TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Haris Sanjaya, menegaskan bahwa setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat wajib memiliki arah bisnis yang jelas dan terukur.
Arah bisnis tersebut harus diselaraskan dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tempat BUMD tersebut beroperasi.
Menurut Haris, ketepatan fokus bisnis merupakan kunci utama agar BUMD mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah.
Haris menilai, potensi besar tersebut tidak akan tergali optimal jika BUMD bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara berbagai lini ekosistem ekonomi.
"Pengembangan sektor-sektor unggulan ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha, serta masyarakat," ujar Haris.
Ia juga mengatakan, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
BUMD, menurutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Perusahaan milik daerah harus hadir untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"BUMD harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola yang baik akan memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD," ujar Haris Sanjaya.
Selain itu, Haris menilai saat ini modernisasi tata kelola perusahaan menjadi kebutuhan utama agar BUMD mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi.
Digitalisasi pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pengelolaan BUMD.
Untuk itu, Haris mendorong agar penyertaan modal pemerintah kepada BUMD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan dan potensi keuntungan yang akan diperoleh daerah.
Setiap investasi pemerintah harus menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembukaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan usaha lokal.
Tak hanya itu, BUMD juga harus menjadi mitra strategis bagi UMKM. Melalui akses pembiayaan, pemasaran produk, pengembangan teknologi, hingga pendampingan usaha, BUMD dapat membantu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal sehingga mampu berkembang di pasar nasional maupun internasional.
Haris juga menekankan pentingnya pengawasan DPRD terhadap kinerja seluruh BUMD di Jawa Barat.
"Evaluasi secara berkala diperlukan agar perusahaan daerah tetap berada pada jalur yang sehat, efisien, serta mampu memberikan dividen yang optimal bagi pemerintah daerah tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik," katanya.
