BANJARMASINPOST.CO,ID, AMUNTAI - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, berdampak ke semua bidang termasuk ke bidang kesehatan hingga ke tingkat daerah seperti dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas.

Sebagaimana di Puskesmas Sungai Malang, Hulu Sungai Utara. Bila tahun sebelumnya mendapatkan BOK lebih dari Rp 700 juta, namun saat ini hanya sekitar Rp 500 juta.

Berkurangnya anggaran hingga Rp 200 Juta ini tentu membawa konsekwensi ada beberapa kegiatan yang dikurangi. Padahal selama ini sebagian besar anggaran BOK untuk kegiatan promotif dan preventif seperti kelas ibu hamil, posyandu, pembinaan dan penyuluhan.

Kepala Puskesmas Sungai Malang Devy Braja mengatakan penggunaan BOK juga digunakan untuk menjalankan program dari pemerintah pusat berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal dengan anggaran sekitar Rp 180 juta.

“Sehingga untuk kegiatan promotif dan preventif ke masyarakat sekitar Rp 330 juta, beberapa kegiatan terpaksa dikurangi seperti program kelas ibu hamil yang sebelumnya bisa dilakukan di seluruh desa kini hanya beberapa desa saja,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Baca juga: Perpustakaan Desa di HST Terdampak Efisiensi Anggaran, Gagal Terima Bantuan 1.000 Buku

Devy menambahkan dengan berkurangnya anggaran maka Puskesmas lebih gencar dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media online, karena lebih hemat secara anggaran namun dengan berbagai tantangannya.

Namun Devy menegaskan berkurangnya dana dari pusat tidak mengurangi pelayanan kesehatan di Puskesmas. Termasuk pemeriksaan pada bayi yang baru lahir juga masih terus dilakukan, tanpa terpengaruh adanya efisiensi anggaran dari pusat.

“Pemeriksaan kesehatan kepada bayi yang baru lahir justru semakin lengkap, seperti Skrining Hipotiroid (SHK) yang dulu belum ada sekarang dilakukan ke bayi yang baru lahir dengan pengambilan darah untuk mendeteksi kekurangan hormon tiroid bawaan,” ujarnya.

Pengurangan anggaran juga tak berpengaruh pada pelaksanaan skrining di Puskesmas di Banjarmasin. Isu mengenai hilangnya sejumlah layanan skrining di puskesmas dibantah Puskesmas Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Hingga kini, berbagai layanan skrining kesehatan disebut masih tetap berjalan sesuai standar pelayanan.

Plt Kepala Puskesmas Kelurahan Mantuil, Venny Indriyani mengatakan, tidak ada layanan skrining yang dihentikan. Baik skrining yang dilaksanakan di dalam gedung maupun di luar gedung masih rutin dilakukan setiap hari.

Ia menjelaskan, layanan skrining bayi baru lahir seperti Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) masih tersedia. Begitu pula layanan lain, termasuk imunisasi Human Papillomavirus (HPV) bagi siswi kelas V sekolah dasar yang menjadi bagian dari program nasional pencegahan kanker serviks.

Menurut Venny, apabila masyarakat tidak mendapatkan layanan tertentu, penyebabnya bukan karena program tersebut dihentikan, melainkan kemungkinan stok reagen atau bahan pemeriksaan sedang habis.

“Masih ada. Mungkin kadang bisa kosong karena kehabisan reagen bahannya. Tetapi nanti akan diinformasikan ke puskesmas lain yang masih memiliki stok,” jelasnya.

Baca juga: Efisiensi Mulai Berdampak ke Pekerja, Pengangguran Banjarmasin di Atas Rata-rata Provinsi

Selain pelayanan di gedung puskesmas, petugas juga aktif melaksanakan skrining kesehatan ke sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar di wilayah kerja Puskesmas Mantuil.

 “Justru sekarang kami lagi skrining di TK dan SD. Jadi kegiatan luar gedung tetap berjalan,” katanya.

Senada disampaikan Kepala Puskesmas Tambarangan, Tapin, Mulyono. Dia memastikan pelayanan pemeriksaan HPV DNA masih tetap dilaksanakan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran di sektor kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin juga memastikan pelayanan HPV DNA di puskesmas tetap berlangsung sesuai jadwal dengan dukungan alat dan bahan yang mencukupi, sementara pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan tetap dapat dirujuk ke rumah sakit. (nia/tar/sul)