TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah mengubah sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan jutaan data penerima bermasalah dalam proses evaluasi nasional.
Dampaknya, 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program agar anggaran negara benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan, Kamis (6/8/2026).
Tak hanya mengubah sasaran penerima, pemerintah juga menemukan 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang sebelumnya tercatat ganda (double counting).
Seluruh data tersebut kini dikoreksi agar penyaluran MBG lebih akurat.
Baca juga: Zulhas Ajak Pengusaha Garap 30 Ribu Koperasi Desa, Ada Peluang Bisnis Pangan hingga Energi
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, evaluasi dilakukan bukan untuk mengurangi penerima manfaat, melainkan memastikan bantuan tepat sasaran.
"Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi yang lebih membutuhkan," ujar Zulkifli Hasan seperti keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (6/8/2026).
Hasil evaluasi itu sekaligus mengubah fokus program MBG. Pemerintah kini memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Zulkifli Hasan, hingga kini masih ada sekira 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum memperoleh manfaat program MBG.
"MBG harus hadir terlebih dahulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kami melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal," katanya.
Kelompok tersebut dipilih sebagai prioritas karena dinilai menjadi kunci percepatan penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini.
Seiring perubahan sasaran penerima, pemerintah juga mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi.
Pemerintah menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku serta insentif sewa SPPG agar pelayanan di wilayah terpencil dapat berjalan optimal.
"Prioritas kami sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kami targetkan pekan ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku."
"Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG secara baik," ujar Zulkifli Hasan.
• Bukan Cuma Simpan Pinjam, Zulhas: 83 Ribu Koperasi Desa Bakal Punya Toko hingga Cold Storage
Evaluasi juga menyasar aspek keamanan pangan. Pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
Saat ini tercatat 8.185 SPPG belum memenuhi ketentuan tersebut dan sedang menjalani proses penertiban.
Pemerintah menegaskan dapur MBG yang tidak memenuhi standar hingga batas waktu yang ditentukan akan ditutup secara permanen.
Ketentuan yang sama juga diterapkan di lingkungan pondok pesantren.
Pesantren dengan lebih dari 1.000 santri diperbolehkan mengelola dapur MBG sendiri selama memenuhi standar SLHS.
Sementara pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang akan dilayani melalui SPPG.
"Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS."
"Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG."
"Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus dijaga," tegasnya.
Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas kementerian agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat segera ditangani.
"Yang sudah baik kami lanjutkan, yang belum tepat kami koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kami tertibkan."
"Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
