TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono memastikan layanan Trans Banyumas tidak boleh berhenti.

Meski subsidi operasional dari pemerintah pusat dipastikan dihentikan dan APBD Banyumas hanya mampu menopang operasional hingga akhir Agustus 2026.

Sadewo mengaku akan mengupayakan berbagai cara agar transportasi publik andalan masyarakat itu tetap beroperasi.

Menurut Sadewo, saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas sedang berpacu dengan waktu mencari sumber anggaran baru.

Operasional Trans Banyumas diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 28 Agustus 2026, sehingga pembahasan bersama DPRD terus dilakukan untuk menutup kekurangan anggaran.

"Subsidi yang bersumber dari APBN untuk Banyumas dihentikan. Jadi kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya sudah mengupayakan maksimal bagaimana caranya, pokoknya Trans Banyumas jangan sampai berhenti begitu saja. Ini masih saya diskusikan terkait anggarannya," kata Sadewo, Rabu (05/08/2026).

Ia menegaskan, keberlangsungan Trans Banyumas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bagaimana caranya, pokoknya saya ingin mengupayakan jangan sampai berhenti. Ini pelayanan masyarakat. Tujuan kita pelayanan masyarakat," ujarnya.

Sadewo menjelaskan, Trans Banyumas merupakan program yang digagas pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas hanya melanjutkan program tersebut demi memberikan layanan transportasi umum yang murah bagi masyarakat.

"Kami mengharapkan adanya bantuan anggaran, tapi ternyata dari pemerintah pusat belum turun di APBN-Perubahan," jelasnya.

Karena subsidi tersebut belum juga turun, Pemkab Banyumas kini harus mencari alternatif pembiayaan agar operasional Trans Banyumas tetap berjalan.

"Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk pelayanan masyarakat juga dan tanggung jawab kami kepada Trans Banyumas, maka saya sedang mengupayakan dengan teman-teman DPRD bagaimana caranya menyiapkan anggaran itu di waktu-waktu yang mepet ini. Dari mana duitnya nantilah, yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Harus berlanjut," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sadewo juga menjelaskan skema operasional Trans Banyumas. Menurutnya, armada bus bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.

"Trans Banyumas, yang investasi itu perusahaan swasta. Kemudian dari pemerintah itu membayar by the service. Servisnya dibayar per kilometer. Makanya ada subsidi," katanya.

Ia menambahkan, konsep tersebut memang dirancang agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi umum dengan tarif murah melalui dukungan subsidi pemerintah.

"Itu memang program transportasi yang murah. Kita mau melanjutkan. Ini program dari pemerintah pusat, meskipun kondisi keuangan sekarang sedang berat," ujarnya. (Permata Putra Sejati)