BANJARMASINPOST.CO.ID- Pengamat Ekonomi UIN Antasari Banjarmasin, Yusuf Asyahri, mengatakan, tekanan fiskal pada 2026 terasa jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat membuat daerah harus melakukan efisiensi anggaran, bahkan menunda sejumlah program pembangunan.
"Secara umum, kondisi fiskal daerah di Kalimantan Selatan saat ini ibarat sedang “menahan napas”. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup tajam,"ujarnya.
Di sisi lain, harga batu bara yang selama ini menjadi penopang penerimaan daerah penghasil tambang juga melemah. Kombinasi kedua faktor tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit.
Baca juga: Alami Defisit Anggaran Dampak Efisiensi, Pemerintah Daerah di Kalsel Dituntut Berhemat
Menariknya, kondisi itu justru berbanding terbalik dengan indikator ekonomi makro Kalsel yang masih menunjukkan pertumbuhan positif. Artinya, ekonomi daerah masih tumbuh, tetapi kemampuan fiskal pemerintah tidak otomatis ikut menguat karena sangat dipengaruhi kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi Banjarmasin sedikit berbeda dibanding daerah penghasil tambang. Perekonomian Banjarmasin lebih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sehingga tidak terlalu bergantung pada penerimaan sektor pertambangan.
Meski demikian, struktur pendapatan daerah Banjarmasin masih cukup rentan karena sebagian besar tetap ditopang dana transfer pusat. Ketika kebijakan transfer berubah, ruang gerak APBD otomatis ikut terpengaruh.
Jika kondisi seperti ini berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya akan mulai terasa pada pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya.
Kelompok masyarakat yang paling rentan tentu adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada layanan pemerintah.
"Pemerintah daerah juga harus berhati-hati agar keterbatasan fiskal tak mengganggu belanja wajib, termasuk belanja pegawai,"ujarnya.
Langkah efisiensi anggaran memang diperlukan. Selama ini masih banyak ruang untuk memperbaiki kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Namun efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Pemotongan anggaran yang dilakukan secara mendadak justru berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar di masa mendatang, misalnya ketika proyek infrastruktur terhenti di tengah jalan atau kualitas layanan pendidikan dan kesehatan menurun akibat anggaran operasional dipangkas.
Karena itu, prinsip utama dalam menentukan prioritas anggaran harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas.
Sementara program yang bersifat seremonial atau tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dapat ditunda.
Dalam jangka panjang, Banjarmasin perlu memperkuat kemandirian fiskalnya agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Baca juga: Fiskal Tertekan Akibat Efisiensi, Pemkab Banjar Janji Gaji ASN dan PPPK Aman
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, memperkuat sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar penyerapan belanja lebih efektif dan tidak menghasilkan SiLPA dalam jumlah besar.
Dengan demikian, ketahanan fiskal daerah akan menjadi lebih kuat ketika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.(Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)
