TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah tidak akan mempengaruhi minat investor terhadap surat utang pemerintah pusat.
Saat ditanya apakah khawatir surat utang pemerintah pusat menjadi kurang diminati setelah DKI Jakarta menerbitkan obligasi, Purbaya menjawab singkat "Enggak,".
Menurut Purbaya, surat utang pemerintah pusat tetap memiliki daya tarik karena dinilai lebih redibel dibandingkan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah.
"Karena kan pemerintah pusat lebih kredibel daripada pemda," tutur Purbaya kepada wartawan di Gedung Juanda I, dikutip Kamis (6/8/2026).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah akan bertambah dari sebelumnya Rp3,5 triliun menjadi Rp5,2 triliun.
Pramono bilang, kenaikan tersebut dipicu kebutuhan pembiayaan pembangunan lanjutan LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas.
“Kemampuan Pemerintah DKI Jakarta itu sekurang-kurangnya obligasi ya sebenarnya kurang lebih Rp20 triliun. Tetapi saya meminta untuk konservatif, keluarlah angka Rp3,5 triliun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/8/2026).
“Kemudian, karena ada penambahan untuk LRT dari Manggarai dampai dengan Dukuh Atas kurang lebih Rp1,7 triliun, sehingga ada penambahan itu,” sambungnya.
Baca juga: PM Jepang Minta Bank Sentral Membeli Obligasi untuk Menahan Kenaikan Suku Bunga
Dua menegaskan, tambahan nilai obligasi tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyebut, pembangunan LRT Jakarta menjadi investasi jangka panjang yang layak dibiayai melalui skema obligasi daerah.
Dana yang dihimpun dari penerbitanobligasi akan digunakan untuk membiaya proyek transportasi publik dinilai lebih tepat karena manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dan kalau ini digunakan untuk LRT, pasti obligasi ini akan semakin prudent. Kenapa? Karena betul-betul digunakan untuk yang efektif,” ujarnya.
Baca juga: Purbaya Sebut Dana Pusat Finansial Internasional Bisa Dipakai Beli Surat Utang Pemerintah
Pramono menambahkan, obligasi daerah nantinya juga akan diarahkan untuk memperkuat sektor layanan kesehatan di Jakarta. Pemprov DKI pun berencana membangun sejumlah rumah sakit, bahkan beberapa diantaranya akan bertaraf internasional.
“Jadi nanti obligasi ini secara prinsip akan kami gunakan untuk dua hal, satu untuk rumah sakit, kedua untuk transportasi,” tuturnya.