Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sigi, Dinas Sosial, Sentra Nipotowe hingga pihak terkait lainnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sigi Mohammad Rizal Intjenae saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 22 Sigi di Sentra Nipotowe, Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (10/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal menceritakan proses pengusulan Sekolah Rakyat di Sigi membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan, termasuk kesiapan lahan.

Baca juga: Sekolah Rakyat Permanen di Sigi Disiapkan di Lahan 8 Hektare, Tampung hingga 2.000 Siswa

Ia mengatakan, pemerintah daerah awalnya menyiapkan lahan seluas 6 hektare. Namun, setelah dilakukan pembahasan terkait kebutuhan fasilitas pendukung, luas lahan kemudian ditambah menjadi 8 hektare.

“Kadis PU menyampaikan kepada saya, Pak Bupati tambah lagi dua. Kenapa? Supaya ada stadion. Maka saya tambah dua, jadi delapan,” kata Rizal.

Lahan seluas 8 hektare tersebut disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di kawasan Pombo.

Rizal mengatakan, proses pengusulan hingga pemenuhan persyaratan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menyebut terdapat sejumlah tahapan dan pertemuan yang harus dilalui sebelum Sigi masuk sebagai salah satu daerah penerima pembangunan Sekolah Rakyat.

“Saya ketemu dengan Pak Menteri, dengan Wakil Menteri, kurang lebih lima sampai enam kali. Pulang balik, saya bawa persyaratan,” ujarnya.

Menurut Rizal, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi program yang banyak diharapkan oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran membuat tidak semua daerah dapat langsung memperoleh fasilitas tersebut.

Ia menyebut, di Sulawesi Tengah terdapat beberapa daerah yang mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat, di antaranya Sigi, Tojo Una-Una dan Buol serta satu lokasi tingkat provinsi.

Dalam proses tersebut, Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang turut mendukung, termasuk Kepala Sentra Nipotowe Diah Rini Lesmawati yang sempat mendampinginya dalam beberapa agenda ke Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat bukan merupakan kerja satu pihak.

Baca juga: Ketua Kwarcab Palu Ungkap Persiapan 47 Kontingen Sebelum Ikuti Jamnas XII di Cibubur

“Untuk ibu kepala sekolah tadi, yang menentukan Dinas Sosial, bukan kami. Ibu-ibu guru semua ini juga mereka yang menentukan, bukan saya. Saya hanya mengusahakan sarana prasarana,” jelasnya.

Sekolah Rakyat permanen di Sigi nantinya dirancang dengan fasilitas yang lebih lengkap dan diproyeksikan dapat menampung hingga 2.000 siswa.

Selain ruang pembelajaran, fasilitas pendukung juga direncanakan tersedia, termasuk lapangan olahraga.

Rizal berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang bagi anak-anak Sigi untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka.

Ia menyoroti penampilan siswa dalam Open House yang menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa Arab, Inggris dan Korea.

“Anak-anak kita tadi, yang baru satu tahun sudah bisa bahasa Korea, sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Arab,” katanya.

Menurutnya, kemampuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perlu memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi di luar kemampuan akademik.

Ia pun menekankan pentingnya pendidikan yang mampu menumbuhkan potensi, menguatkan karakter dan mendorong siswa meraih prestasi.

Di sisi lain, program Sekolah Rakyat juga diarahkan tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi turut mendukung keluarga mereka melalui berbagai program sosial.

Rizal mengatakan, pemerintah daerah bersama pihak terkait terus melakukan pembaruan data dan intervensi terhadap keluarga penerima manfaat agar program bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Ia mencontohkan pembaruan data kepesertaan BPJS Kesehatan di Sigi yang dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Dari proses tersebut, sekitar 4.200 data peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dari daftar kepesertaan yang ditanggung pemerintah.

Langkah tersebut, kata Rizal, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki ketepatan data sekaligus mengoptimalkan program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Isu Rangkap Jabatan Jelang Muktamar ke-35, Pengamat Minta Aturan ART Ditinjau Kembali

Dengan adanya Sekolah Rakyat dan dukungan berbagai program sosial tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga penerima manfaat dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik sekaligus memiliki ruang untuk berkembang dan meraih prestasi.(*)