WARTAKOTALIVE.COM - Masyarakat dengan pendapatan di atas Rp6,5 juta terancam tidak dapat lagi membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Hal itu dipastikan setelah pemerintah tengah mengkaji ulang skema pembatasan penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Kebijakan tersebut akan menyasar masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan desil 10 dan diterapkan secara bertahap. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seperti dimuat Kontan.co.id mengatakan, pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian serta potensi penghematan anggaran negara. 

Purbaya mengatakan, pembatasan subsidi Pertalite dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. 

Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) juga tengah menyiapkan sistem dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. 

Menurut Purbaya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan subsidi BBM diterima kelompok masyarakat yang berhak. 

Ia bahkan telah melihat secara langsung riset yang dilakukan Pertamina di Surabaya. 

"Yang pertama perlu diluruskan, (bahwa) harga gak naik ya, kata Pak Bahlil. Cuman kan waktu di DPR tahun lalu ya kalau gak salah, di DPR kan saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran. Sekarang udah mulai dilihat teknologinya," kata Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026). 

Pemerintah tidak akan langsung menerapkan pembatasan pembelian Pertalite secara menyeluruh. 

Menurut Purbaya, implementasi secara bertahap diperlukan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kondisi perekonomian. 

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau desil 9 dan 10 saya stop gak boleh beli Pertalite, gimana dampaknya ke ekonomi, jadi kita akan bertahap," ujar Purbaya. 

Selain melihat dampak ekonomi, pemerintah juga akan menghitung potensi penghematan anggaran negara dari pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi. 

Baca juga: Detik-detik Ambulan di Pinrang Tabrak Anak di Tengah Karnaval HUT ke-81 RI

Namun, Purbaya belum dapat memastikan besaran anggaran yang dapat dihemat melalui kebijakan tersebut. 

"Enggak tahu, saya hitung lagi (nanti)," ujar Purbaya. 

Sebelumnya, Purbaya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (11/8/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas opsi pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi. 

Salah satu skema yang tengah dikaji adalah pembatasan bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan desil 10. Purbaya menjelaskan, kelompok desil 9 merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas, sedangkan desil 10 merupakan kelompok masyarakat kelas atas. 

"Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," terang Purbaya ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026). 

Menurut Purbaya, sistem yang tengah disiapkan Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi Pertalite tersebut. 

"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu," tambah Purbaya. 

Siapa yang Masuk Desil 9 dan 10?

Pendapatan Desil 9 dan 10 Sebagai informasi, kelompok desil 9 termasuk kategori masyarakat dengan kondisi ekonomi mampu atau kaya. 

Kelompok ini diperkirakan memiliki pendapatan atau pengeluaran sekitar Rp 6,5 juta hingga Rp 12 juta per bulan. 

Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi sangat kaya. 

Kelompok ini memiliki estimasi pendapatan atau pengeluaran di atas Rp 12 juta per bulan. 

Kelompok desil 10 mencakup sekitar 10 persen dari total populasi. 

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap penyaluran subsidi Pertalite dapat lebih tepat sasaran. 

Di sisi lain, pemerintah masih akan mengevaluasi dampak pembatasan terhadap daya beli dan aktivitas ekonomi sebelum penerapannya diperluas.

(Wartakotalive.com/DES/Kontan.co.id)