TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak Jumat (7/8/2026).

Status ini menjadi dasar pemerintah kota memperkuat penanganan dampak kekeringan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Pak Wali sudah menandatangani SK tanggap darurat, yaitu darurat bencana kekeringan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar, seusai rapat koordinasi, Kamis (13/8/2026).

Rapat tersebut membahas penetapan dan penyusunan struktur pos komando serta rencana operasi tanggap darurat bencana kekeringan. Rapat digelar BPBD Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota.

Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih warga. Di Kabupaten Maros, Bendung Lekopancing mulai mengering.

Kondisi tersebut membuat persediaan air baku Perumda Air Minum Tirta Bantimurung Maros terus menipis.

Jika hujan tak turun, salah satu sumber air andalan PDAM ini akan kering kerontang dua pekan ke depan. Berpotensi membuat instalasi pengolahan air tidak beroperasi seperti tahun 2023 lalu.

Baca juga: Kekeringan Meluas, Pemkot Makassar Kerahkan Lintas Sektor Salurkan Air Bersih

Kondisi ini menunjukkan dampak kekeringan mulai dirasakan dari kawasan perkotaan hingga sentra pertanian.

Di Makassar, pemerintah memperkuat penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Sementara di Maros, sumber air baku terus menyusut.

Di Luwu, petani harus menghabiskan waktu malam untuk memastikan sawah mereka tetap mendapat air.

Darurat Kekeringan

Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan, penetapan status tanggap darurat memungkinkan seluruh potensi dan sumber daya pemerintah disatukan untuk menangani masyarakat terdampak.

Seluruh penanganan akan dipusatkan melalui Pos Komando BPBD Makassar agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih.

“Semua terpusat di BPBD. Alurnya jelas, dari laporan masyarakat ke Pusdalops, kemudian data diverifikasi dan diserahkan kepada tim untuk penyaluran,” jelas Fadli.

BPBD Makassar juga menyiapkan rencana operasi sebagai acuan penanganan di lapangan, termasuk pembagian tugas antarinstansi. Dalam penanganan awal, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama.

Sejumlah pihak sebelumnya telah menyalurkan bantuan air kepada warga. Di antaranya PDAM, rumah sakit, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan asesmen awal BPBD Makassar, terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan.

Enam wilayah tersebut yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang dan Manggala.

Kondisi ini diperkirakan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober 2026. Warga yang bergantung pada sumber air tanah menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam penanganan.

Berdasarkan asesmen BPBD, sekira 50 persen masyarakat di wilayah terdampak diperkirakan telah merasakan dampak langsung.

Terutama warga yang mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih. Sementara warga yang memperoleh pasokan dari jaringan PDAM masih relatif aman.

Kelompok tersebut belum menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan air bersih.

Fadli mengatakan, dampak kekeringan tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih.

Kondisi tersebut berpotensi merembet ke sektor kesehatan, meningkatkan risiko kebakaran, hingga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kekeringan ini efeknya bisa ke mana-mana, sampai kepada ekonomi. Cuaca panas juga membuat potensi kebakaran meningkat,” ujarnya.

Penanganan juga akan melibatkan lintas sektor, komunitas, relawan, hingga TNI-Polri. Mereka akan membantu distribusi bantuan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi terdampak.

“Semua harus terkoordinasi dalam satu pos komando, sehingga tidak ada yang dobel dan masyarakat bisa mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya,” jelas Fadli.

Terpisah, Asisten I Pemkot Makassar Irwan Bangsawan meminta penanganan kekeringan dilakukan secara cepat, tepat sasaran, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pemerintah harus mengubah pola kerja ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air bersih.

“Ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, pemerintah tidak boleh bekerja dengan cara biasa. Kita harus memastikan setiap laporan masyarakat diterima dan setiap kebutuhan dipetakan,” kata Irwan.

Ia menegaskan seluruh stakeholder harus bergerak dalam satu komando. BPBD melalui Pusdalops menjadi pusat koordinasi sekaligus pengelolaan data.

Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya mobil tangki. Pemerintah juga perlu menyiapkan tandon, sumber air, armada distribusi, pompa, layanan kesehatan, logistik, personel, hingga data wilayah terdampak.

Irwan meminta seluruh distribusi bantuan dan air bersih dicatat serta didokumentasikan dengan baik.

Lima Daerah

Kekeringan juga terjadi di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan. Hingga Agustus 2026, lima daerah telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan.

Kelima daerah tersebut yakni Makassar, Parepare, Pinrang, Enrekang dan Kepulauan Selayar.

Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau di Sulsel berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026.

Pemprov Sulsel menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan.

Salah satunya dengan menyiapkan bantuan mesin pompa untuk mendukung lahan pertanian yang terdampak.

Pemprov juga menyiagakan personel untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah tersebut dilakukan karena kekeringan berpotensi mengganggu ketersediaan air untuk persawahan, terutama pada musim tanam.

Bendung Lekopancing

Bendung Lekopancing di Kabupaten Maros mulai mengering. Membuat persediaan air baku PDAM Tirta Bantimurung terus menipis.

Jika hujan tak turun, salah satu sumber air andalan PDAM ini akan kering kerontang dua pekan ke depan.

Berpotensi membuat instalasi pengolahan air tidak beroperasi seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Sudah mulai menurun ini. Dua hingga tiga pekan ke depan sumber air di Lekopancing bisa mengering," kata Direktur PDAM Tirta Bantimurung Maros, Muhammad Shalahuddin, Kamis (13/8/2026).

Kondisi serupa pernah terjadi pada 2023 ketika Maros dilanda kemarau panjang. Saat itu, instalasi Lekopancing tidak beroperasi selama 45 hari.

Meski debit air menurun, Shalahuddin memastikan pelayanan kepada pelanggan PDAM tetap jalan.

PDAM akan mengalihkan pasokan dari instalasi lain yang masih memiliki ketersediaan air.

Langkah itu dimungkinkan karena jaringan distribusi PDAM Tirta Bantimurung sudah saling terhubung.

"Kita juga menyiapkan layanan suplai air bersih menggunakan mobil tangki," tegasnya.

Layanan ini akan diberikan ke wilayah yang mengalami penurunan tekanan air maupun gangguan pasokan.

Air dari mobil tangki nantinya disalurkan melalui tandon yang telah disiapkan.

PDAM Tirta Bantimurung melayani lebih dari 24 ribu pelanggan, tersebar di sejumlah kecamatan.

Di tengah ancaman kekeringan sumber air baku, Pemkab Maros juga menyiapkan penambahan penyertaan modal untuk PDAM Tirta Bantimurung.

Ia menambahkan, penambahan penyertaan modal dilakukan setelah Pemkab mengubah Peraturan Daerah terkait penyertaan modal.

Menurutnya, anggaran penyertaan modal sekira Rp2,78 miliar saat ini merupakan batas maksimal sesuai Perda yang berlaku.

"Untuk penyertaan modal ini saya mau luruskan. Ada mengatakan kenapa kita hanya menganggarkan Rp2,78 miliar. Ini sesuai aturan Perda," tegasnya.

Karena itu, Pemkab Maros akan mengubah Perda tersebut agar penyertaan modal kepada PDAM bisa ditingkatkan.

Penyertaan modal Rp2,78 miliar itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas IPA Bantimurung.

Kapasitas IPA Bantimurung 120 liter per detik dan ditarget meningkat menjadi 200 liter per detik.

"Harapannya nanti ada penyertaan modal tambahan setelah Perda kita diperbaiki dan disahkan. Maka kita akan memperbaiki IPA-IPA lainnya," katanya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu mengatakan peningkatan kapasitas juga dibutuhkan di IPA Pattontongan dan IPA Tanralili.

"Semuanya butuh peningkatan debit air untuk menambah jaringan buat masyarakat kita," tegasnya.

Peningkatan kapasitas IPA Bantimurung juga diharapkan memperluas layanan air bersih hingga wilayah pesisir.

Jika kapasitas IPA Bantimurung meningkat menjadi 200 liter per detik, pasokan air diharapkan menjangkau sejumlah wilayah di Kecamatan Bontoa.

"Kalau 200 liter per detik, Insyaallah bisa sampai juga beberapa ke Kecamatan Bontoa, pesisir," ujarnya.

Persoalan pasokan air bersih di Maros tidak hanya dirasakan warga pesisir Kecamatan Bontoa.

Wilayah Turikale juga masih menghadapi persoalan serupa.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan keterbatasan debit air menjadi salah satu kendala dalam memperluas layanan PDAM Tirta Bantimurung.

Sekretaris PAN Sulsel ini menjelaskan, booster di Bontoa sebenarnya sudah digunakan sekira dua tahun.

Namun, kapasitas debit air yang tersedia masih terbatas. Akibatnya, pasokan air belum bisa menjangkau seluruh wilayah Bontoa.

"Sekarang kita hanya bisa menyuplai untuk IPA Bantimurung 120 liter per detik. Booster sudah digunakan, sudah dua tahun kita gunakan. Cuma debit airnya hanya bisa menjangkau beberapa wilayah saja," katanya.

Ia menyatakan masih ada sekira empat desa di Bontoa belum terjangkau jaringan PDAM. Kondisi itu terjadi karena keterbatasan debit air.

Peningkatan kapasitas dan jaringan menjadi kebutuhan agar layanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga.

Terutama di wilayah pesisir Bontoa yang hingga kini belum seluruhnya terlayani.

Terdapat delapan desa dan satu kelurahan berpotensi terlayani jika jaringan PDAM sudah tersedia.

Namun, perluasan jaringan akan dilakukan secara bertahap.

Jaringan akan diprioritaskan di wilayah yang mudah dijangkau, khususnya permukiman di sepanjang jalan poros.

"Kalau jaringannya sampai ke dalam, seluruh pesisir Bontoa bisa terlayani," katanya.

Chaidir Syam berharap perluasan layanan tersebut mulai direalisasikan tahun depan.

Namun, realisasi itu menunggu perubahan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal untuk PDAM Tirta Bantimurung.

"Targetnya mudah-mudahan tahun depan. Setelah perubahan Perda untuk penyertaan modal PDAM bertambah, kita akan tambah secara maksimal," katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pengembangan jaringan dan peningkatan kapasitas PDAM masih cukup besar.

Untuk pengembangan tertentu, kebutuhan anggarannya mencapai Rp11 miliar.

Sementara untuk keseluruhan pengembangan jaringan PDAM Tirta Bantimurung, kebutuhan anggarannya mencapai Rp100 miliar.