SURYA.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna, Jumat (14/8/2026).
Postur APBD Surabaya 2027 diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur publik, penanggulangan banjir, serta berbagai program kerakyatan dan sosial.
Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, mengingatkan adanya risiko pembiayaan dan peningkatan beban utang daerah.
Baca juga: APBD Surabaya 2027 Diproyeksikan Tembus Rp12,8 Triliun, Naik Rp100 Miliar dari 2026
Berdasarkan salinan KUA-PPAS, total belanja modal untuk kebutuhan rakyat disepakati mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menuntaskan sejumlah proyek strategis Kota Surabaya.
Salah satu alokasi terbesar yakni sekitar Rp1,1 triliun untuk penanggulangan banjir. Anggaran ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya membenahi fasilitas publik sekaligus meningkatkan daya dukung kota dalam menghadapi persoalan banjir secara bertahap.
Selain penanganan banjir, anggaran infrastruktur 2027 juga diprioritaskan untuk penyelesaian Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Raya Wiyung, serta pengadaan tanah untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana kota.
Aning menilai besarnya alokasi tersebut menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.
"Di tengah ruang fiskal yang belum longgar, Pemkot harus optimal," kata Aning.
Di sisi pendapatan, Pemkot Surabaya menetapkan target secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah. Pendapatan diproyeksikan meningkat sekitar Rp300 miliar.
Pemkot juga terus mendorong kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi secara terukur.
Namun, skema pembiayaan APBD 2027 menjadi perhatian. Untuk menutup kebutuhan anggaran, Pemkot Surabaya memanfaatkan pembiayaan dari pinjaman sebesar Rp1,318 triliun.
Pembiayaan tersebut membuat defisit anggaran mencapai sekitar 18,6 persen atau setara Rp1,7 triliun. Kondisi ini membuat Aning meminta Pemkot Surabaya lebih berhati-hati dalam mengelola pos pembiayaan.
Menurutnya, kemampuan daerah dalam membayar pokok dan bunga utang harus menjadi perhatian serius karena beban cicilan diproyeksikan meningkat signifikan.
Beban cicilan tercatat sekitar Rp374 miliar pada 2027. Angka tersebut kemudian diproyeksikan membengkak hingga hampir Rp1 triliun pada 2028 dan mencapai sekitar Rp1,5 triliun pada tahun-tahun berikutnya.
"Jangan sampai beban utang yang besar ini nantinya justru menyandera program-program prioritas rakyat yang sudah dikunci di RPJMD," tandas Aning.
Ia menegaskan Pemkot harus menghitung kemampuan bayar secara cermat agar beban utang tidak mengganggu pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Program Kerakyatan dan Sosial Tetap Dipertahankan
Meski APBD 2027 menghadapi tekanan dari sisi defisit dan pembiayaan, Pemkot dan DPRD Surabaya memastikan program jaring pengaman sosial yang menyentuh langsung masyarakat tetap mendapat perhatian.
Peningkatan PAD tetap diarahkan untuk membiayai belanja wajib daerah. Sejumlah program kerakyatan juga masih mendapatkan porsi anggaran yang signifikan.
Program tersebut antara lain rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Program Beasiswa Tangguh, serta bantuan stimulus ekonomi.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk pengembangan transportasi publik terintegrasi dan pengelolaan sampah.
Dengan disahkannya KUA-PPAS 2027, Pemkot Surabaya kini memiliki arah kebijakan anggaran untuk melanjutkan berbagai proyek infrastruktur sekaligus mempertahankan program sosial.
Tantangannya, pembangunan tersebut harus berjalan beriringan dengan kemampuan fiskal daerah agar beban utang tidak menekan ruang anggaran pada tahun-tahun mendatang.
