TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menerapkan sistem absensi online bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, saat sosialisasi aplikasi Flexi di Ruang Assessment Center BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Andi Hidayah Arief, serta para Kepala Subbagian Kepegawaian OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Baca juga: Kepala BKD Sulbar Herdin Usung Jargon Pelayanan “Dipokannyang”, Apa Maksudnya?

Baca juga: BKPSDM Minta Keterangan 3 ASN Dispoparekraf Sulbar Viral Live TikTok di Jam Kerja

Dalam rapat tersebut, Herdin menekankan pentingnya digitalisasi sistem kerja ASN, termasuk dalam aspek kehadiran.

Menurutnya, penerapan sistem absensi Flexi merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kedisiplinan, efisiensi, serta transparansi di lingkungan kerja pemerintahan.

"Digitalisasi sistem absensi ini bukan hanya soal kehadiran, tetapi bagian dari komitmen kita untuk membangun pemerintahan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyampaikan transformasi digital di lingkungan pemerintahan merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Masih Tahap Uji Coba

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Sulbar, Andi Hidayah Arief, menyampaikan sistem absensi Flexi masih dalam proses penyempurnaan dan pengujian.

Karena itu, penerapannya akan lebih dahulu diuji coba di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melihat efektivitasnya.

Setelah dinilai layak digunakan secara luas, sistem absensi Flexi akan diterapkan di seluruh OPD.

Saat ini, BKPSDM masih memfokuskan sosialisasi guna menyamakan pemahaman penggunaan aplikasi absensi Flexi di seluruh perangkat daerah. (*)