Laporan Wartawan TribunGayo.com Alga Mahate Ara | Aceh Tengah
TribunGayo.com, TAKENGON - Hampir sembilan bulan warga Kampung Kuyun Toa, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, hidup dalam kekeringan.
Ratusan hektare sawah di wilayah tersebut tak bisa ditanami padi karena jaringan irigasi rusak parah pascabencana hidrometeorologi yang terjadi tahun lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh TribunGayo.com, kerusakan irigasi ini menyebabkan sekitar 70 persen lahan pertanian di Kuyun Toa mengalami kerusakan dari kategori ringan hingga berat, dan hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai dari pemerintah daerah.
Salah seorang warga Kuyun, Yasir Arafat, mengungkapkan bahwa warga sudah berbulan-bulan mengajukan permohonan perbaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
Namun, bantuan yang cair hanya Rp500 ribu—jauh dari kebutuhan riil perbaikan irigasi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Karena tidak ada tindak lanjut yang serius, warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri dengan menggalang dana swadaya dari rumah ke rumah, bahkan patungan beras dan uang tunai, untuk membiayai sewa alat berat guna membersihkan material longsor yang menimbun saluran irigasi.
"Kami patungan untuk biaya sewa alat berat membersihkan tumpukan longsor yang menutupi jaringan irigasi Kuyun. Irigasi ini mengaliri ribuan hektare persawahan milik masyarakat," ujar Yasir saat kepada TribunGayo.com, Sabtu (8/8/2026).
Lanjutnya lagi, dana swadaya yang terkumpul masih jauh dari cukup.
• Pemulihan Lahan Pertanian Warga Terdampak Bencana, Pemerintah Aceh Realisasikan Rp 380 Miliar
Dana yang berhasil dihimpun kata Yasir baru mampu menangani dua dari delapan titik irigasi yang rusak, itu pun sebatas saluran pembersihan dan belum menyentuh perbaikan sawah yang terdampak.
"Sewa ekskavator ini sudah kehabisan minyak. Kemarin terkumpul Rp2,5 juta, alhamdulillah 2 titik yang di bagian hulu sedang dikerjakan, salah satunya sepanjang 150 meter sudah diambil batunya, dan sekarang kehabisan minyak," ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Nasrul Liwanza, yang dikonfirmasi TribunGayo.com, Sabtu (8/8/2026) mengklaim program rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana sebenarnya sudah mulai berjalan sejak akhir Juli 2026.
Pada tahap awal, pemulihan terfokus pada 1.496 hektare sawah dengan kategori kerusakan ringan, yang pengerjaannya dilakukan oleh kelompok petani di masing-masing desa.
Namun klaim ini belum bisa dibuktikan dengan data konkret di lapangan.
Nasrul sendiri mengaku belum bisa merincikan titik lokasi yang sedang dikerjakan maupun progres pembangunannya.
"Saat ini tengah berjalan perbaikan irigasi, untuk kemajuannya belum dilaporkan. Coba saya tanyakan nanti dengan konsultan, besok saya informasikan lagi. Saya sedang di Banda Aceh," ujar Nasrul Liwanza.
Sejalan dengan program pemerintah, Pertanian Universitas Malikussaleh (Unimal) juga dilibatkan dalam penanganan lahan berkategori rusak ringan melalui program Optimasi Lahan (Oplah).
Dekan Fakultas Pertanian Unimal, Dr. Baidhawi, SP, MP, mengatakan tahap pertama program ini telah rampung dikerjakan.
"Untuk optimasi lahan tahap pertama yang berkontrak dengan kami sudah selesai seluruhnya, termasuk penyusunan Survey Investigation Design (SID). Luasnya mencapai sekitar 1.500-an hektar dan dokumennya sudah kami serahkan secara parsial ke dinas terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi TribunGayo.com melalui sambungan telepon, Sabtu (8/8/2026).
Baidhawi menjelaskan, keterlibatan Unimal di Aceh Tengah difokuskan khusus pada lahan berkategori rusak ringan, sementara program rehabilitasi lahan berkategori rusak sedang ditangani oleh lembaga lain, yakni Universitas Syiah Kuala (USK).
Kini, Unimal memasuki tahap kedua dengan menangani sisa alokasi lahan sekitar 100 hektare untuk melengkapi target rehabilitasi di Aceh Tengah yang mencapai sekitar 1.600 hektare.
Pada tahap ini, tim Unimal tengah melakukan verifikasi teknis guna memastikan kelayakan lokasi serta data calon petani dan calon lokasi (CPCL).
Kendati demikian, penanganan yang sedang berjalan masih jauh dari menyentuh keseluruhan persoalan.
Masih terdapat lahan seluas 754 hektar dengan kategori kerusakan sedang yang hingga kini baru sebatas tahap Pengajuan dan belum mulai dikerjakan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi manapun.
Secara keseluruhan, total lahan pertanian di Aceh Tengah yang mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga berat mencapai 2.765 hektare.
Angka ini menggambarkan betapa besarnya tantangan pemulihan pertanian di daerah itu pascabencana, sementara penanganan yang berjalan baru menyentuh sebagian kecil dari total kerusakan.
Kondisi ini pun berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Aceh Tengah tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Aceh, yakni 6,91 persen, jauh di atas Aceh Barat yang mencatat inflasi terendah sebesar 3,50 persen.
Perencanaan yang dinilai lambat juga berdampak pada tersendatnya realisasi program fisik penanganan bencana dan rehabilitasi lahan, sehingga masyarakat semakin tertekan di tengah ketidakpastian kapan sawah mereka bisa kembali produktif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan program rehabilitasi sawah di Aceh secara umum tengah berproses dan tinggal dieksekusi oleh kelompok tani.
Meski demikian, penyusunan SID untuk rusak ringan juga belum seluruhnya rampung dikerjakan.
"Umumnya sekarang di wilayah timur baru selesai dikerjakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kurnia mengatakan Distanbun Aceh akan terus mendorong dinas kabupaten untuk melakukan proses percepatan CPCL guna merealisasikan program rehabilitasi lahan persawahan, baik rusak ringan hingga rusak berat.
"Insya Allah tetap kita dorong terus dinas untuk bisa percepatan,” tutupnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran Optimasi Lahan (Oplah) Bencana seluas 1.615 hektare di Aceh Tengah mencapai Rp 9.286.250.000.
Tenaga Ahli Kemendagri Satgas PRR, Zam Zam Mubarak, membenarkan jumlah anggaran tersebut.
Dikatakan, berdasarkan dokumen data pemulihan lahan sawah di Aceh Tengah, target Optimasi Lahan (Oplah) Bencana seluas 1.615 hektare dengan total anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp9.286.250.000.
“Per 28 Mei 2026, dari sisi dokumen rencana, progres kontrak sudah mencapai 94 persen atau setara 1.512 hektare dari total target,” ujarnya. (*)
