TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan, penilaian Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kinerja pemerintahannya selama dua tahun terakhir bernilai "oke" bukan sekadar klaim sepihak.

Menurut Sugiat, penilaian tersebut merupakan refleksi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintahan sekaligus sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Sugiat merujuk pada hasil Survei IPO terbaru per 8 Agustus 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.

"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Sugiat kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Sugiat mengatakan, sejumlah indikator dapat menjadi dasar untuk melihat kinerja pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir. 

Salah satunya adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global.

Menurutnya, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi ketika sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi dan menaikkan harga energi. 

Kebijakan itu dinilai bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.

"Kami melihat di tengah gejolak perekonomian global yang membuat banyak negara menaikkan harga energi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," lanjut Sugiat.

Selain stabilitas ekonomi, Sugiat turut menyoroti kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir. 

Dia menyebut lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan.

"Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir menunjukkan lompatan kinerja finansial yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 300–400 persen," katanya.

Menurut Sugiat, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus menutup potensi kebocoran anggaran.

Dari sisi pembangunan, Sugiat juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan hampir 2.500 jembatan desa di berbagai daerah.

Menurutnya, pembangunan tersebut berperan dalam membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta menunjang mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di daerah pelosok.

"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," ujarnya.

Meski menilai kinerja pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, Sugiat mengingatkan predikat "oke" tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.

Sebaliknya, penilaian tersebut harus menjadi dorongan bagi Presiden Prabowo dan seluruh jajaran menteri untuk meningkatkan kecepatan serta efektivitas kerja.

Sugiat juga menegaskan pemerintah harus tetap membuka ruang terhadap kritik, masukan, dan pengawasan publik agar berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat dapat terlaksana secara tepat sasaran.

"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pengawasan publik demi memastikan seluruh program prorakyat berjalan tepat sasaran hingga akhir periode," ujarnya.

Soroti Ketahanan Pangan hingga Efisiensi Anggaran

Sugiat juga memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, Indonesia mampu menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah ancaman gangguan rantai pasok global dan perubahan iklim yang berdampak terhadap sejumlah negara.

"Di saat berbagai negara menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat disrupsi rantai pasok global dan perubahan iklim, Indonesia mampu menjaga pasokan bahan pokok tetap aman dan stabil," kata Sugiat.

Ia menilai penguatan sektor pertanian serta modernisasi rantai distribusi turut berperan dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Sugiat menyoroti instruksi Prabowo kepada para menteri untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran negara secara lebih hemat dan tepat sasaran.

"Setiap anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, seperti perbaikan gizi anak, fasilitasi desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal," katanya.

Sugiat juga menyebut pendekatan pembangunan pemerintah diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah. Salah satunya melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Pendekatan pembangunan pemerintah difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dari akar rumput. Melalui peta kerja Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengadaptasi semangat kemandirian, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok dan memangkas biaya perantara yang selama ini merugikan petani dan peternak," ujar Sugiat.

Benahi Kebocoran

Sugiat mengatakan, penilaian positif terhadap kinerja pemerintah juga tidak terlepas dari keberanian Prabowo membenahi persoalan sistemik dalam tata kelola negara.

Menurutnya, langkah pemerintah mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dan melakukan pembenahan di tubuh BUMN merupakan bagian dari transparansi dan upaya memperbaiki sistem.

"Presiden Prabowo juga tidak pernah menutup-nutupi penyakit sistemik negara. Beliau mendiagnosisnya dan langsung mengoperasinya," kata Sugiat.

"Keberanian mengakui potensi kebocoran anggaran dan pembenahan di tubuh BUMN bukanlah kelemahan, melainkan bentuk transparansi," lanjutnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus memastikan uang negara digunakan untuk membiayai program-program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Pemerintah tidak lagi membiarkan uang rakyat menguap di tengah jalan, melainkan menguncinya rapat-rapat untuk membiayai program strategis seperti gizi anak dan pendidikan," katanya.

Menurut Sugiat, stabilitas politik dan soliditas kabinet juga menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah selama dua tahun terakhir.

"Dua tahun ini membuktikan, ketika para pemimpin bangsa bersatu dan membuang ego politik, yang diuntungkan adalah rakyat," kata Sugiat.

Prabowo Beri Rapor Pemerintahannya Oke

Presiden RI Prabowo Subianto kembali menilai kinerja pemerintahannya sendiri.

Setelah sebelumnya memberikan nilai 6 dari 10 pada awal masa kepemimpinan, kini Prabowo menyebut rapor pemerintahannya selama hampir dua tahun sudah berada dalam kondisi yang baik.

Prabowo bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.

Prabowo menilai kinerja kabinet yang dipimpinnya selama hampir dua tahun telah menunjukkan berbagai hasil. 

Bahkan, Prabowo menyebut pemerintahannya kini dapat menghadapi masyarakat dengan lebih percaya diri.

"Terus terang saja, saya dua tahun ini kita baru berprestasi, tapi saya kira dua tahun boleh lah kita ya, rapor kita oke ya menurut saya ya," kata Prabowo dalam peluncuran buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

"Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata," lanjut Prabowo.