TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulawesi Selatan memiliki basis Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup besar di kawasan Indonesia timur.
Struktur NU di Sulsel bahkan disebut memiliki 24 cabang.
Jumlah tersebut menjadi salah satu modal penting dalam setiap momentum besar organisasi, termasuk menjelang Muktamar ke-35 NU.
Namun, besarnya jumlah cabang tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterwakilan kader Sulsel di struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Program Bincang Komunitas Tribun Timur bertajuk “Menuju Muktamar 35 NU: Sulsel Sebaiknya Kemana?”, yang dipandu M Hasim Arfah, Sabtu (8/8/2026).
Program tersebut menghadirkan dua tokoh senior NU Sulawesi Selatan, K.H. Makmur Idrus, aktivis NU, dan Ketua Kanuku Sulsel Mustafa Irate.
Dalam diskusi itu Makmur menyoroti posisi Sulsel yang dinilai belum mampu mengubah besarnya basis struktural menjadi kekuatan yang signifikan di tingkat PBNU.
Padahal, menurut dia, NU Sulsel memiliki jumlah cabang yang cukup besar.
"Kalau di Sulawesi Selatan yang paling besar, 24 cabang," kata Makmur.
Jumlah tersebut menjadi modal yang seharusnya dapat membuat Sulsel memiliki daya tawar lebih kuat dalam percaturan NU nasional.
Namun, realitasnya, kader asal Sulsel disebut masih minim dalam struktur strategis PBNU.
Bagi Makmur, jumlah cabang saja tidak cukup untuk menjadikan Sulsel sebagai kekuatan dalam Muktamar.
Kekuatan tersebut harus dibarengi kemsmpuan seluruh struktur untuk berbicara dalam satu arah.
Ia menilai pengalaman Muktamar sebelumnya memberikan pelajaran penting bagi NU Sulsel.
Makmur menyinggung dinamika dukungan yang tidak selalu berjalan dalam satu barisan ketika Muktamar berlangsung.
"Pada saat di Lampung tidak kompak," bebernya.
Menurutnya, perbedaan pilihan tersebut membuat posisi Sulsel menjadi kurang kuat ketika berhadapan dengan wilayah lain yang lebih solid.
Sebaliknya, Makmur menilai NU Sulsel memiliki cukup banyak kader yang memiliki kapasitas dan pengalaman organisasi.
Ia menyebut sejumlah nama kader NU asal Sulsel yang pernah memiliki kiprah di tingkat nasional.
Di antaranya terdapat tokoh yang pernah berkiprah di PBNU maupun badan otonom NU.
Makmur menyebut nama Kiai Ali Yafid sebagai salah satu tokoh NU Sulsel yang pernah berkiprah di PBNU.
Pada level badan otonom, ia juga menyebut sejumlah kader yang pernah memiliki posisi penting di organisasi.
Nama Abdul Kadir disebut pernah berkiprah di PMII.
Sementara di Fatayat NU, Makmur menyebut Prof Dr Musdah Mulia sebagai salah satu kader yang memiliki kiprah nasional.
"Kalau di Fatayat, Prof Dr Musdah Mulia," katanya.
Ia juga mengingat sejumlah kader asal Sulsel yang pernah menempati posisi penting di tingkat nasional.
Namun, regenerasi tersebut dinilai belum berlanjut secara konsisten ke struktur PBNU.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan menjelang Muktamar ke-35.
Dengan jumlah cabang yang besar dan stok kader yang banyak, mengapa Sulsel masih kesulitan menempatkan kadernya dalam struktur strategis PBNU?
Makmur melihat salah satu jawabannya berada pada persoalan konsolidasi.
Kader dan pengurus NU Sulsel dinilai perlu membangun kesepahaman sebelum memasuki arena Muktamar.
Sebab, ketika dukungan terpecah ke sejumlah kandidat, posisi tawar Sulsel akan ikut melemah.
"Kalau tidak utuh, dukungan Sulsel akan sulit diperhitungkan dalam kontestasi nasional," ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Muktamar NU tidak hanya menentukan siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU.
Muktamar juga menjadi arena untuk menentukan distribusi kepemimpinan dan representasi kader dari berbagai daerah.
Bagi Sulsel, momentum Muktamar ke-35 seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi tersebut.
Sementara, Mustafa Irate melihat persoalan NU
Sulsel tidak hanya berada pada struktur.
Menurutnya, konsolidasi juga harus menyentuh kader dan basis kultural NU.
Ia menyebut setidaknya ada tiga konsolidasi yang perlu diperkuat setelah Muktamar.
"Tiga konsolidasi yang baik: konsolidasi struktural, konsolidasi kader, dan konsolidasi wawasan," kata Mustafa.
Konsolidasi struktural dibutuhkan agar organisasi memiliki arah yang jelas.
Konsolidasi kader diperlukan untuk memastikan regenerasi berjalan.
Sementara konsolidasi wawasan penting agar warga NU memahami sejarah, nilai, dan identitas organisasinya.
"Makanya kenapa selalu pecah, pecah, pecah, karena lemahnya konsolidasi struktural," ujarnya.
Mustafa juga mengingatkan, kekuatan NU tidak seharusnya hanya terlihat ketika memasuki momentum Muktamar.
Organisasi harus memiliki basis kultural yang kuat dan terus bersentuhan dengan warga. (*)