Haji Uma Minta KBRI Antananarivo Selamatkan Dua Warga Aceh Diduga Jadi Korban TPPO di Madagaskar

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyurati Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Antananarivo, Madagaskar, untuk meminta perlindungan, pendampingan, serta bantuan pemulangan terhadap dua warga Kabupaten Aceh Tamiang yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 137/10.2/B-01/DPDRI/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026.

Langkah itu diambil setelah Haji Uma menerima laporan dari pemerintah desa dan keluarga mengenai keberadaan dua warga Aceh Tamiang yang kini berada di Madagaskar, sebuah negara di Afrika bagian Timur .

Kedua warga tersebut yakni M Renza dan Melisa Habib, warga Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan informasi keluarga, keduanya sebelumnya mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri sebagai tenaga packing buah atau pekerja di sektor perkebunan.

Namun, dalam perjalanannya, tujuan dan kondisi pekerjaan yang dijalani keduanya diduga tidak sesuai dengan informasi awal yang diterima keluarga.

Istri Renza menjelaskan, suaminya bersama seorang sepupunya berangkat dari Indonesia setelah mendapat informasi pekerjaan dari seseorang yang dikenalnya.

Dalam perjalanan, keduanya kemudian transit di Singapura dan selanjutnya menuju Dubai.

Dari Dubai, mereka kembali diberangkatkan menuju Afrika. Namun, menurut keterangan yang disampaikan Renza kepada istrinya, perjalanan tersebut ternyata bukan sekadar transit.

Renza kemudian mengabarkan kepada istrinya bahwa mereka telah diturunkan di sebuah bandara di Madagaskar.

Melalui pelacakan lokasi pada telepon seluler, keluarga kemudian mengetahui keberadaan mereka berada di wilayah Antananarivo, Madagaskar.

Setelah berada di Madagaskar, Renza masih dapat berkomunikasi dengan istrinya.

Menurut keterangan keluarga, Renza mengaku ditempatkan di sebuah perusahaan yang diduga menjalankan aktivitas penipuan daring atau online scams.

Renza kemudian menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Indonesia karena tidak tahan dengan kondisi yang dihadapinya.

Namun, menurut keterangan yang diterima istrinya, Renza justru diminta membayar denda sebesar 3.200 dolar AS (Rp 57,2 juta) dengan alasan biaya keberangkatan yang sebelumnya ditanggung sehingga harus diganti apabila ingin meninggalkan pekerjaan tersebut.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya praktik perdagangan orang atau eksploitasi terhadap para pekerja.

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah keluarga memperoleh informasi bahwa Renza dan seorang sepupunya telah diamankan oleh aparat kepolisian di Madagaskar.

Menurut keterangan istri Renza, informasi mengenai penangkapan tersebut diperoleh setelah dirinya berkomunikasi dengan salah seorang rekan yang berada di lokasi yang sama tetapi tidak ikut diamankan.

Dari komunikasi tersebut, keluarga juga memperoleh informasi mengenai dugaan adanya kekerasan terhadap sejumlah perempuan yang berada di lokasi tersebut.

Keluarga bahkan menerima informasi bahwa perempuan yang berada dalam lokasi tersebut diduga mengalami pelecehan dan penyiksaan, termasuk disetrum ketika berada dalam tahanan.

Informasi mengenai dugaan penyiksaan tersebut saat ini masih berdasarkan keterangan keluarga dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum Madagaskar maupun KBRI Antananarivo.

Karena itu, Haji Uma meminta agar kondisi kedua WNI tersebut segera dipastikan oleh perwakilan RI di Madagaskar.

"Informasi yang disampaikan keluarga sangat mengkhawatirkan, terutama adanya dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka,”

“Karena itu, kami meminta KBRI Antananarivo segera memastikan kondisi kedua warga Aceh Tamiang tersebut, termasuk memastikan apakah mereka dalam keadaan aman dan memperoleh perlindungan hukum," kata Haji Uma.

Sebelumnya, Haji Uma telah menyurati KBRI Antananarivo untuk meminta perlindungan, pendampingan, advokasi apabila diperlukan, serta bantuan pemulangan kedua warga tersebut setelah seluruh proses hukum dan administratif di Madagaskar diselesaikan.

Menanggapi surat tersebut, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Antananarivo, Lanang Saputro, menyampaikan bahwa KBRI telah menerima informasi yang disampaikan Haji Uma.

Lanang menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Madagaskar sedang menangani kasus online scammers dan KBRI Antananarivo akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Madagaskar.

"KBRI Antananarivo akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan baik Indonesia maupun Madagaskar,”

“Akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak berwenang di Madagaskar," ujar Lanang dalam responsnya kepada Haji Uma.

Lanang juga menjelaskan bahwa dalam setiap penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri, Perwakilan RI, baik KBRI, KJRI maupun KRI, selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri RI.

Haji Uma mengapresiasi respons KBRI Antananarivo tersebut dan berharap koordinasi dengan pihak berwenang Madagaskar dapat segera memberikan kepastian mengenai kondisi kedua warga Aceh Tamiang.

"Kami mengapresiasi respons KBRI Antananarivo yang segera menindaklanjuti informasi ini,”

“Namun, kami berharap prosesnya dapat dilakukan secara cepat karena ada informasi mengenai dugaan penyiksaan. Keselamatan dan perlindungan kedua WNI ini harus menjadi prioritas," ujar Haji Uma.

Menurut Haji Uma, apabila hasil penelusuran dan penyelidikan nantinya menemukan adanya unsur TPPO, eksploitasi, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya, maka seluruh proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan hak-hak korban wajib dilindungi.

"Kami meminta agar kedua warga Aceh Tamiang ini jangan sampai menjadi korban untuk kedua kalinya. Mereka harus mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan sebagai warga negara Indonesia,”

“Jika proses hukum di Madagaskar telah selesai, kami berharap pemerintah dapat membantu memulangkan mereka agar segera kembali kepada keluarga," tutup Haji Uma.

Haji Uma menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan KBRI Antananarivo, Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah daerah, serta keluarga guna memastikan kedua warga Aceh Tamiang memperoleh perlindungan maksimal selama berada di Madagaskar.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)