Kupang, NTT (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengawasan anggaran untuk memastikan penyaluran belanja pemerintah tepat sasaran dan mendukung stabilitas ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya saat melakukan kunjungan kerja dan melakukan pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di Kupang, Selasa.

Pertemuan tersebut merupakan forum untuk memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi.

Purbaya mengatakan khusus untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang siap dicairkan, termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT.

Namun, ia menegaskan peran Kemenkeu tidak berhenti pada pengalokasian anggaran saja. Fungsi monitoring secara hati-hati perlu dilakukan, untuk memastikan kredibilitas penyaluran anggaran yang tepat sasaran.

“Peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” katanya menegaskan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.

Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, melalui berbagai forum koordinasi, seperti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT, serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT juga terus memperkuat sinergi dalam mendukung stabilitas harga di daerah.