TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pengamat politik dari STISIPOL Candradimuka Palembang, Ade Indra Chaniago menilai anggaran Rp76,2 juta Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, tidak wajar di tengah kondisi bangsa saat ini.
Oleh karena itu ia meminta agar Camat dan Sekretaris Camat IT I dinonaktifkan sementara, agar proses pemeriksaan oleh Inspektorat dapat berjalan fokus.
"Yang begini harusnya untuk efek jera. Tidak cukup meminta Inspektorat menelisik kasus ini, tetapi camat dan sekcam harus dinonaktifkan dulu," katanya, Kamis (13/8/2026).
Ade juga menyebut tindakan tersebut memprihatinkan karena dinilainya memanfaatkan momentum HUT RI untuk kepentingan yang tidak jelas.
"Aku bilang ini sakit jiwa, di tengah persoalan bangsa yang bertubi-tubi gini loh, kok masih ada yang coba memanfaatkan momen HUT Kemerdekaan RI untuk kepentingan yang tidak jelas menurut aku, untuk kepentingan siapa? Sehingga memprihatinkan dan menyedihkan," sesalnya.
Baca juga: Viral Kecamatan IT 1 Palembang Sebar Proposal HUT RI, Anggaran Rp76,2 Juta, Ratu Dewa Turun Tangan
Ditambahkan Ade, hal-hal seperti ini bisa dikategorikan pungutan liar (pungli) apalagi disetujui oleh kepala Kecamatan dan Sekretarisnya, meski sudah ada arahan kepala daerah (Wali Kota) untuk tidak memberatkan rakyat di tengah kondisi bangsa tak menentu.
"Jadi poin pentingnya, nonaktifkan dulu dari jabatannya untuk memudahkan semua pihak, khususnya Inspektorat menyelidiki dugaan yang menurut aku pungli ini," tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku telah memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjuti.
"Dari awal sudah kami ingatkan seluruh aparat Pemkot Palembang. Apa pun bentuknya dalam rangka peringatan HUT RI, jangan sampai membebani masyarakat. Apalagi sampai minta dengan warga. Berkaitan dengan hal tersebut kami sudah minta Inspektur untuk menindaklanjutinya," kata Ratu Dewa, Rabu (12/8/2026).
Beredarnya proposal kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan total anggaran Rp76,2 juta menjadi sorotan.
Proposal yang ditandatangani Camat Ilir Timur I, Purba Sanjaya dan Ketua Panitia (Sekcam), Rosmala Dewi pada Agustus 2026 itu memuat rincian anggaran untuk 300 peserta.
Rinciannya antara lain dana makan Rp7,5 juta, kudapan (snack) Rp4,5 juta, baju panitia 150 buah Rp12 juta, serta bahan dan alat masak 12 paket Rp6 juta.
Selain itu, juga dianggarkan pembelian tali tambang, karung, helm, spons, kerupuk, balon, tata rias (make up), sedotan (pipet), karet gelang, tali rafia, bendera, dan umbul-umbul.
Dalam dokumen tertulis total anggaran kegiatan sebesar Rp38,3 juta. Namun, di bagian akhir panitia mengajukan dana yang dibutuhkan sebesar Rp76,2 juta.
Proposal tersebut menjadi bahan pengaduan warga kepada Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang disebar melalui akun media sosial Ryankiemas.
Dalam pengaduan disebutkan dugaan pungutan liar terjadi setiap tahun di wilayah 15 Ilir. Proposal disebut berawal dari RT, lalu diarahkan kelurahan dan diperintahkan pihak Kecamatan IT I.
Ikuti dan Bergabung di Saluran WhatsApp TribunSumsel.com
