TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah terluar dan terpelosok masih menjadi pekerjaan rumah.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, sejumlah akses jalan di Pulau Rangsang masih mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST sebelumnya mengatakan pemerintah daerah belum dapat melakukan perbaikan secara cepat karena kondisi fiskal yang masih terbatas.

“Dengan kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, kita juga tengah membatasi pembangunan infrastruktur. Namun kita tetap berusaha untuk mengajukan ke pusat,” ujar Rahmat.

Menurutnya, pemerintah harus menentukan skala prioritas karena perbaikan jalan dengan kondisi rusak berat membutuhkan anggaran besar. Penanganannya juga tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Untuk kasus seperti di Tanjung Kedabu juga tidak bisa ditangani separuh, namun harus total dan penanganannya juga khusus agar lebih optimal,” jelasnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, S.Sos., menilai kondisi jalan di sejumlah wilayah Pulau Rangsang masih membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Ia menyebut beberapa akses utama, seperti Pecah Buyung Bantar–Peranggas, Peranggas–Sendaur dan Telesung–Tanjung Kedabu, mengalami kerusakan. Kondisi jalan yang berlubang, bergelombang dan berlumpur dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.

Sopandi mengatakan, perbaikan jalan sebenarnya pernah dibahas dalam pembahasan anggaran antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, menurutnya, anggaran perbaikan tersebut belum terealisasi pada tahun berjalan.

Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat bukan selalu pembangunan jalan baru berskala besar. Perbaikan dan rehabilitasi jalan yang rusak dinilai sudah cukup membantu menjaga akses transportasi tetap berjalan.

Secara umum, Sopandi menilai kondisi infrastruktur yang belum memadai dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.

Menurutnya, Pulau Rangsang memiliki peran penting dalam perekonomian Meranti, termasuk sektor pertanian. Selain beras, wilayah tersebut juga menghasilkan kelapa, karet, kopi dan berbagai komoditas perkebunan lainnya.

“Pulau Rangsang merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Meranti. Jika kondisi jalan terus seperti ini, tentu akan berdampak pada distribusi dan peningkatan produksi,” katanya.

Kerusakan jalan juga dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Akses menuju fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas di Desa Kedaburapat dan Desa Anak Setatah, membutuhkan kondisi jalan yang memadai.

“Ini menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Jika jalan rusak, ambulans akan kesulitan bergerak cepat saat membawa pasien,” ujar Sopandi.

Sementara itu, Pemkab Kepulauan Meranti tengah berupaya mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan infrastruktur. Salah satunya melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Konektivitas Tahun Anggaran 2027.

Pemkab Meranti mengusulkan anggaran sebesar Rp417,27 miliar untuk menangani dua ruas jalan strategis di Pulau Rangsang, yakni Tanjung Samak–Repan dan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu.

Ruas Tanjung Samak–Repan diusulkan mendapat peningkatan atau rekonstruksi sepanjang 14,834 kilometer dengan estimasi anggaran Rp115,04 miliar. Sementara Tanjung Samak–Tanjung Kedabu diusulkan direkonstruksi sepanjang 28,957 kilometer dengan kebutuhan sekitar Rp302,24 miliar.

Kedua ruas tersebut memiliki fungsi penting karena menghubungkan masyarakat dengan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi dan pelabuhan.

Usulan tersebut dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian PPN/Bappenas pada 24 Juli 2026 di Bandung. Hasil pembahasan menjadi dasar untuk proses pengajuan melalui Aplikasi KRISNA DAK.

Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan di wilayah kepulauan. Bagi masyarakat Pulau Rangsang, ketersediaan jalan yang layak bukan hanya soal kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, distribusi hasil pertanian dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran pusat dapat membantu mempercepat perbaikan infrastruktur sehingga pembangunan dan akses pelayanan dasar dapat dirasakan lebih merata hingga ke wilayah terluar Meranti. (tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)