Laporan Wartawan TribunPriangan.com Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini memantau langsung pelaksanaan Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sumedang, Rabu (12/8/2026).

Rini yang hadir sebagai Wakil Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital mengunjungi Desa Mekarjaya, untuk melihat proses pendataan masyarakat sekaligus memastikan sistem digital tersebut berjalan di tingkat lapangan.

Usai berkunjung ke Desa Mekarjaya, Rini juga berkunjung ke Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), dan Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Rini mengatakan, Perlinsos Digital dikembangkan untuk mempercepat sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

"Hari ini saya mengunjungi Kabupaten Sumedang, saya memantau aplikasi Perlinsos yang dibangun untuk percepatan sasaran," kata Rini diwawancara di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang. 

Saat berada di Desa Mekarjaya, Rini melihat langsung proses pendataan warga untuk menentukan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan sosial. Ia menjelaskan, digitalisasi tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan pemerintah.

"Untuk memudahkan masyarakat mendapat bantuan," ujarnya.

Menurut Rini, proses yang sebelumnya harus melewati tujuh tahapan kini dapat dipangkas menjadi hanya tiga langkah melalui sistem digital.

Waktu yang sebelumnya membutuhkan beberapa hari hingga proses yang cukup panjang juga ditargetkan dapat dipangkas secara signifikan.

"Yang dulunya bisa dikerjakan 6-200 hari, mungkin kurang dari lima menit sudah selesai," katanya.

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai proyek percontohan pengembangan Perlinsos Digital. Sistem tersebut juga telah diintegrasikan dengan sejumlah layanan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Rini berharap masyarakat semakin banyak memanfaatkan layanan digital yang telah terintegrasi tersebut.

"Sumedang jadi pilot project yang telah dikembangkan untuk uji coba Perlinsos ini. Perlinsos ini sudah terintegrasi dengan layanan-layanan (khas) di Kabupaten Sumedang," ujarnya.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, mengatakan pihaknya mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang saat ini tengah diuji coba di sejumlah daerah.

Menurutnya, program tersebut diterapkan di 46 daerah sebagai pilot project, salah satunya Kabupaten Sumedang.

"Hasilnya sudah mencapai 156 ribu jiwa. Ini kemajuan besar karena sudah di atas tingkat kemiskinan di Sumedang," katanya.

Ia berharap pendataan tersebut terus diperluas sehingga cakupan masyarakat yang terdata semakin besar dan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

Sistem Perlinsos Digital juga dinilai dapat mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini muncul dalam proses penyaluran bantuan sosial melalui perbankan maupun PT Pos.

Dalam sistem tersebut, penerima manfaat disebut dapat menominasikan rekening sendiri, termasuk menggunakan uang digital untuk menerima dan melakukan transaksi bantuan.

Selain itu, karena sistem mengintegrasikan data dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, riwayat bantuan sosial yang diterima masyarakat dapat tercatat secara lebih rapi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan Kabupaten Sumedang merupakan satu dari 46 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pendataan Perlindungan Sosial Digital.

Menurut Dony, proses pendataan di Sumedang saat ini telah mencapai sekitar 31 persen.

"Sumedang sudah 31 persen untuk pendataannya, dan mudah-mudahan secepatnya akan kami akselerasi sehingga bisa mencapai sebagaimana harapan," kata Dony.

Ia menilai pendataan tersebut dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial yang selama ini terjadi.

Dengan data yang lebih terintegrasi dan akurat, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dengan Pendataan Perlinsos ini akan menjawab setiap persoalan yang selama ini muncul berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Dengan ini akan lebih tepat sehingga akan menghemat pengeluaran negara," ujarnya.(*)