SURYA.CO.ID, SURABAYA - Keterbatasan lahan serta melonjaknya harga properti yang memaksa banyak pekerja muda Kota Surabaya membeli hunian ke daerah penyangga seperti Gresik dan Sidoarjo kini mendapat perhatian serius legislatif.
DPRD Kota Surabaya secara tegas mendorong percepatan realisasi program Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) sebagai jawaban konkret atas krisis kebutuhan papan warga lokal.
Langkah terobosan yang digagas Pemkot Surabaya ini dinilai menjadi angin segar bagi pasangan muda maupun kalangan Gen Z.
Kehadiran hunian vertikal dengan harga terjangkau di pusat kota diharapkan mampu menahan laju migrasi penduduk sekaligus mendekatkan jarak tempuh pekerja menuju tempat beraktivitas sehari-hari.
Baca juga: Menteri Ara Kebut Rumah Subsidi Jatim, Rusunami Surabaya Jadi Fokus
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendukung penuh terealisasinya program Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Saat ini, rencana pembangunan hunian vertikal itu masih diproses di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
"Kami sudah ajukan konsepnya ke pusat," kata Kepala Dinas DPRKPP Iman Krestian kepada SURYA.CO.ID, Kamis (13/8/2026).
Atas progres rencana pembangunan Rusunami ini, Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai mendukung penuh.
Rencana hunian vertikal ini dinilai menjadi jawaban konkret atas keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan papan bagi Masyarakat.
"Kita mendorong program Rusunami itu bisa direalisasikan. Nantinya diprioritaskan bagi warga berpanghasilan rendah hingga maksimal pendapatan UMR," kata Bahtiyar.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut bahwa rencana Rusunami itu juga menyasar para Gen Z atau pasangan muda.
Sebab Rusunami itu nonsobsidi sehingga harus ada jaminan tidak ada kendala dalam pembiayaan saat mengangsur.
Baca juga: Rusunami Ngagel dan Tambak Wedi Dikembangkan Pemkot Surabaya, PT KAI Juga Bangun Rusunami Gubeng
DPRD Surabaya saat ini tengah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Hunian Layak yang di dalamnya juga mengatur program Rusunami atau rumah nonsubsidi.
Menurut Bahtiyar, Surabaya saat ini sudah tidak memungkinkan untuk pembangunan hunian horizontal.
Oleh karena itu, diperlukan hunian vertikal yang nantinya bisa menjawab keresahan warga.
Pemkot juga hadir untuk memenuhi hak dasar warga akan papan atau tempat tinggal yang terjangkau.
Rusunami juga diharapkan mampu menahan laju migrasi pekerja urban.
Banyak warga Surabaya yang selama ini terpaksa membeli rumah di luar wilayah penunjang.
"Banyak yang beli di Gresik atau Sidoarjo. Dengan program ini, mereka bisa memanfaatkan Rusunami sehingga jaraknya dekat dengan tempat kerja," tambahnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Siap Bangun 1.400 Unit Rusunami di Ngagel, Proses Dimulai April 2026
Pihak legislatif menilai realisasi proyek ini tidak sulit karena Pemkot Surabaya memiliki sejumlah aset lahan strategis yang tersebar di berbagai wilayah.
Sejumlah wilayah sudah direncanakan untuk pembangunan Rusunami.
Surabaya Tengah dipilih kawasan Ngagel Surabaya Utara dipilih kawasan Tambak Wedi.
Di Surabaya Barat di pilih kawasan Sememi untuk pendirian Rusunami.
Inilah tugas Pemkot, menyediakan lahan.
Sementara pemenang fisik konstruksi Rusunami dikerjakan pusat atau pihak swasta.
Pemkot akan mensupport regulasi lokal.
"Rusunami nanti harus dikhususkan untuk warga yang ber-KTP Surabaya. Kolaborasi dengan pemerintah pusat atau dengan swasta," jelas politisi Gerindra ini.
Program Rusunami itu akan diselaraskan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat.
Pembangunan hunian layak ini bisa dikolaborasikan.
Namun hingga saat ini, rencana Rusunami itu belum masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
