SURYAMALANG.COM, MALANG – Pemkot Malang masih mempelajari skema bantuan keuangan dari Pemprov Jatim untuk mengoperasikan layanan feeder pendukung Trans Jatim di Kota Malang.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan Pemkot belum ingin terburu-buru menentukan bentuk layanan sebelum memperoleh penjelasan rinci dari Pemprov Jatim.

"Ya, kami memang sedang mempelajari terkait dengan feeder tersebut, dan ini akan kami sosialisasikan terlebih dahulu," kata Wahyu Hidayat kepada SURYAMALANG.COM, Senin (10/8/2026).

Pemkot Malang dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa (11/8/2026).

Pertemuan tersebut akan membahas secara lebih detail bentuk bantuan keuangan dan skema pengoperasian feeder.

"Besok kami diundang rapat ke provinsi, bentuk feeder ini seperti apa. Jangan sampai nanti ada yang tidak sesuai," ujarnya.

Menurut Wahyu Hidayat, selama ini muncul beragam informasi mengenai bantuan tersebut, termasuk apakah pengelolaannya langsung berada di Pemkot Malang, melalui Dinas Perhubungan, maupun digunakan untuk memberdayakan angkutan kota yang sudah ada.

Karena itu, Pemkot ingin memperoleh petunjuk yang jelas sebelum menyampaikan skema program kepada masyarakat dan pelaku angkutan.

"Kami ingin secara detail. Setelah besok dijelaskan oleh provinsi terkait bantuan keuangan tersebut, pada saat kami menerima nanti sosialisasinya juga harus jelas seperti apa," katanya.

Baca juga: DPRD Kota Malang Minta Pemkot Segera Siapkan Skema Feeder untuk Trans Jatim

Ia mengatakan salah satu hal yang masih membutuhkan kepastian adalah bentuk pemanfaatan bantuan tersebut.

"Selama ini kan ada informasi, apakah feeder ini langsung untuk angkot atau penggunaannya seperti apa."

"Harapan kami besok ada penjelasan secara detail dari provinsi mengenai bantuan keuangan untuk feeder ini," jelasnya.

Secara prinsip, Wahyu mendukung perubahan sistem transportasi publik di Kota Malang.

Menurutnya, pengembangan angkutan umum merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan pergerakan kendaraan sekaligus mengurangi persoalan kemacetan.

"Kami ingin ada perubahan karena ini bagian dari program saya untuk mencegah kemacetan," ujarnya.

Namun, perubahan sistem transportasi tersebut juga harus mempertimbangkan keberlangsungan angkutan kota yang selama ini telah beroperasi.

Wahyu Hidayat menegaskan pengembangan Trans Jatim dan feeder tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru bagi pengemudi angkot.

"Angkot juga jangan sampai kena dampaknya. Itu semua sudah kami pikirkan," katanya.

Baca juga: Trans Jatim Koridor II Malang Raya Ditarget Beroperasi Oktober 2026, Dishub Finalkan Dua Opsi Rute

Pemkot Malang sebelumnya juga telah menyiapkan program angkutan sekolah dengan skema buy the service (BTS). Anggarannya telah memperoleh persetujuan DPRD Kota Malang dan tinggal direalisasikan.

Menurut Wahyu, skema tersebut menjadi bagian dari upaya membangun transportasi publik yang mampu mengendalikan mobilitas masyarakat sekaligus tetap melibatkan pelaku angkutan yang sudah ada.

Wahyu belum memastikan apakah bantuan dari Pemprov Jatim nantinya akan digunakan untuk pengadaan kendaraan baru atau memperbaiki dan memberdayakan armada angkot yang ada. 

"Nanti kita lihat lagi. Kami perjelas lagi," katanya.

Pemkot Malang belum dapat memastikan kemampuan APBD Kota Malang untuk menanggung biaya operasional feeder apabila pada tahun berikutnya bantuan Pemprov Jatim tidak lagi tersedia.

Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah perlu menghitung kebutuhan secara rinci sebelum membuat komitmen pembiayaan jangka panjang.

"Maka perlu kami hitung lagi. Kalau sekarang kami bilang kuat, ternyata tidak kuat, nanti salah. Jadi akan kami hitung ulang," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Ainur Rofiq, mengatakan apabila kemampuan fiskal Kota Malang memungkinkan di tahun-tahun berikutnya, maka akan bisa memperluas jangkauan pelayanan feeder.

"Kalau Pemkot Malang mampu menyediakan sampai Rp 5 miliar, tentu lebih bagus. Feeder bisa menjangkau lebih banyak wilayah di Kota Malang," ujarnya.

Pemprov Jatim sudah menyiapkan alokasi anggaran sebagai stimulan di tahun pertama untuk operasional feeder.

Hanya perlu menunggu kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang.

"Ini memang membutuhkan waktu. Terkait feeder nantinya akan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara gubernur dengan wali kota terkait penggunaan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jatim," kata Rofiq.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan bukan berupa armada, melainkan anggaran yang nantinya dikelola oleh Pemkot untuk menghadirkan layanan feeder.

Pemkot Malang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran tersebut, bisa diwujudkan dalam bentuk unit baru atau subsidi untuk angkutan eksisting.

"Yang diberikan adalah anggaran. Anggaran itu digunakan oleh Pemkot Malang untuk merealisasikan feeder di Kota Malang," ujarnya.

Menurut Rofiq, pola pembiayaan feeder akan menggunakan skema buy the service (BTS), sama seperti yang diterapkan pada layanan Trans Jatim.

Dalam skema tersebut, pemerintah membeli layanan angkutan dari operator yang ditunjuk.

"Skemanya sama dengan Trans Jatim, yaitu buy the service. Nanti siapa operatornya, apakah koperasi atau perusahaan yang ditunjuk Pemkot Malang, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah," katanya.

Rofiq menyebut besaran bantuan yang disiapkan Pemerintah Provinsi mencapai maksimal Rp 5 miliar.

Namun, nilai yang digunakan nantinya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban bagi Pemkot Malang pada tahun-tahun berikutnya.

"Maksimal sekitar Rp5 miliar. Kami juga mempertimbangkan kemampuan daerah. Jangan sampai tahun berikutnya justru menjadi beban bagi Pemkot," ujarnya.

Baca juga: Sederet Agenda Arema FC dan Presidium Aremania Utas saat HUT ke-39 Arema