TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Denpasar menyoroti keberadaan mal atau pisat perbelanjaan baru di KEK Kura-Kura Bali Serangan yang menimbulkan kemacetan.

Bahkan ada dorongan ke pemerintah untuk membuat jalan baru dari KEK menuju ke Tol Bali Mandara.

Sorotan ini datang dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar saat rapat paripurna, Rabu, 12 Agustus 2026.

Sekretaris Fraksi PSI-Nasdem, AA Putu Gede Anugraha Merta mengatakan kemacetan ini perlu mendapat atensi.

Baca juga: Tanpa Jajaran Pemprov dan DPRD, Soft Opening Mall Sira Village KEK Kura-Kura Bali Sepi Pejabat

"Dengan sudah dibukanya pusat perbelanjaan baru di KEK Kura-Kura Bali yang menyebabkan kemacetan bertambah harus segera diantisipasi oleh pemerintah melalui perangkat daerah terkait," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra, I Gede Tommy Sumertha memaparkan, kemacetan parah hampir setiap hari menjadi menu masyarakat yang melintas disepanjang jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota bahkan di jalan pemukiman di Denpasar.

Hal itu perlu upaya yang serius dan berkelanjutan membenahi tatakelola traffic lalulintas di Kota Denpasar. 

Pihaknya mendorong upaya-upaya mengurai kemacetan tersebut antara lain dengan membuat underpas di simpang tol Bali Mandara-Bypass Ngurah Rai.

Selain itu juga perlu dibangun underpas di simpang Gatot Subroto Barat-Cokroaminoto dan mendorong agar mempercepat realisasi jalan in out ke Pelabuhan Sanur.

Baca juga: Sebut Tak Anti Investasi, Pansus TRAP Temukan 21 Pelanggar, UC Silver, Mall MBG, Hingga Reklamasi

Terkait kemacetan di kawasan menuju ke KEK Kura-Kura Bali, juga mendorong agar ada pembuatan jalan in out dari Serangan (kawasan KEK) ke tol Bali Mandara bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat.
   
"Perlu ketegasan Pemerintah Kota bersama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma menata perparkiran di badan jalan, penegakan aturan tidak boleh parkir di trotoar, mengupayakan penambahan kantong kantong parkir di Pasar Badung, GOR Ngurah Rai, Plaza Thamrin, Plaza Suci, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan pembangunan bangunan/gedung khusus parkir yang bisa meningkatkan Retribusi Pendapatan," paparnya.

Ia juga menyebut, kemacetan juga sering ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan event yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, swasta maupun pemerintah sehingga perlu dilakukan pengaturan terhadap efektifitas dan banyaknya event, festival yang berkontribusi menambah kemacetan di ruas jalan di kota Denpasar.

Terkait hal itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, membludak atau melonjaknya arus lalu lintas yang ada di sepanjang Bypass Ngurah Rai dari perempatan Pesanggaran - Benoa Tol sampai ke timur, pada saat peresmian mall yang baru di Sire Village sebenarnya disebabkan banyak hal.

"Yang pertama, sebenarnya ada dampak dari ditutupnya sebagian jalan oleh masyarakat yang sedang melaksanakan upacara yang ada di Banjar Pesanggaran itu," paparnya.

Yang kedua, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berkunjung ke mal yang baru.

"Karena tipikal masyarakat kita di Bali kan memang sudah sama-sama kita ketahui, di mana ada yang baru pasti tingkat kunjungannya tinggi. Nah, terbukti, terbukti mulai sekarang ini coba teman-teman ikuti, kepadatan lalu lintas yang terjadi di Bypass itu sudah mulai agak berkurang," paparnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Denpasar akan selalu berkoordinasi dengan pihak provinsi, karena jalur Bypass merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk mengatur ATCS, sehingga sinkron antara ATCS provinsi dengan ATCS kita di Kota Denpasar.

Terkait dengan usulan jalan dan underpas,  pihaknya akan segera koordinasi, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. (*)