TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah memastikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan memperoleh dukungan anggaran senilai Rp3 miliar untuk memperkuat sarana dan prasarana operasional.

Alokasi tersebut bukan diberikan dalam bentuk dana tunai, melainkan diwujudkan menjadi berbagai aset yang dapat langsung dimanfaatkan oleh koperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, seluruh anggaran difokuskan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Aset yang disiapkan meliputi gedung operasional beserta perlengkapannya hingga kendaraan untuk menunjang distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita jelaskan uang Rp3 miliar untuk apa, Rp 3 miliar itu dapat gedung 600 meter dengan segala perlengkapannya di situ, dapat mobil truk 1, dapat pickap 1, dapat bentor 2. Lumayan kan, ada barangnya," ujar Zulkifli Hasan dalam Seminar KDKMP di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (4/8/2026).

Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Selain itu, hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Baca juga: Mobil Pikap KDMP Masuk Parkiran Mal di Solo, Bukan Milik Surakarta, Pemkab Karanganyar Telusuri

Kegiatan itu juga diikuti Anggota DPR RI Eko Patrio dan Ashabul Kahfi, serta Anggota DPD RI Abdul Waris Halid.

Zulkifli Hasan menilai keberadaan gedung beserta armada operasional akan menjadi penopang utama aktivitas koperasi di daerah.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, pengangkutan hasil pertanian, hingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pemerintah juga menyiapkan kendaraan pick-up atau bak terbuka sebagai sarana untuk mendukung proses distribusi kebutuhan warga.

Keberadaan kendaraan tersebut dinilai penting agar pengiriman barang dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan efisien.

Selain mobil pick-up, setiap koperasi juga akan dilengkapi bentor atau becak motor sebagai kendaraan operasional tambahan.

Bentor yang dimaksud merupakan kendaraan roda tiga berbasis sepeda motor yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkut dan mendistribusikan barang.

Melalui penyediaan aset tersebut, pemerintah berharap KDKMP memiliki infrastruktur yang memadai sehingga mampu menjalankan fungsi ekonomi desa secara lebih optimal.

Ia juga menegaskan kepemilikan koperasi tetap berada di tangan pemerintah desa dan masyarakat desa, bukan pemerintah pusat maupun pihak lain.

"Koperasi desa miliknya desa, bukan milik siapa-siapa karena uangnya desa, kopdes itu milik desa," kata Zulhas yang mengenakan kemeja warna biru muda.

Meski demikian, pada tahap awal operasional pemerintah akan memberikan pendampingan pengelolaan melalui Agrinas.

"Cuma inikan perlu diurus, tidak mungkin kades urus satu-satu makanya Agrinas minta waktu 2 tahun bantu urus ini. Tapi saya sudah minta ke Agrinas, memang dibantu manager 1 dibayar negara," sambungnya.

Zulhas menjelaskan, pendampingan tersebut hanya berlaku sementara.

Setelah sistem pengelolaan berjalan stabil, operasional koperasi diharapkan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa melalui pengurus koperasi.

Ia pun meminta agar tenaga kerja yang direkrut untuk menjalankan koperasi berasal dari desa setempat.

Sehingga keberadaan KDKMP juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru di tingkat desa.

Baca juga: Curhat Para Lurah, Tak Dilibatkan di Pembangunan KDMP di Kulon Progo Yogyakarta, Tak Tahu RAB-nya

"Tapi saya minta seluruh pegawai lainnya nanti diputuskan bersama-sama pengurus koperasi yang di situ. Saya minta dilibatkan kades karena kades dewas. Beberapa orang pegawai yang bersihkan, yang jaga. Itukan mesti digaji. Saya minta ke Agrinas, disusun bersama pengurus koperasi yang ketua dewas kepala desa, dan harus dari desa itu. Agar dari desa itu bisa 5-6 orang kerja di koperasi," kata Zulhas.

Zulhas menyebut seluruh skema bantuan pemerintah akan tersalurkan lewat KDKMP.

Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyentuh masyarakat desa, bakal disalurkan via KDKMP.

Termasuk bantuan beras 10 kg yang diserahkan dulu ke KDKMP.

Nantinya diteruskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Bantuan pangan tiga bulan 10 kg desil 1-4 itu nanti diserahkan ke kopdes, kopdes yang bagi berasnya. Bantuan tunai nanti lewat kopdes, diantarkan ke rumahnya," jelas Zulhas.

Bahkan Bulog nantinya bisa menyewa  gudang KDKMP untuk menyimpan gabah.

Gabah yang tidak terserap di Bulog, nantinya KDKMP turun menyerap.

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) juga nantinya tersalurkan via KDKMP sebelum diteruskan kepada kelompok tani.

"Sebentar lagi perpresnya jadi. Sudah ratas (rapat terbatas) presiden yang pimpin, sudah diputuskan dalam rapat terbatas dipimpin Presiden atas usulan saya. Sisa disusun Perpres agar kuat," kata Zulhas dalam pertemuan ini.

Pertemuan ini turut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Maros Chaidir Syam, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Bupati Pangkep Yusran Lalogau, Bupati Enrekang Yusuf Ritangga.

Lalu ada Bupati Bantaeng Fathul Fauzi Nurdin, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeng serta Bupati Selayar Natsir Ali.

(TribunTrends/TribunMakassar)