SURYA.co.id, SIDOARJO – Harapan tiga bersaudara di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk kembali mengenyam pendidikan akhirnya terwujud.
Setelah sempat terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga, ketiganya kini dipastikan kembali belajar berkat langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama Komisi D DPRD Sidoarjo langsung mendatangi keluarga Murwantono dan Rismawati Tauriya setelah menerima informasi bahwa ketiga anak mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya.
Murwantono mengaku penghasilannya sekitar Rp 1,4 juta per bulan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
Kondisi tersebut membuat tiga anaknya harus menghentikan pendidikan.
Baca juga: Cegah HIV/AIDS, Pemkab Sidoarjo Gencarkan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
Anak sulung, MAAS (15), tidak dapat melanjutkan sekolah saat akan naik ke kelas IX di sebuah SMP swasta karena menunggak pembayaran SPP.
Sementara adiknya, MAKS (9), juga sempat berhenti sekolah.
Adik bungsunya, MAPK (5), bahkan belum didaftarkan ke taman kanak-kanak karena keterbatasan biaya.
Dikbud Sidoarjo kemudian mengambil langkah agar ketiga anak tersebut tetap memperoleh hak pendidikan.
MAAS dipindahkan ke SMP Negeri 1 Tulangan agar dapat melanjutkan pendidikannya.
Sementara MAKS kembali bersekolah di SDN Gelang 2, sedangkan MAPK dipastikan diterima di TK Dharma Wanita.
Selain memastikan mereka kembali belajar, pemerintah juga menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, dan alat tulis melalui dana BOSDA. Dukungan lain juga akan dioptimalkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Baznas.
Murwantono mengaku lega karena anak-anaknya kini bisa kembali bersekolah.
"Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu anak-anak kami bisa kembali sekolah. Saya juga sangat bersyukur anak-anak bisa sekolah lagi berkat bantuan pemerintah," ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netti Lastiningsih, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Menurutnya, berbagai skema bantuan telah disiapkan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, dukungan Baznas, hingga pemanfaatan dana BOSDA.
"Kondisi seperti ini memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Jangan sampai ada anak di Sidoarjo yang tidak sekolah karena faktor ekonomi. Pemerintah memiliki berbagai skema bantuan," kata Netti.
Ia juga mengingatkan, pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan.
"Apapun kondisi orang tua, yang harus diwariskan adalah pendidikan, karena pendidikan yang mampu mengubah kehidupan mereka," tambahnya.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengapresiasi respons cepat Dikbud yang langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan masyarakat.
Ia berharap pola kerja jemput bola diterapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga persoalan warga dapat segera ditangani tanpa harus menunggu menjadi viral.
"Kita berharap, tidak hanya Dikbud saja, tetapi OPD lain juga bergerak seperti ini. Jangan menunggu persoalan menjadi viral, begitu ada informasi langsung ditindak lanjuti," kata Dhamroni.
Menurutnya, pendampingan terhadap tiga bersaudara tersebut akan terus dilakukan agar bantuan pendidikan yang diberikan tepat sasaran dan mereka dapat menyelesaikan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.
