TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengawal ketat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Sikap tegas ini disepakati dalam Konsolidasi 500 Pimpinan dan Pengurus Federasi Buruh se-Indonesia terkait pembahasan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (13/08/2026).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, KBPBI siap melakukan aksi turun ke jalan jika Pemerintah dan DPR tidak menunjukkan keseriusan dalam menggodok RUU ini.

Meski demikian, saat ini ruang dialog positif dan konstruktif masih terbuka lebar.

"Kami membulatkan tekad akan mengawal penuh RUU Ketenagakerjaan. Apabila DPR dan Pemerintah tidak serius, tentunya kami akan mengambil langkah aksi," kata Andi Gani. 

Sebagai bagian dari persiapan memberikan masukan komprehensif, KBPBI berencana menggelar studi banding ke empat negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina pada akhir Agustus mendatang.

Tujuannya adalah mengkomparasi regulasi ketenagakerjaan di negara-negara tersebut agar dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan di Indonesia.

Andi Gani menegaskan, bahwa agenda ini dilaksanakan secara mandiri tanpa membebankan anggaran negara.

"Murni berasal dari iuran anggota KBPBI," tegasnya.

Andi Gani yang juga Presiden Buruh Asia Tenggara atau ASEAN TUC ini telah berkomunikasi dengan pimpinan konfederasi buruh di empat negara dan siap menerima rombongan akhir bulan ini.

Adapun, dalam pengawalan RUU Ketenagakerjaan ini, KBPBI memfokuskan perjuangan pada sejumlah isu vital ketenagakerjaan serta perlindungan bagi kelompok pekerja modern. 

Isu-isu utama yang diperjuangkan meliputi sistem kerja outsourcing, pengupahan dan pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tentu (PKWT), Jaminan Sosial untuk Pekerja Platform. 

Tidak hanya mengawal poin substantif, KBPBI juga memastikan akan mempublikasikan partai politik mana saja yang dinilai tidak berpihak atau tidak serius membahas RUU ini.

Baca juga: KSPSI Ancam Bongkar Fraksi DPR yang Tak Serius Bahas RUU Ketenagakerjaan

"Kami akan umumkan secara terbuka kepada publik agar masyarakat bisa melihat partai mana yang punya keseriusan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejauh ini kami melihat ada beberapa partai yang serius dan membuka diri untuk komunikasi," pungkasnya.