TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kasus penelantaran jemaah umrah asal Jambi memicu sorotan publik.

Pengamat Sosial Jambi, Nasroel Yasir, mendesak Menteri Agama mengambil tindakan tegas terhadap travel umrah yang terbukti menelantarkan jemaah.

Ia meminta izin operasional travel bermasalah dicabut dan pemiliknya masuk daftar hitam agar tidak kembali membuka usaha serupa dengan nama berbeda.

Menurut Nasroel, persoalan travel umrah bermasalah tidak hanya terjadi menjelang keberangkatan, tetapi juga saat jemaah sudah berada di Tanah Suci.

"Kementerian Agama jangan main mata atau sekadar mengambil kesempatan dalam kesempitan di atas penderitaan rakyat. Jangan ada kongkalikong atau ampunan bagi travel jahat. Izin operasinya harus dicabut total," tegas Nasroel.

Nasroel juga meminta pemerintah memperketat sistem perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Menurutnya, pemilik travel bermasalah berpotensi menutup perusahaan lama dan kembali membuka usaha dengan nama baru atau menggunakan nama orang lain.

Karena itu, ia meminta akses perizinan terhadap pemilik, pengurus, maupun pihak yang terlibat dalam travel bermasalah dibekukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sistem perizinan harus dikunci total. Jangan biarkan orang yang sama atau kroni-kroninya bikin travel baru dengan nama berbeda. Ini bentuk kejahatan sistematis, bukan sekadar gagal berbisnis," katanya.

Nasroel turut menyampaikan keprihatinannya terhadap jemaah yang menjadi korban.

Menurutnya, sebagian masyarakat harus menabung bertahun-tahun untuk mengumpulkan biaya umrah.

"Masyarakat itu mau berangkat umrah susah payah menabung. Ada yang menyisihkan uang belanja bulanan, menjual ternak, bahkan menjual tanah demi bisa menatap Ka'bah," ujarnya.

Ia menilai penelantaran jemaah setelah berada di luar negeri merupakan persoalan serius karena menyangkut kepastian akomodasi hingga kepulangan.

"Begitu uang terkumpul, keberangkatan ditunda-tunda. Pas akhirnya berangkat, malah ditelantarkan di negeri orang tanpa kepastian hotel dan tiket pulang. Ini betul-betul tidak punya nurani!" tegasnya.

Nasroel meminta regulator menempatkan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama dalam pengawasan travel umrah.

"Kementerian terkait harus pro kepada masyarakat, bukan kepada pebisnis," imbuhnya. (Tribun Jambi/Muzakkir)

Baca juga: Daftar Gaji dan Tunjangan Hakim 2026, Presiden Prabowo Sebut Kenaikannya 280 Persen

Baca juga: Fakta Terbaru 10 Orang Sesak Napas Gara-gara Karhutla Sungai Gelam Muaro Jambi