WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Masa depan jalur sepeda di Jakarta tengah menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, pemerintah memastikan kajian tersebut bukan langkah untuk menghapus hak pesepeda dari ruang jalan Ibu Kota.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menegaskan Pemprov DKI masih mengumpulkan berbagai masukan sebelum menentukan arah kebijakan jalur sepeda.

“Prinsipnya, tentu ini tidak dalam rangka atau dalam konteks kita mau menganaktirikan pesepeda, itu jelas tidak. Karena itu adalah mandat undang-undang bagaimana pesepeda itu mesti diafirmasi dan difasilitasi,” ujar Yustinus saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Yustinus, evaluasi diperlukan agar fasilitas pesepeda tidak sekadar ada secara fisik, tetapi benar-benar berfungsi dan aman digunakan.

Persoalan di lapangan menjadi salah satu alasan evaluasi dilakukan.

Sejumlah jalur sepeda ditemukan tidak terawat, terputus atau tidak saling terhubung.

Di beberapa titik, ruang yang seharusnya menjadi area pesepeda juga justru digunakan kendaraan lain.

“Jalur sepeda yang diokupasi oleh kendaraan lain, ada jalur sepeda yang sudah tidak terawat, ada yang jalurnya tidak terhubung atau tidak tersambung, ada yang putus begitu ya,” kata Prastowo.

Baca juga: Pramono Ingin Evaluasi Jalur Sepeda, Bike to Work Ingatkan Fungsi Keselamatan

Jalur Sepeda Kerap Jadi Ruang Parkir dan Menunggu Ojol

Yustinus menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan pengguna sepeda.

Jalur yang seharusnya memberikan ruang aman bagi pesepeda justru kerap menjadi tempat kendaraan berhenti atau melintas.

“Di lapangan kan yang kita sering hadapi saat ini justru jalur sepeda dipakai oleh jalur ojek atau ada mobil yang mengokupasi, ada bajaj dan sebagainya. Sehingga tidak steril dan berdampak pada ancaman keselamatan,” jelasnya.

Kondisi itu terlihat di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan pantauan Warta Kota Live pada Rabu (12/8/2026).

Sejumlah pengemudi ojek online terlihat menggunakan jalur sepeda untuk menunggu penumpang.

Kendaraan roda dua maupun roda empat juga tampak berhenti dan parkir di sisi jalan.

Selama sekitar 20 menit pemantauan, mayoritas kendaraan yang menggunakan atau berhenti di area jalur sepeda merupakan sepeda motor dan mobil.

Sementara itu, tidak terlihat pesepeda melintas di jalur tersebut selama pemantauan.

Kondisi tersebut memperlihatkan salah satu persoalan yang kini harus dijawab Pemprov DKI: bagaimana memastikan jalur sepeda tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar steril dan bermanfaat bagi penggunanya.

Belum Diputuskan Dihapus atau Dipertahankan

Meski evaluasi tengah dilakukan, Yustinus menegaskan Pemprov DKI belum memutuskan untuk menghapus maupun mempertahankan seluruh jalur sepeda yang ada saat ini.

Pemerintah masih membuka ruang dialog dengan berbagai pihak.

Komunitas pesepeda, Dewan Transportasi Jakarta, hingga Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) akan dilibatkan dalam pembahasan.

“Tentu saat ini, fasenya kita masih mendengarkan masukan dari komunitas, sudah ada banyak masukan. Lalu juga dari Dewan Transportasi kita juga berdiskusi termasuk nanti juga dari ITDP,” ujar Yustinus.

Berbagai masukan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir diambil.

“Berdasarkan itu semua, nanti akan dibawa dalam rapat yang akan diputuskan oleh Pak Gubernur kira-kira yang terbaik apa untuk Jakarta,” katanya.

Dengan demikian, evaluasi jalur sepeda tidak serta-merta berarti fasilitas tersebut akan dihapus.

Pemprov DKI masih mempertimbangkan bentuk penataan yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan transportasi Jakarta.

Bermula dari Usulan Warganet

Wacana evaluasi jalur sepeda mencuat setelah akun Threads @seahawk menyampaikan usulan kepada Yustinus Prastowo.

Akun tersebut menilai sejumlah jalur sepeda di jalan protokol Jakarta tidak lagi optimal digunakan.

Jalur tersebut disebut justru mengambil sebagian ruang badan jalan.

“Pak @pramonoanungw usul pak, jalur sepeda di jalan protokol baiknya dihilangkan. Kami lihat sudah tidak terpakai dan sepeda kebanyakan hanya pada saat CFD. Kalau dihilangkan bisa memperlebar badan jalan dan mengurangi kemacetan pada saat weekdays,” tulis akun tersebut.

Yustinus kemudian merespons usulan tersebut dan menyebut persoalan jalur sepeda memang akan segera dibahas Pemprov DKI.

“Betul sekali. Ini jadi topik yang akan segera diputuskan,” tulis Yustinus.

Namun, pemerintah kini menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada apakah jalur sepeda terlihat ramai atau sepi.

Ada persoalan lain yang perlu dijawab: apakah jalur tersebut sudah dirancang dengan baik, tersambung, terawat, dan yang paling penting, benar-benar terlindungi dari kendaraan bermotor.

Evaluasi pun menjadi kesempatan bagi Pemprov DKI untuk menentukan apakah jalur sepeda yang ada perlu diperbaiki, ditata ulang, diperluas, atau diubah pada titik-titik tertentu.

Pada akhirnya, keputusan Gubernur Pramono Anung akan menentukan arah kebijakan jalur sepeda Jakarta.

Yakni antara mempertahankan fasilitas yang ada dengan pembenahan serius atau melakukan penataan berdasarkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan mobilitas warga.