BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Polemik perdagangan timah di Bangka Belitung (Babel) yang ditandai dengan terhentinya pembelian bijih timah rakyat oleh sebagian kolektor di tengah tingginya harga timah dunia dinilai bukan semata persoalan harga. 

Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni kegagalan transmisi pasar serta belum optimalnya tata kelola industri timah dari hulu hingga hilir.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung (UBB), Darman Saputra mengatakan perbedaan harga antara pasar internasional dan harga yang diterima penambang merupakan indikasi terputusnya mekanisme transmisi pasar (market transmission failure).

Menurutnya, kenaikan harga timah di pasar global tidak mampu diteruskan hingga ke tingkat penambang karena adanya hambatan dalam rantai perdagangan dan informasi.

"Fenomena divergensi harga ini terjadi akibat kegagalan transmisi pasar yang memutus hubungan antara pasar komoditas global dengan pasar domestik," kata Darman kepada Bangkapos.com, Selasa (4/8/2026).

Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah masih adanya asimetri informasi antara PT Timah, kolektor dan penambang. 

Akibatnya, pelaku usaha di tingkat bawah belum memperoleh pemahaman yang sama mengenai kualitas maupun kadar bijih timah yang menjadi dasar pembentukan harga.

"Perlu ada perbaikan asimetri informasi antara PT Timah, kolektor dan penambang. Informasi mengenai kadar kandungan timah atau SN yang memiliki nilai jual harus disampaikan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan," ujarnya.

Darman mengatakan, persoalan tersebut pada akhirnya berdampak terhadap terganggunya rantai pasok industri timah.

Ketika pembelian bijih timah dari masyarakat terhenti, maka aktivitas ekonomi di daerah ikut melambat karena perputaran uang di tingkat lokal menurun.

"Kalau serapan bijih timah masyarakat berkurang, tentu rantai pasokan tidak berjalan lancar. Dampaknya, perputaran uang di pasar domestik Bangka Belitung ikut menurun dan akhirnya pertumbuhan ekonomi daerah kembali tertinggal dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Menurut Darman, penumpukan stok bijih timah yang belum terjual juga berpotensi menekan pendapatan riil masyarakat, terutama keluarga penambang yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Kondisi itu akan memengaruhi daya beli masyarakat sehingga aktivitas konsumsi rumah tangga ikut melemah.

"Ketika bijih timah tidak terjual, pendapatan riil masyarakat ikut turun. Belanja masyarakat ke sektor UMKM juga berpotensi menurun, sehingga efek bergandanya akan dirasakan oleh perekonomian daerah, termasuk penerimaan pemerintah dari pajak dan retribusi," jelasnya.

Darman menilai, persoalan yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan harga beli bijih timah. Menurutnya, akar masalah berada pada tata kelola industri yang masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek.

Ia menyebut kelemahan tata kelola timah saat ini merupakan persoalan yang bersifat sistemik karena melibatkan regulasi, struktur pasar hingga implementasi kebijakan di lapangan.

"Kelemahan tata kelola timah tidak berdiri sendiri pada satu aspek. Dibutuhkan penguatan regulasi, pembenahan struktur pasar, serta percepatan implementasi kebijakan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Darman mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administratif yang selama ini menjadi hambatan aktivitas industri timah.

Menurutnya, digitalisasi pelayanan perizinan dan penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian usaha.

Di sisi lain, PT Timah diharapkan memperkuat mitigasi risiko serta mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan agar jalur perdagangan bijih timah kembali berjalan.

Sementara pelaku usaha dapat membangun kemitraan yang lebih legal melalui koperasi yang bekerja sama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Namun, menurut Darman, solusi jangka panjang bagi Bangka Belitung tidak cukup berhenti pada pembenahan tata niaga bijih timah. Daerah ini harus mulai mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan beralih pada penguatan industri hilir.

"Kita mengetahui Bangka Belitung sangat kaya akan timah. Namun, keberlanjutan harus menjadi perhatian utama. Kedepan, kita tidak hanya mengekspor bijih timah, tetapi juga harus mampu mengekspor produk timah yang sudah memiliki nilai tambah. Karena itu, penguatan hilirisasi dengan membangun industri pengolahan di Bangka Belitung menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian daerah," katanya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)