu, jumlah peserta diperkirakan kembali meningkat pada pekan kedua Agustus seiring pelaksanaan CKG di sekolah. "Pada dewasa tahun lalu 12 juta, tahun ini sudah 43 juta, dan pada lansia tahun lalu 2,4, tahun ini 9,7 juta," jelasnya.
Maria menambahkan, Gorontalo menjadi salah satu provinsi dengan persentase cakupan CKG tertinggi, yakni mencapai 48 persen. Sementara itu, target cakupan CKG secara nasional pada 2026 ditetapkan sebesar 46 persen atau setara 130 juta penduduk.
Kemenkes mengungkapkan bahwa angka harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari 72 tahun menjadi 74 tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski masih di bawah sejumlah negara tetangga.
“Kalau kita lihat usia harapan hidup, menurut BPS naik dari 72 menjadi 74 tahun. Tetapi kalau dibandingkan negara tetangga, Thailand, Malaysia, dan Singapura, kita masih di belakang,” kata Maria.
Menurut Maria, meningkatnya angka harapan hidup juga diiringi dengan pergeseran pola kematian, di mana kematian akibat penyakit kardiovaskular semakin meningkat.
Ia mengatakan, pola kematian di Indonesia kini mulai bergeser ke kelompok usia produktif, yakni 35 hingga 60 tahun. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa dekade lalu, ketika angka kematian lebih banyak terjadi pada bayi dan anak-anak.
“Sekarang kita sudah enggak sering dengar lagi kayak gitu. Tetapi sekarang kita makin sering mendengar teman kita lagi serangan jantung atau lagi setelah badminton, serangan jantung,” tutur Maria.
Oleh karena itu, Kemenkes menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mendeteksi penyakit sejak dini sebelum menimbulkan komplikasi maupun kematian.
"Masalah kita sebetulnya nomor satu, kita sudah turun angka kematian bayinya. Kematiannya bergeser. Kalau dulu mungkin kita sering dengar anak meninggal waktu kecil. Sekarang sudah tidak sering lagi," kata Maria.
Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan saat ini. Masyarakat kini lebih sering mendengar kasus seseorang meninggal mendadak akibat serangan jantung saat berolahraga atau beraktivitas.
Ia mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir terjadi pergeseran usia kematian. Saat ini, kematian lebih banyak terjadi pada kelompok usia 35 hingga 60 tahun.
"Kita hidup, lahir, bertahan hidup, tetapi kemudian mulai meninggal pada usia 35, 39, kemudian 50 sampai 60 tahun. Ini yang ingin kita cegah," ucap dia.
Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya mendeteksi dini faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi penyakit berat yang berujung pada kematian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
Hal ini disampaikan menanggapi keluhan masyarakat soal kualitas pelayanan yang berbeda-beda antar puskesmas, mulai dari pemeriksaan yang dirasa kurang menyeluruh hingga pelayanan yang dinilai kurang ramah.
"Memang saya juga mesti akui ya dengan segala kerendahan hati, program ini yang awal kita kejar cakupannya dulu, udah 70 juta (sasaran). Sekarang kita mengejar tata laksananya. Saya butuh masukan," kata Budi dalam konferensi pers laporan dan evaluasi CKG, di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Salah satu aspek yang tengah dievaluasi ialah terkait banyaknya jenis pemeriksaan dalam paket CKG. Ia menilai jumlah pemeriksaan yang semula mencapai 13 hingga 16 jenis justru menyulitkan pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak sejalan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang diterima.
"Yang kami harus perbaiki memang tesnya kan banyak tuh. Pertama ada 13, ada 14, ada sampai 16. Tapi sudah kami lihat kalau terlalu banyak juga nanti kami keteteran untuk tata laksananya karena ekspektasi masyarakat itu udah tinggi," kata Budi.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono turut menjelaskan keterbatasan jenis pemeriksaan dalam CKG juga berkaitan dengan alokasi anggaran.
Ia menyebut dana yang dialokasikan sekitar Rp2 juta per orang mencakup empat hingga lima parameter pemeriksaan laboratorium dan skrining.
“Dua juta diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat supaya bisa dipakai pada saat anamnesis (wawancara medis), pada saat tanya jawab tadi ada penyakit yang mungkin harus diperiksa lebih lanjut segera diperiksa,” jelas Dante.
Selain soal kualitas layanan, Budi juga menilai soal rendahnya popularitas CKG dibanding program pemerintah lain. "Saya sempat diskusi sama Bu Endang, kita kalah populer sama program-program yang drama lainnya. Apa kita perlu bikin drama juga seperti itu biar populer," kata Budi.
Rendahnya pamor ini sejalan dengan data kesadaran publik yang dipaparkan dalam acara yang sama. Survei yang dilakukan di lima kota besar yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar menunjukkan tingkat masyarakat yang pernah mendengar soal CKG belum menembus 50 persen.
(tribunlampung.co.id/dominius desmantri/tribun network)
