TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Destry Damayanti menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) pilihan Presiden Prabowo Subianto.

Destry bukan orang baru di BI, Ia menjabat sebagai Deputi Senior BI dua kali. 

Periode pertama 29 Juli 2019 dan periode kedua 7 Agustus 2024.

Lantas bagaimana jejak gagasan Destry saat menjalani fit and proper test sebagai calon Deputi Gubernur Senior di Komisi XI DPR pada 2024.

Baca juga: Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Destry Damayanti Dihadapkan Tantangan Jaga Rupiah dan Independensi

Mengutip berkas DPR, Destry menyampaikan makalah dengan judul “Bank Indonesia: Sinergi Untuk Mendukung Indonesia Maju”.

Adapun info singkat paparan makalah Destry sebagai berikut:

• Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dunia akan semakin tinggi, sehingga sifat adaptif dan inovatif saja tidak cukup dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan adanya SINERGI baik dalam kebijakan maupun implementasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, Otoritas Lembaga Lainnya, industri (yang diwakili asosiasi), akademisi dan Lembaga terkait lainnya.

• Tantangan ekonomi dan keuangan, pemulihan ekonomi global berjalan lambat, di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan decoupling inflasi antar negara EM dan DM yang berpotensi mendorong uncertain and divergent policy.

• Meningkatnya inflasi, mendorong Bank sentral negara maju terutama The Fed melakukan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu lama (high for longer), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar. Tantangan yang dihadapi juga semakin meningkat sejalan dengan pesatnya megatrend, Megatren global tersebut akan mewarnai kondisi ekonomi dan sosial ke depan. 

• Perkembangan teknologi dan digital dapat memberikan manfaat namun juga membawa tantangan tersendiri yang perlu dihadapi dengan seksama dengan maraknya penggunaan Artificial Intelligence (AI), robotic era, dan machine learning di tengah ancaman cybercrime.

• Dari aspek Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), kondisi SSK juga relatif masih solid. Ekspansi yang terjadi juga terjadi pada sektor Usaha Mikro, hal ini ditandai dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat hingga April 2024 (ytd) mencapai Rp90,4 T atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp53,93 T.

• Penyaluran kredit yang relatif baik, juga tidak lepas dari kondisi permodalan bank yang masih kuat, potensi penyaluran kredit juga masih cukup terbuka mengingat likuiditas perbankan masih relatif ample.

• Semua tantangan menjadi konsideran utama bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan, berdasarkan UU PPSK, BI memiliki 3 tujuan utama (mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan), yang semuanya diarahkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

• Sejalan dengan ekosistem PUVA, kewenangan Bank Indonesia meliputi penerbitan produk dan mekanisme
transaksi, perizinan dan perilaku pelaku pasar, mekanisme pembentukan harga acuan, dan pengembangan infrastruktur PUVA.

• Penguatan Tugas dan Kewenangan BI dalam UU P2SK terdapat 3 area Kebijakan Utama yaitu; 

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan – 

- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan, 

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Adapun Penegasan/ penguatan kewenangan BI mencakup antar lain: 

- Kebijakan makroprudensial, 

- Pengaturan, Pengawasan, dan Pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk transaksi derivatif PUVA, 

- Pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan dan Pengelolaan dan perolehan dan dan / atau informasi.

• Respon Kebijakan dalam bauran kebijakan Bank Indonesia dan Penguatan kedepan terus memperkuat bauran kebijakan melalui sinergi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

• Kebijakan moneter mencakup: suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi, stabilitas Nilai Tukar, Implementasi OM Pro Market, Mendukung kebijakan pemerintah terkait DHE (TD DHE) dan Koordinasi TPID, TPIP dan GNPIP.

• Kebijakan Makroprudensial mencakup: Kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), Pelonggaran PLM
(Penyangga Likuiditas Makroprudensial), Pelonggaran Rasio LTV, Insentif atas pembiayaan inklusif (RPIM) dan Penguatan survelians.

• Kebijakan Sistem Pembayaran mencakup: Peningkatan akseptasi digital termasuk efektifitas QRIS, Pengembangan SP dan 3I (Intekoneksi, Interoporable dan Integrasi), Kerja sama Crossborder Pembayaran, Penguatan struktur industri SP.

• Kebijakan Pengembangan Pasar uang dan Pasar Valas dalam mendukung pembiayaan ekonomi, Penguatan Blueprint pengembangan Pasar uang sebagai peta jalan untuk menciptakan well-fungtioning market dalam rangka
mendukung kelancaran transmisi kebijakan moneter dan sebagai fondasi dari stabilitas sistem keuangan serta
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

• Penguatan Sistem Pembayaran pada Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan dengan memperhatikan potensi digital Indonesia, Bank Indonesia merespon dengan 3 fokus kebijakan sistem pembayaran, yaitu: 

-Menjaga stabilitas infrastruktur SP, 

-Memperkuat industri SP yang sehat, -Memperluas akseptasi digital.

• Kebijakan Makroprudensial yang akomodatif diarahkan untuk bersifat akomodatif melalui perluasan kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) per 1 Juni 2024.

• Sinergi untuk mendukung Indonesia Maju dilakukan Bauran Kebijakan Nasional bersinergi dengan Pemerintah
/otoritas/industri diarahkan untuk mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia maju.

Terdapat 5 respon bauran Kebijakan Ekonomi Nasional yaitu:

-Koordinasi Fiskal dan Moneter, 

- Akselerasi Transformasi

- Sektor Keuangan, 

- Akselerasi Transformasi Sektor Riil, 

- Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan dan, 

- Ekonomi dan Keuangan Hijau, semua ini tercakup dengan tujuan Ketahanan, Pertumbuhan dan Berkelanjutan.

• Sinergi Kebijakan Pasar Keuangan yang akan dilakukan yaitu:

- Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO), National Working Group For Bnchnark Reform (NWGBR), Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (LCT).

• Sinergi Kebijakan Sistem Pembayaran dilakukan dengan; 

- Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

• Sinergi dalam mendorong UMKM Nasional dilakukan upaya UMKM Go Digital yaitu, 

- e-Farming, 

- e-financing Support, 

- eCommerce

• Sinergi dalam mendorong UMKM Nasional dilakukan Upaya UMKM Go, Export yaitu: 

- Indonesia SME HUB dan, Trading House

• Untuk mendorong perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dilakukan sinergi dan inovasi dalam Program BI. Terdapat 3 Strategi Utama Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah: Penyelarasan Strategi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional & Daerah yaitu: 

- Penguatan Ekosistem Produk Halal,

-Penguatan Akses Keuangan Syariah, 

- Penguatan Penerapan Halal Lifestyle.