Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan sungai selesai sebelum memasuki musim hujan pada Oktober-November 2026. Target tersebut menjadi perhatian utama dalam percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi di daerah itu.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menyampaikan target tersebut saat rapat koordinasi monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh di Posko Satgas PRR BPBD Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).

Rakor tersebut digelar setelah Tarmizi menerima kunjungan perwakilan Satgas PRR Aceh, Dr. Drs. Imran, bersama sejumlah dinas terkait.

Tarmizi mengatakan percepatan pekerjaan menjadi penting mengingat musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada Oktober hingga November. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin pekerjaan yang berkaitan dengan sungai masih tertunda ketika intensitas hujan kembali meningkat.

“Kita pastikan sebelum masuknya musim hujan di bulan Oktober dan November semua pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi yang berkaitan dengan sungai harus sudah selesai,” kata Tarmizi.

Ia mengakui dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat sejumlah kendala teknis. Karena itu, Tarmizi meminta Sekretaris Daerah dan para asisten untuk melakukan pengawalan secara intensif terhadap progres pekerjaan.

“Memang ada kendala-kendala teknis, jadi ada tim Satgas kita dan saya minta Sekda, Asisten untuk terus mengawal siang malam. Permasalahan-permasalahan saya turun tangan sendiri supaya ini cepat selesai,” ujarnya.

Baca juga: Batas Pengisian IDM Desa Besok, TPP Gandapura Tancap Gas Kawal Seluruh Gampong

Selain persoalan teknis, pemerintah daerah juga menyoroti realisasi anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan kebencanaan yang masih rendah pada sejumlah perangkat daerah.

Tarmizi menegaskan perangkat daerah yang tidak mampu merealisasikan anggaran tersebut secara maksimal akan dievaluasi. Bahkan, dana yang tidak dapat direalisasikan berpotensi ditarik dari dinas terkait agar tidak menjadi beban pada pengelolaan anggaran berikutnya.

“Bagi dinas yang belum maksimal dalam merealisasikan anggaran tambahan TKD kebencanaan nantinya akan dilakukan evaluasi dan bisa saja dana tersebut akan ditarik dari dinas terkait,” katanya.

Menurut Tarmizi, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan anggaran kebencanaan benar-benar digunakan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Ia menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan sebelum Desember 2026.

“Intinya sesuai dengan arahan dari Pak Menteri yang sudah bersurat dengan kita, hari ini Tim Satgas PRR turun dan kita targetnya sebelum Desember ini semua bisa selesai,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Satgas PRR Aceh, Imran, mengungkapkan realisasi dana tambahan TKD untuk kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data yang mereka terima baru sekitar 9 persen.

Namun, angka tersebut berbeda dengan perkembangan fisik kegiatan di lapangan. Berdasarkan pemantauan Satgas, progres pelaksanaan kegiatan secara faktual telah mencapai sekitar 23 persen.

Baca juga: Meskipun Pahit, Ini 5 Manfaat Rutin Minum Air Rebusan Pare bagi Tubuh yang Jarang Diketahui

“Artinya lonjakannya itu luar biasa. Yang saya ingin nanti kita harus menginformasikan data secara update setiap perkembangan yang ada di lapangan,” kata Imran.

Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait memperkuat komunikasi serta memperbarui data secara berkala. Menurutnya, kesesuaian antara progres fisik dan realisasi anggaran penting untuk memastikan perkembangan penanganan pascabencana dapat terukur dengan jelas.

Imran juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif, terutama dalam menyelesaikan berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Kita harapkan ke depan komunikasi dan koordinasi lebih intens, termasuk untuk memecahkan kendala atau permasalahan yang ada di lapangan,” ujarnya.

Imran mengapresiasi langkah Bupati Aceh Barat yang dinilai telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurutnya, jika hingga Agustus masih terdapat perangkat daerah dengan progres rendah, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas agar anggaran kebencanaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan beban terhadap TKD pada tahun berikutnya.

“Kalau memang ada dinas yang sampai dengan bulan Agustus progresnya rendah, ya mau tidak mau bupati harus mengambil kebijakan terkait dengan itu supaya tidak membebani TKD-nya tahun depan,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR RI, H Ghufran Buka Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Aceh Besar

Selain infrastruktur, Satgas PRR juga menyoroti pemulihan sektor pertanian, khususnya lahan sawah masyarakat yang terdampak bencana tahun lalu.

Imran mengatakan, meskipun dari sisi realisasi anggaran kegiatan tersebut belum menunjukkan pergerakan yang sebanding, perkembangan fisik di lapangan telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan.

“Tadi dapat kita lihat walaupun dari sisi anggarannya belum bergerak, tetapi pelaksanaan kegiatannya di lapangan saya lihat sudah ada menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa,” ujar Imran.

Pemkab Aceh Barat kini dihadapkan pada dua target sekaligus, yakni mempercepat realisasi anggaran tambahan TKD kebencanaan dan memastikan pekerjaan fisik, terutama yang berkaitan dengan sungai, selesai sebelum memasuki puncak musim hujan. Keduanya menjadi indikator penting dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai target. (sb)