Oleh: Azizah, Mahasiswa dan Pemerhati Isu Transisi Energi serta Lingkungan di Sulawesi Tengah

TRIBUNPALU.COM - Dunia sedang memasuki era Transisi Energi terbesar dalam sejarah modern.

Di tengah ancaman perubahan iklim, negara-negara berlomba meninggalkan energi fosil.

Namun, di balik narasi energi bersih, berlangsung persaingan geopolitik baru.

Fenomena ini dikenal sebagai geopolitik hijau, yakni kontestasi kekuasaan di balik agenda lingkungan.

Secara fisika, perubahan iklim berakar pada terganggunya keseimbangan energi Bumi.

Meningkatnya gas rumah kaca memerangkap panas dan memicu cuaca ekstrem.

World Meteorological Organization mencatat lonjakan suhu global yang kian mengkhawatirkan.

Untuk menahannya, International Energy Agency memproyeksikan lonjakan besar kapasitas energi terbarukan.

Namun, transisi energi memerlukan mineral kritis seperti nikel, litium, dan kobalt.

Di sinilah ilmu fisika material memainkan peran yang sangat strategis.

Riset fisika menentukan efisiensi baterai, panel surya, hingga teknologi hidrogen hijau.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Jumat 7 Agustus 2026, Emas Antam Anjlok, Pecahan 1 Gram Jadi Rp 2,650,000

Penguasaan teknologi masa depan sangat ditentukan oleh inovasi berbasis sains.

Kendati demikian, transisi energi hijau menyimpan paradoks yang nyata.

Teknologi hijau memang menekan emisi, tetapi produksinya bergantung pada penambangan skala besar.

Ekstraksi mineral kritis menguras air, energi, dan berpotensi merusak lingkungan.

Oleh karena itu, keberhasilan transisi tidak boleh hanya diukur dari penurunan emisi.

Dunia perlu menerapkan pendekatan Life Cycle Assessment untuk menilai dampak lingkungan secara utuh.

Pendekatan ini kini menjadi standar penting dalam penerapan prinsip ESG industri global.

Indonesia dalam Pusaran Geopolitik Hijau

Di tengah pergeseran ini, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis.

Sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadi pemain penting dalam rantai pasok energi hijau global.

Pemerintah pun menerapkan kebijakan hilirisasi mineral guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Larangan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020 menjadi langkah penting dalam mendorong pembangunan smelter, industri baterai, hingga manufaktur berbasis kendaraan listrik. 

Namun, hilirisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai peningkatan investasi atau ekspor.

Hilirisasi sejati adalah upaya membangun kemandirian teknologi nasional.

Jika Indonesia hanya menjadi lokasi pengolahan mineral tanpa menguasai teknologi baterai, energi terbarukan, dan industri masa depan, maka nilai tambah terbesar tetap akan dinikmati oleh negara lain.

Tantangan terbesar bangsa ini bukan sekadar mengolah nikel, melainkan mengubah kekayaan sumber daya menjadi kekuatan teknologi.

Di sinilah kedaulatan sumber daya harus berjalan seiring dengan kedaulatan teknologi.

Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan baku dan setengah jadi, tetapi harus mampu menjadi produsen teknologi yang memiliki daya saing global.

Baca juga: Ziarah Rombongan HUT Ke-1 Kodam XXIII/Palaka Wira, Wujud Penghormatan kepada Pahlawan

Morowali: Wajah Nyata Geopolitik Hijau di Sulawesi Tengah

Dinamika geopolitik hijau tersebut dapat dilihat secara nyata di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Dalam satu dekade terakhir, Morowali berkembang menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di dunia melalui kehadiran perusahaan-perusahaan besar.

Kawasan ini menjadi simpul penting dalam rantai pasok global untuk produksi baja nirkarat, bahan baku baterai kendaraan listrik, dan berbagai komponen energi bersih.

Pemerintah menempatkan Morowali sebagai salah satu motor utama strategi hilirisasi nasional.

Di satu sisi, perkembangan industri nikel di Morowali telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Masuknya investasi dalam jumlah besar menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis dunia. 

Baca juga: Pemprov Sulteng Luncurkan 100 Agen PERISAI untuk Perluas Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Bahkan kawasan industri ini telah berkembang menjadi salah satu pusat industri berbasis nikel terbesar di Asia Tenggara. 

Namun di sisi lain, Morowali juga memperlihatkan wajah lain dari transisi energi global. Persoalan keselamatan kerja, pengelolaan limbah industri, kebutuhan energi yang sangat besar, serta dampak lingkungan menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan.

Sejumlah laporan dan kajian menyoroti insiden keselamatan kerja, persoalan pengelolaan limbah, hingga risiko sosial-ekologis yang menyertai percepatan ekspansi industri nikel di kawasan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa energi hijau tidak boleh hanya dinilai dari produk akhirnya berupa kendaraan listrik atau baterai rendah emisi.

Sebuah teknologi tidak dapat disebut sepenuhnya berkelanjutan apabila manfaat globalnya diperoleh dengan mengorbankan kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat di tingkat lokal.

Morowali pada akhirnya menjadi cerminan nyata paradoks transisi energi dunia.

Daerah ini menopang agenda dekarbonisasi global melalui pasokan nikel untuk industri kendaraan listrik, tetapi pada saat yang sama menghadapi tantangan ekologis dan sosial akibat percepatan industrialisasi.

Karena itu, Morowali tidak boleh hanya diposisikan sebagai kawasan ekstraksi dan pengolahan mineral.

Lebih dari itu, Morowali harus dikembangkan sebagai pusat inovasi teknologi, penguatan riset fisika material, penerapan standar ESG, dan pengembangan industri hijau yang benar-benar berkelanjutan. 

Dalam situasi tersebut, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki tanggung jawab intelektual dan moral yang besar.

HMI tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan besar yang sedang berlangsung.

Sebagai organisasi kader, HMI harus hadir sebagai kekuatan yang mampu menjembatani kepentingan negara, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

• Pertama, kader HMI harus menjadi agen intelektual yang mampu mengkaji persoalan hilirisasi, energi terbarukan, dan lingkungan secara ilmiah, bukan sekadar berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek. Kader HMI harus hadir dengan gagasan, penelitian, dan solusi berbasis data.
•  Kedua, kader HMI harus menjadi penjaga keadilan sosial dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan industri turut dirasakan oleh masyarakat lokal, pekerja, dan generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menciptakan ketimpangan baru di daerah penghasil sumber daya.
• Ketiga, kader HMI harus berperan sebagai mitra kritis pemerintah, mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional sekaligus mengawasi agar pelaksanaannya tetap memperhatikan keselamatan kerja, hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
•  Keempat, kader HMI perlu menjadi pelopor kedaulatan teknologi melalui penguatan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Indonesia tidak boleh hanya dikenal sebagai negara pemilik nikel, tetapi juga sebagai negara yang menghasilkan teknologi baterai, energi terbarukan, dan inovasi industri masa depan.
•  Kelima, kader HMI harus menjadi penggerak kesadaran ekologis. Dalam perspektif Islam, manusia adalah khalifah fil ardh, penjaga bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, agenda industrialisasi harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab ekologis.

Di tengah perlombaan global menuju masa depan rendah karbon, Indonesia memiliki peluang langka untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar penyedia bahan baku.

Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila hilirisasi berjalan seiring dengan penguasaan teknologi, penguatan riset, perlindungan lingkungan, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

Dari Morowali hingga panggung geopolitik dunia, pesan yang harus diperjuangkan adalah satu: energi hijau tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Sebab keberhasilan transisi energi yang sesungguhnya bukan hanya tentang menyelamatkan iklim, melainkan juga memastikan tidak ada daerah dan generasi yang dikorbankan dalam prosesnya.

Bagi kader HMI, inilah momentum untuk membuktikan perannya sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.

Mengawal geopolitik hijau bukan sekadar tugas intelektual, melainkan bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara sumber daya, mandiri dalam teknologi, adil bagi rakyat, dan lestari bagi lingkungan.

Dari Morowali, kader HMI harus mampu menyuarakan bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak mineral yang kita miliki, tetapi oleh seberapa bijak kita mengelolanya demi kemaslahatan manusia dan keberlanjutan peradaban.(*)