TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengembangan infrastruktur dasar di kawasan otoritatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) kini resmi memasuki babak baru.
Langkah nyata pun diambil melalui kunjungan lapangan dan diskusi strategis bersama World Bank serta kementerian/lembaga terkait di De Loano Glamping pada Senin (10/8/2026) lalu.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan serta kelayakan kawasan sebelum memasuki tahap appraisal program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Pertemuan ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dan mitra internasional dalam membangun destinasi pariwisata yang berkualitas di kawasan perbukitan Menoreh.
Sejumlah pihak turut hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya perwakilan dari World Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta jajaran BPOB.
Plt. Direktur Utama BPOB, Yusuf Hartanto, menegaskan bahwa pengajuan empat program infrastruktur dasar sangat krusial demi percepatan kawasan Borobudur Highland.
"Untuk mempercepat pengembangan kawasan Borobudur Highland, BPOB mengusulkan empat program prioritas infrastruktur dasar melalui skema pembiayaan pinjaman atau hibah luar negeri (SQTDP). Seluruh usulan ini telah melalui tahapan verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR pada tahun 2024, mencakup kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, serta dokumen lingkungan," ujarnya, Kamis (13/8/26).
Baca juga: Mengenal Paes Ageng Yogyakarta, Rias Pengantin Keraton yang Penuh Makna
Adapun empat program prioritas tersebut mencakup peningkatan akses jalan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer.
Kemudian, pembangunan jembatan akses utama sepanjang 53,5 meter, pengembangan jaringan jalan internal sepanjang 7 kilometer, serta pembangunan sistem penyediaan air bersih.
Dijelaskan, pengembangan kawasan Borobudur Highland ini diproyeksikan mampu menarik nilai investasi hingga mencapai Rp1,5 triliun.
Yusuf pun bilang, ketersediaan aksesibilitas fisik, pasokan air bersih, hingga jaringan listrik menjadi prasyarat utama yang kini amat dinantikan oleh para calon investor.
"Saat ini, kegiatan ekonomi yang berjalan baru didukung oleh investasi skala mikro di bawah Rp2 miliar serta kolaborasi dengan pelaku wisata desa. Dengan infrastruktur yang matang, kita siap menaikkan kelas investasi menuju skala makro," tambahnya.
Menaggapi proposal tersebut, perwakilan World Bank yang turut hadir dalam forum, memberikan apresiasi terhadap kesiapan teknis yang ditunjukkan jajaran BPOB.
Penetapan skala prioritas dianggap menjadi kunci, sehingga disarankan pemilihan subproyek dengan dampak tinggi yang dapat menghasilkan quick wins. (aka)
