TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengklaim bakal melakukan verifikasi terhadap ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berdiri di atas lahan pertanian. 

"Kami akan melakukan verifikasi," terang Ahmad Luthfi selepas mengikuti rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Prabowo HUT ke-81 RI di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jumat (14/8/2026).

Dia menyebut, bakal menerjunkan tim verifikasi ke lapangan. Hal itu dilakukan demi menjaga lahan hijau di Jawa Tengah.  

"Kami akan cek lebih lanjut," bebernya.

Baca juga: Produksi Garam Melimpah, Jateng Diminta Percepat Hilirisasi

Data itu diperoleh dari hasil analisis sebanyak 4.800 titik KDKMP yang disetorkan oleh 30 kabupaten/kota.

Sementara, jumlah Kodpes menurut Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) ada 8.524 titik.

Kepala DPUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, temuan ribuan Kopdes di atas lahan pertanian itu telah dilaporkan ke pusat.

“Kami sudah komunikasikan ke Kementerian ATR/BPN,” ucapnya, Kamis (13/8/2026).

Ketika disinggung soal luasan lahan KDKMP yang menyerobot lahan hijau, Henggar belum mengantongi datanya secara rinci. Sebab, data yang disetorkan oleh pemerintah daerah hanya titik lokasi koperasi.

Terpisah, Plt Kepala Diskop UKM Jateng, Desy Arijani mengatakan, dari 8.522 Koperasi Merah Putih yang telah berdiri di Jawa Tengah per Agustus 2026, sebanyak 1.297 unit di antaranya berdiri di atas lahan dilindungi.

Ribuan koperasi tersebut dibangun di atas lahan sawah dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), lahan fasilitas umum, dan kawasan hijau.

"Secara sebaran, temuan KDKMP dibangun di atas lahan dilarang itu terjadi hampir merata ada di 35 kabupaten/kota," terang Desy. (*)