TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan dan perluasan pembangunan hunian subsidi, khususnya di kawasan perkotaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, hal itu diperlukan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian yang layak, terjangkau, serta dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik.

“Saya merasa terharu melihat antusiasme saudara-saudara kita, guru-guru kita yang ternyata belum punya rumah, dan kalaupun punya rumah jauh dari tempat mengajar,” katanya, dalam groundbreaking pembangunan hunian vertikal subsidi perkotaan Samesta Alonia Jakarta, dikutip Minggu (9/8). 

"Saya kira ini adalah semangat Perum Perumnas untuk mempercepat dan lebih memperbanyak lagi membangun rumah," sambungnya.

Menurutnya, pembangunan Samesta Alonia Jakarta menjadi langkah awal untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat dalam skala yang lebih besar ke depan.

“Ini adalah langkah awal untuk melangkah seribu langkah ke depan. Bappenas merancang pembangunan nasional, kemudian Perumnas melaksanakan pembangunan perumahan nasional,” ucap Rachmat.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyampaikan, pembangunan Samesta Alonia Jakarta menjadi momentum penting bagi kebangkitan kembali Perumnas.

Hal itu berkait dengan perannya sebagai pengembang perumahan rakyat, sekaligus mendukung upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan nasional.

“Ini bukan peletakan batu pertama, tetapi ini adalah penanda kembalinya Perumnas sebagai pemain utama perumahan rakyat,” bebernya. 

Adapun, Plt Direktur Utama Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan menyatakan, pengembangan Samesta Alonia Jakarta merupakan hasil sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program 3 juta rumah.

Menurut dia, pembangunan hunian rakyat tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Samesta Alonia Jakarta merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, BUMN, Danantara, bank Himbara, swasta, hingga berbagai pemangku kepentingan lain,” tukasnya. (Tribunnews/Nitis Hawaroh)