Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Jumlah penduduk Jawa Barat yang telah mencapai sekitar 50 juta jiwa dinilai menjadi tantangan paling besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Besarnya populasi membuat pemerintah harus bekerja lebih keras memastikan seluruh program sosial, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra, Irpan Haeroni mengatakan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dibanding persoalan lainnya.

“Tantangan paling besar di Jawa Barat itu jumlah penduduk. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, kurang lebih 50 juta penduduk. Itulah tantangan paling utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irpan, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, jumlah penduduk yang besar membuat pemerintah harus memiliki kebijakan yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat, pemerintah juga harus memastikan berbagai program berjalan efektif.

Irpan menjelaskan gejolak ekonomi dunia saat ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan kondisi global sehingga pemerintah harus mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Ia menilai program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga penguatan ketahanan pangan merupakan langkah strategis yang perlu didukung seluruh pemerintah daerah.

“Ketahanan pangan menjadi yang paling utama. Kondisi dunia boleh seperti apa, tetapi kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,” katanya.

Menurutnya, anggaran negara juga harus benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Ia menegaskan APBN maupun APBD harus diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat bawah melalui berbagai program yang produktif.

Irpan menilai salah satu pekerjaan besar pemerintah saat ini adalah memperbaiki akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, munculnya kategori masyarakat miskin ekstrem pascapandemi Covid-19 menjadi perhatian serius karena kondisi ekonomi masyarakat berubah sangat cepat.

Ia meminta pemerintah provinsi tidak hanya bergantung pada data statistik lama, melainkan aktif memperbarui kondisi masyarakat di lapangan.

“Desil satu sampai lima harus terus diperbarui karena berkaitan langsung dengan penerima berbagai program pemerintah seperti Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia menyebut apabila data tidak akurat maka bantuan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.

Selain persoalan data, Irpan juga menilai pemerataan pembangunan dapat dilakukan melalui pemekaran desa.

Menurutnya, jumlah desa di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah penduduknya.

Padahal setiap desa memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah.

Ia mencontohkan Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah desa lebih banyak meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding Jawa Barat.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi segera menyusun program pemekaran desa agar pelayanan masyarakat semakin optimal.

Irpan mengajak masyarakat aktif mencari informasi yang benar sekaligus mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, kesejahteraan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.