Laporan Wartawan TribunJatim.com, Danendra Kusuma

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai memperkuat tata kelola data geospasial untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial 2026 yang dibuka Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, Rabu (5/8/2026).

Melalui pengelolaan data geospasial secara terintegrasi, informasi yang dimiliki setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya disimpan dalam bentuk tabel atau dokumen.

Data tersebut nantinya dapat divisualisasikan berdasarkan lokasi sehingga lebih mudah dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Mas Handy-sapaan Wabup- mengatakan data geospasial sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi perangkat daerah. 

Dalam pekerjaan sehari-hari, sejumlah OPD telah menggunakan data berbasis lokasi maupun aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Namun, data tersebut perlu disatukan dan dikelola secara lebih terstruktur agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

"Data geospasial ini sebenarnya sehari-hari sudah Bapak Ibu pakai. Sering Bapak Ibu gunakan, khususnya rekan-rekan di dinas teknis yang menggunakan GIS atau aplikasi-aplikasi tertentu," katanya, Rabu (5/8/2026). 

Baca juga: Antisipasi Bencana, Dinas PUPR Nganjuk Normalisasi Sungai di Tanjunganom

Tantangan berikutnya bukan sekadar menghasilkan data, lanjut dia, melainkan bagaimana data yang telah dimiliki masing-masing OPD dapat diintegrasikan dan ditampilkan dalam satu sistem yang dapat membantu pemerintah daerah mengambil keputusan.

Ia memberi contoh, misalnya, BPBD memiliki data mengenai wilayah yang rawan bencana. 

Informasi tersebut dapat dikombinasikan dengan data dari Dinas PUPR mengenai jaringan jalan. 

Ketika kedua data tersebut terintegrasi berdasarkan lokasi, pemerintah dapat melihat keterkaitan antara kondisi jalan dengan potensi bencana di suatu wilayah.

"Misalkan di sana ada area rawan longsor, kita gabungkan dengan PUPR, area jalannya. Ada kajiannya, ada data-datanya yang lengkap dan komprehensif di dalam sana," sebutnya. 

Ia menjelaskan, pemanfaatan data geospasial, lanjut Mas Handy, juga dapat membantu pemerintah melihat persoalan pembangunan secara lebih detail. 

Informasi yang sebelumnya hanya berupa angka dan tabel dapat divisualisasikan dalam bentuk peta sehingga lebih mudah dipahami oleh pimpinan maupun masyarakat.

"Dengan cara tersebut, kondisi suatu wilayah dapat diketahui secara lebih cepat tanpa harus membaca banyak angka," jelasnya. 

Ia memaparkan visualisasi mempercepat proses pemahaman dan membantu menentukan prioritas pembangunan. 

Dia berharap integrasi data geospasial dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 

Berbagai data yang dimiliki OPD dapat dikombinasikan berdasarkan lokasi sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat dan wilayah.

"Harapan kita dengan adanya portal tersebut, pertama kita punya standardisasi data. Kalau dulu punya persepsi masing-masing di OPD, nanti data itu akan disinkron di portal tadi sesuai dengan kebutuhan data," tutupnya