TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif, berharap Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar Ke-35 NU tidak menggunakan mekanisme pemungutan suara atau voting.
Diketahui, Muktamar ke-35 NU akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026 mendatang
Samsul mendorong agar pemimpin PBNU mendatang dapat terpilih secara aklamasi dengan mengedepankan nilai-nilai keulamaan serta semangat musyawarah mufakat.
"Pemilihan PBNU di Muktamar NU kalau bisa jangan ada voting. Harus terpilih secara aklamasi dengan mengutamakan nilai-nilai keulamaan melalui musyawarah mufakat agar terpilih pemimpin yang memiliki kapabilitas dan integritas," ujar Samsul saat dihubungi, Jumat (7/8/2026).
Ia mengingatkan agar seluruh tokoh dan elemen NU dapat menyejukkan suasana serta menjaga kondusivitas selama dinamika Muktamar berlangsung.
Menurutnya, pemungutan suara memang opsi yang sah secara aturan, namun hendaknya hanya dijadikan sebagai langkah terakhir.
"Selain itu, diharapkan tokoh-tokoh NU dapat menurunkan tensi dan tidak sampai ada keributan. Memang kalau voting itu ada jalan, tapi kalau bisa itu benar-benar pilihan terakhir jika tidak didapatkan dengan cara musyawarah mufakat," tegasnya.
Dalam pandangannya, Samsul menyoroti beberapa kriteria utama yang wajib dimiliki oleh sosok Ketua Umum PBNU ke depan
Pertama harus memiliki integritas yakni mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun godaan jabatan politik.
Kemudian, ia berharap Ketum PBNU mendatang memiliki wawasan serta jaringan hubungan internasional yang luas untuk membawa NU di kancah dunia.
Yang tak kalah penting, lanjut dia, Ketum PBNU juga harus bersikap terbuka, rendah hati, serta siap berkomunikasi kapan saja dengan seluruh tingkatan pengurus di bawahnya.
Samsul menekankan bahwa posisi Ketua Umum PBNU bukanlah jabatan struktural layaknya di birokrasi pemerintah, melainkan wadah pengabdian sosial.
"Ketum harus merakyat, siap kapan saja diajak komunikasi oleh tingkatan yang lebih bawah.
Jangan merasa lalu dapat privilege atau tempat tertinggi. Semuanya justru hadir untuk semakin mudah melayani, karena NU adalah organisasi khidmat," tuturnya.
Mengenai nama-nama calon yang mulai bermunculan ke permukaan jelang Muktamar, Samsul menyatakan PWNU DKI Jakarta saat ini tidak berfokus pada sosok atau figur tertentu, melainkan pada penguatan sistem organisasi.
Ia menilai seluruh kandidat yang mencuat merupakan kader-kader terbaik yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama.
"Kami di DKI tidak membicarakan tentang person, tapi lebih kepada bagaimana membangun sistem terbaik buat organisasi NU ke depan.
Banyak putra terbaik NU yang punya kapabilitas. Semua ini saudara kita, bukan lawan atau musuh, melainkan satu kesatuan," ungkapnya.
"Antarcalon jangan saling mengganjal atau saling menjegal, apalagi black campaign. Sangat tidak elok.
Semua yang maju adalah kader terbaik, dan kami meyakini tokoh-tokoh NU yang mumpuni sudah sangat banyak," tuturnya.
