WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pengusaha milenial sekaligus kreator konten Raymond Surya Chin menyoroti persoalan upah pekerja di Indonesia yang dinilainya belum sebanding dengan biaya hidup.

Menurut Raymond, kenaikan UMP setiap tahun belum otomatis membuat masyarakat mampu mencapai kehidupan yang layak.

Pandangan tersebut disampaikan Raymond melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Kamis (13/8/2026).

Ia mengawali pembahasannya dengan menyoroti rendahnya upah pekerja Indonesia dibandingkan sejumlah negara di Asia dan Asia Tenggara.

"Jujur, ini video sedih banget sih. Kalian tahu kan, UMR di Indonesia itu salah satu yang paling rendah se-Asia?" ujar Raymond.

Ia bahkan menyebut lebih dari separuh pekerja di Indonesia masih menerima penghasilan di bawah UMP provinsi masing-masing.

Raymond juga menyinggung data yang menurutnya menunjukkan mayoritas provinsi belum menetapkan UMP yang mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak.

Persoalan tersebut, kata dia, tidak berhenti pada besaran nominal gaji.

Sebab, kenaikan upah harus berhadapan dengan kenaikan biaya makanan, transportasi, tempat tinggal hingga kebutuhan lainnya.

Raymond mencontohkan UMP DKI Jakarta 2026 yang mencapai sekitar Rp5,7 juta per bulan dan menjadi yang tertinggi secara nasional.

Namun, menurutnya, angka tersebut tetap perlu dilihat berdampingan dengan biaya hidup di Jakarta.

"Income atau gaji itu relatif. Kalau menurut Numbeo, biaya hidup di Jakarta sekitar Rp7 jutaan sebulan. Itu belum termasuk sewa," katanya.

Raymond menegaskan, persoalan hidup layak tidak bisa hanya diukur dari kemampuan seseorang untuk bertahan hidup.

"Hidup layak itu beda sama hidup aja," ujarnya.

Soroti kesenjangan upah dan biaya hidup

Raymond kemudian membandingkan tingkat upah Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan.

Dalam paparannya, ia menyebut upah pekerja Indonesia sekitar 1 dolar AS per jam, lebih rendah dibandingkan Kamboja, Malaysia hingga Singapura.

Ia juga mengutip angka rata-rata pendapatan bulanan pekerja Indonesia sekitar 195 dolar AS, sementara Kamboja disebut berada di kisaran 300 dolar AS per bulan.

Menurut Raymond, persoalan tersebut semakin berat ketika daya beli masyarakat turut diperhitungkan.

Ia menyebut skor daya beli Indonesia yang dipaparkannya berada jauh di bawah Malaysia.

"Jadi bukan cuma gaji kecil, daya beli kita juga jauh lebih lemah," katanya.

Ia mempertanyakan mengapa besarnya perekonomian Indonesia belum otomatis menghasilkan tingkat upah yang lebih tinggi.

Raymond kemudian mengaitkannya dengan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data yang ia paparkan dari ILO, produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Menurut dia, persoalannya menjadi lebih kompleks karena rendahnya produktivitas tidak selalu diikuti struktur upah yang mampu memberikan kehidupan layak.

Kritik formula kenaikan UMP

Raymond juga menyoroti formula penetapan UMP 2026.

Ia menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, penyesuaian upah minimum menggunakan komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta faktor alfa dalam rentang tertentu.

Menurutnya, formula tersebut secara matematis dapat digunakan untuk menentukan kenaikan upah, tetapi belum secara langsung menjawab pertanyaan mendasar: berapa penghasilan yang dibutuhkan pekerja untuk hidup layak?

"Rumus yang nanya, naik berapa biar pekerja enggak terlalu ketinggalan? Naik berapa yang pengusaha enggak terlalu keberatan? Dan naik berapa yang ekonomi enggak terlalu goyang?" ujar Raymond.

Ia menilai pendekatan tersebut pada akhirnya lebih berorientasi pada menjaga keseimbangan antara pekerja, pengusaha dan perekonomian, bukan semata-mata memastikan kebutuhan hidup pekerja terpenuhi.

Raymond bahkan menyebut berdasarkan data yang dipaparkannya, hanya sebagian kecil provinsi yang UMP 2026-nya mampu memenuhi standar kehidupan layak.

Jakarta yang memiliki UMP tertinggi pun, menurut dia, belum otomatis memenuhi ukuran tersebut.

Mayoritas pekerja disebut tidak tersentuh UMP

Persoalan lain yang dianggap lebih besar adalah cakupan aturan upah minimum.

Raymond menyoroti banyaknya pekerja Indonesia yang berada di sektor informal sehingga tidak secara langsung menikmati kenaikan UMP.

Ia menyebut sekitar 60 persen pekerja berada di sektor yang tidak sepenuhnya terikat dengan ketentuan upah minimum.

"Setiap UMR naik, seandainya pun UMR naik yang sampai kita bisa hidup layak, mayoritas warga kita enggak ngerasain itu," katanya.

Raymond juga menyinggung pekerja yang menerima penghasilan jauh di bawah UMP meskipun memiliki pendidikan tinggi.

Ia mengutip kajian LPEM FEB UI yang disebutnya menemukan jutaan pekerja Indonesia masih menerima upah di bawah UMP.

Menurut Raymond, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan berkualitas.

"Kalau kalian tolak tawaran yang jelek, percayalah ada ratusan orang lain yang antri mau ngambil kerjaan itu," ujarnya.

Dorong pekerjaan bernilai tambah tinggi

Raymond menilai salah satu akar persoalan rendahnya upah adalah struktur lapangan pekerjaan Indonesia yang masih banyak berada di sektor bernilai tambah rendah.

Ia mengutip pandangan Bank Dunia mengenai pertumbuhan pekerjaan baru di Indonesia yang dinilainya belum cukup banyak menciptakan pekerjaan dengan produktivitas dan upah kelas menengah.

Karena itu, menurut Raymond, Indonesia perlu mendorong investasi serta menciptakan lebih banyak industri dan pekerjaan dengan nilai tambah tinggi.

Ia juga menyoroti tantangan bagi sektor padat karya apabila kenaikan upah dilakukan terlalu agresif.

Menurutnya, pemerintah perlu mencari titik tengah antara meningkatkan pendapatan pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

Salah satu opsi yang ditawarkan adalah memperkuat pengawasan terhadap ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil sekaligus memberikan insentif kepada perusahaan yang menaikkan upah pekerjanya.

Raymond mencontohkan insentif pajak seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor tertentu yang dinilai dapat membantu dunia usaha meningkatkan upah tanpa langsung menanggung seluruh beban kenaikan biaya tenaga kerja.

Pendidikan dan investasi dinilai jadi kunci

Dalam jangka panjang, Raymond menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan vokasional, harus menjadi prioritas.

Ia berpendapat tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas sekaligus memperbesar peluang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih baik.

Di sisi lain, Indonesia dinilai perlu menciptakan iklim usaha dan investasi yang membuat perusahaan asing maupun domestik berani membuka pabrik, bisnis, serta lapangan pekerjaan baru.

"Ini yang harus dikerjain 10 sampai 30 tahun ke depan," katanya.

Raymond: Jangan hanya bergantung pada UMR

Untuk masyarakat, Raymond memberikan pandangan yang lebih personal. 

Ia menyebut ada dua jalur yang menurutnya dapat menjadi alternatif untuk keluar dari keterbatasan upah domestik, yakni membangun usaha atau mencari peluang kerja dengan pasar internasional.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan membuka kesempatan bagi pekerja Indonesia untuk mendapatkan klien atau perusahaan dari luar negeri tanpa harus selalu pindah negara.

Ia mencontohkan pekerjaan seperti engineer, developer, hingga jasa digital yang kini dapat ditawarkan kepada perusahaan asing melalui platform daring.

Raymond juga menyebut peluang membangun agency di Indonesia dengan klien dari luar negeri sebagai salah satu opsi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan rendahnya upah bukan masalah yang dapat diselesaikan secara instan.

"Ini banyakan detailnya yang kita harus tunggu pemerintah untuk masalah ini diselesaikan secara merata," ujarnya.

Pada akhirnya, Raymond menilai persoalan upah rendah di Indonesia bersifat struktural.

Kenaikan UMP setiap tahun dinilainya belum cukup apabila produktivitas, kualitas lapangan pekerjaan, daya beli, sektor informal, pendidikan dan iklim investasi tidak ikut dibenahi.