TRIBUNJATIMTIMUR.COM, LUMAJANG - Bupati Lumajang, Indah Amperawati memperpanjang penerapan work from home (WFH) setiap haru jumat bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pelayanan publik, untuk efisiensi anggaran.

Kebijakan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang guna mengikuti arahan Kemendagri yang memperpanjang periode WFH hingga September 2026.

Bupati Indah Amperawati mengatakan, kebijakan tersebut cukup efektif, sebab dalam tiga bulan uji coba telah berhasil menghemat pengeluaran operasional kantor hingga Rp 464 juta sebulan.

Menurutnya, komponen pos belanja yang paling banyak menyumbang penghematan diantaranya biaya listrik, air, perjalanan dinas hingga belanja lembur yang dibayarkan ke pegawai.

Baca juga: Perhutani Bondowoso Gelar Simulasi Penanganan Karhutla untuk Antisipasi Dampak Kemarau

"Kami melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat, selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga membuat penghematan anggaran yang signifikan," katanya melalui sambungan telepon, Jumat (7/8/2026).

Indah menilai sejak diterapkan WFH sejak April 2026, performa kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang tidak ada, semuanya masih normal. Meski demikian, dia mendorong para ASN melakukan peningkatan layanan bagi masyarakat

"Penurunan performa pegawai ASN tidak ada, selama ini tidak ada kendala, mereka bekerja dengan baik tapi tetap perlu untuk lebih ditingkatkan," tambahnya.

Mengingat, kata dia, WFH hanya diberlakukan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara OPD pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), lembaga pendidikan dan kesehatan. Kata Indah, tidak diberlakukan WFH.

"Untuk yang sifatnya pelayanan seperti capil, sekolah, puskesmas, tidak ada WFH, kalau itu urusannya administrasi kantor bisa WFH," pungkasnya.

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)