WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Menurut Tito, kepemimpinan teknokratik menuntut kepala daerah mengedepankan keahlian, berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu menggali potensi ekonomi daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi.
“Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Tito menjelaskan, pendekatan teknokratik berbeda dengan kepemimpinan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur.
Meski birokrasi tetap dibutuhkan dalam pemerintahan, prosedur tidak boleh menjadi hambatan dalam mencapai target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah,” tegasnya.
Menurut Tito, kemampuan teknokratik penting dimiliki kepala daerah karena mereka memiliki latar belakang yang beragam.
Sebagian kepala daerah berasal dari birokrasi, sementara lainnya memiliki pengalaman di sektor swasta maupun profesi lain.
Dengan kemampuan tersebut, kepala daerah diharapkan mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus memastikan target pembangunan tercapai.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan keuangan daerah.
Tito menekankan, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan pendapatan daerah.
Pendapatan daerah bersumber antara lain dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, serta mendorong masuknya investasi.
Tito menilai berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
Aktivitas dunia usaha dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, antara lain melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Selain meningkatkan pendapatan, Tito mengingatkan kepala daerah agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Setiap belanja harus menghasilkan pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.
Untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Tito meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dukungan tersebut diperlukan karena tidak seluruh kepala daerah memiliki latar belakang dan pemahaman yang sama terkait ekonomi maupun sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Tito berharap OJK dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK diharapkan dapat membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026.
