TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ), Tamsil Linrung menilai masih ada harapan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Hal itu disampaikan Tamsil usai mengikuti Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Tamsil menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sejumlah indikator ekonomi nasional bergerak positif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah juga sejalan dengan data dari sejumlah lembaga independen dan akademisi.
"Semua data menunjukkan adanya pertumbuhan. Saya mempunyai data dari BPS, lembaga riset di kampus, BRIN, hingga Universitas Hasanuddin," ujar Tamsil lewat rilis yang diterima Tribun Timur, Jumat (14/8/2026).
Ia mengatakan data dari berbagai lembaga tersebut menunjukkan angka yang relatif sama dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga: Tamsil Turun Cek MBG di Sulsel, DPD Pastikan Kawal Pemimpin Baru BGN
Tamsil kemudian menyoroti pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
Salah satu indikator yang disebutnya adalah penurunan rasio Gini dari 0,38 menjadi 0,36.
"Penurunan ini menjadi bukti bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah," paparnya.
Di sektor pertanian, Tamsil melihat kebijakan pemerintah mulai memberikan kepastian bagi petani, terutama terkait ketersediaan pupuk dan harga komoditas.
"Kita lihat ada stabilitas harga, saat musim panen harga komoditas terjaga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," katanya.
Sementara terkait maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tamsil menyebut kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dampak kebijakan pada periode sebelumnya.
Ia optimistis kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja secara lebih masif.
Tamsil juga menyoroti perlindungan pekerja, termasuk keberadaan regulasi yang memberikan kepastian bagi pekerja rumah tangga (PRT).
"Memang saat ini baru pekerja-pekerja informal," ujarnya.
Senator asal Sulawesi Selatan itu turut mengapresiasi kebijakan efisiensi dan pemangkasan di tubuh BUMN yang disebut telah menghemat anggaran hingga Rp51 triliun dalam satu tahun terakhir.
"Ini sesuatu yang positif, apalagi ada kebijakan yang mengurangi jumlah BUMN karena setiap pengurangan itu ada implikasi yaitu efisiensi," ucapnya.
Tamsil juga mendukung rencana rasionalisasi sektor perbankan nasional serta penataan izin operasional bank asing di daerah dengan menerapkan asas resiprositas.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat efisiensi dan potensi investasi nasional.
"Jadi masih ada harapan, tidak 'gelap-gelap banget' seperti yang dikhawatirkan beberapa pengamat. Kita belum bisa memvonis gagal karena indikator ekonominya bagus," pungkas Tamsil.
Diketahui, dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi menunjukkan tren positif.
Prabowo menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun. Investasi tersebut disebut telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Tren positif berlanjut pada semester pertama 2026.
Realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Prabowo juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61 persen pada kuartal pertama 2026.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.
Menurut Prabowo, angka tersebut menjadi pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Namun, Prabowo mengingatkan, angka pertumbuhan dan investasi bukanlah tujuan akhir dari kebijakan pemerintah.
"Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," tegas Prabowo.
Ia menekankan setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.
"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat," ujarnya.
Prabowo mengatakan prinsip tersebut menjadi orientasi utama pemerintah yang dipimpinnya.
Ia ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo kemudian mengaitkan kesejahteraan dengan kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Ia mengungkapkan, ketika pemerintah menerima mandat, petani masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh pupuk hingga harga gabah yang kerap turun saat musim panen.
Selain itu, petani juga masih dihadapkan pada berbagai aturan yang dinilai berbelit-belit. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. (*)
