TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud memberikan tanggapan santai namun tegas terkait kritik yang disampaikan oleh Walikota Samarinda, Andi Harun, mengenai alokasi bantuan keuangan (bankeu).

Ia secara pribadi menyambut baik kritikan tersebut sebagai bentuk koreksi yang membangun. 

Menurutnya, kritik dari kepala daerah dapat menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan anggaran menjadi lebih baik kedepannya.

"Secara pribadi ya bagus saja, Pak Andi Harun mengkritisi supaya kita bisa menanggapi bagaimana baiknya," ujar politisi yang akrab disapa Hamas ini, Senin (10/8/2026).

Baca juga: Kritik Tajam Walikota Andi Harun Berbuah Manis, Samarinda Langsung Terima Bankeu Rp77 Miliar

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bankeu pada dasarnya bukanlah pos anggaran yang bersifat wajib dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Penggunaan APBD secara hirarki memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending), program unggulan, program pilihan, baru kemudian disusul oleh bantuan keuangan jika kondisi keuangan memungkinkan.

Menanggapi anggapan miring seputar penyaluran bankeu, Hamas menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak memiliki pos anggaran bankeu khusus perorangan anggota dewan, melainkan menampung aspirasi masyarakat. 

Ia juga menekankan bahwa cakupan kerja anggota DPRD Kaltim meliputi seluruh wilayah Benua Etam, mencakup 10 kabupaten dan kota, sehingga orientasi pembangunannya harus merata.

Baca juga: Infrastruktur Berau Dinilai Tertinggal, DPRD Kaltim Desak Bankeu Legislatif Diaktifkan

"Anggota DPRD provinsi itu harus untuk seluruh Kaltim dong, bukan hanya misalnya Samarinda. Bagaimana kalau yang di Kutai Barat cuma satu atau dua, Mahulu satu orang? Kan tidak fair juga kalau hanya kita memikirkan wilayah kita, sedangkan di provinsi cakupannya 10 kabupaten/kota," tegasnya.

Hasanuddin Masud memberikan perbandingan, jika alokasi tersebut berada di tingkat DPRD kabupaten/kota, maka pergeseran anggaran keluar wilayah tentu menyalahi aturan karena bersumber dari APBD daerah masing-masing. 

Namun, karena lingkup provinsi mencakup 10 kabupaten/kota, wakil rakyat dari daerah pemilihan tertentu sah-sah saja menyalurkan program atau menitipkan aspirasi ke daerah lain demi menciptakan rasa keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

"Meskipun dapilnya Samarinda ya bantu daerah lain, boleh dong. Tidak adil kita kalau cuman satu anggota DPRD, kapan majunya? Terkadang teman-teman menitipkan ke sana supaya ada berkeadilan," pungkasnya.

Baca juga: DPRD Kaltim Kritik Kebijakan Anggaran Pemprov, Soroti Dampak Aliran Bankeu Macet

Tak hanya menyoroti kebijakan provinsi, ia secara terbuka mengarahkan telunjuknya kepada para legislator Karang Paci asal daerah pemilihan (Dapil) Samarinda.

Ketegasan itu ditunjukkan Andi Harun menyusul teka–teki realisasi anggaran yang sempat membuatnya bersuara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Kaltim Rudy Masud dan para kepala daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur, Senin (3/8/2026) lalu.

Dalam forum tersebut, Andi Harun mengaku menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal lantaran mendapati realisasi bankeu untuk Kota Samarinda masih berada di angka nol persen.

Baca juga: Bankeu APBD 2027 Masih Tanda Tanya, DPRD Kaltim Sebut Ruang Geraknya "Dikunci" Pemprov

"Saya kemarin rakor di Kantor Gubernur. Saya diskusi sama Gubernur bersama sembilan kepala daerah lain. Saya termasuk yang paling kritis. Kenapa? Saya tiba-tiba melihat bankeu masih 0 persen," ungkap Andi Harun.

Ia mengaku, juga tengah menelusuri aliran bankeu dari Pemprov Kaltim dan menyoroti gerak-gerik anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari Dapil Samarinda.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini geram lantaran ada legislator asal Samarinda yang justru mengalihkan porsi bantuan keuangan ke luar daerah pemilihannya sendiri.

"Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan bankeunya bukan di Kota Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda," ungkapnya.

Baca juga: Wacana Bankeu Provinsi Dihapus, DPRD Kaltim Klaim Aspirasi Warga Bisa Terhambat

Ia memastikan hasil penelusuran mendalam itu nantinya akan dibuka secara transparan kepada publik dan media massa agar warga Samarinda dapat melihat rekam jejak wakilnya di tingkat provinsi.

"Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Kota Samarinda," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Andi Harun menegaskan bahwa urusan anggaran dan hak-hak masyarakat Samarinda adalah harga mati yang akan terus ia kawal. 

Ia pun mengingatkan para politisi di Karang Paci agar tidak main-main dengan mandat yang telah diberikan rakyat.

"Ketika menyangkut bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya nggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara? Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda," tandasnya. (*)