Negosiasi AS-Iran Buntu, Faktor-Faktor Apa Saja yang Jadi Penghalang?
TRIBUNNEWS.COM - Negosiasi untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu.
Perselisihan mengenai status dan pengelolaan Selat Hormuz menjadi salah satu persoalan paling sulit diselesaikan, sementara kedua negara masih berbeda tajam mengenai sanksi, kompensasi, jaminan keamanan, serta keberadaan pasukan AS di kawasan.
Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump pada 12 Agustus menyatakan, Washington memiliki “kendali penuh” atas Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut langsung ditolak Iran.
Baca juga: Iran Ubah Doktrin Tempur, IRGC Disiapkan Operasi Jauh di Wilayah Musuh
Administrasi Selat Teluk Persia (PGSA) Iran menegaskan bahwa klaim Amerika Serikat tidak mengubah situasi di lapangan.
Teheran menyatakan Selat Hormuz tetap ditutup dan baru akan dibuka kembali setelah tuntutan Iran dipenuhi.
“Pernyataan dan unggahan berulang-ulang oleh pejabat AS bahwa Selat Hormuz tidak lagi diblokade tidak dapat mengubah kenyataan,” tulis PGSA melalui media sosial pada 12 Agustus.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik strategis dalam konflik karena jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut merupakan rute utama perdagangan energi global.
Dalam kondisi normal, sekitar seperlima perdagangan minyak dan LNG dunia melewati kawasan tersebut.
Iran saat ini membatasi kapal yang dapat melintas di Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat juga melakukan operasi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di sekitar kawasan tersebut.
Pada 11 Agustus, pasukan AS menargetkan sebuah kapal berbendera Panama di Teluk Oman yang menurut Washington sedang menuju pelabuhan Iran dan tidak merespons peringatan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kemudian menuduh Washington melakukan “kesalahan perhitungan” karena kegagalan intelijen. Ia menilai tindakan AS di Selat Hormuz justru merupakan kesalahan perhitungan yang lebih besar.
Iran juga menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali dan administrasinya.
Hojjatoleslam Hossein Taeb, komandan pasukan Basij yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menyampaikan klaim serupa.
Namun, persoalan ini tidak hanya menyangkut siapa yang memiliki kendali atas selat. Iran juga berbeda pendapat dengan AS mengenai rute pelayaran yang harus digunakan kapal serta kemungkinan Teheran mengenakan biaya terhadap kapal yang melintas.
Menariknya, Iran menyatakan tidak melakukan negosiasi langsung dengan AS mengenai Selat Hormuz.
Teheran justru membahas persoalan tersebut dengan Oman, negara yang juga berbatasan dengan jalur strategis tersebut.
Iran bahkan mengusulkan agar pengelolaan Selat Hormuz di masa mendatang dilakukan bersama Iran dan Oman.
Pembicaraan itu mendapat dukungan dari Qatar yang berupaya mendorong pembukaan kembali jalur pelayaran.
Pada 11 Agustus, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari menyatakan pembicaraan Iran-Oman telah memasuki tahap yang menunjukkan kemajuan.
“Sebagai mediator, kami ingin Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin,” ujarnya.
Fokus perundingan antara Iran dan Oman adalah membentuk jalur pelayaran yang aman dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan dan klaim kedaulatan kedua negara.
Iran sebelumnya mengatakan kedua pihak telah menyepakati koordinat jalur pelayaran yang akan digunakan.
Persoalan tersebut memiliki akar dalam nota kesepahaman (MoU) Iran-AS pada 17 Juni. Dalam kesepakatan itu, Teheran berkomitmen menjaga jalur pelayaran tetap terbuka selama 60 hari.
Namun, perbedaan interpretasi mengenai pengaturan lalu lintas kapal dan perkembangan konflik kemudian membuat kesepakatan tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
Di luar persoalan Hormuz, jalur diplomasi antara Washington dan Teheran juga menghadapi hambatan politik yang lebih mendasar.
Iran menolak kembali ke dialog langsung dengan AS karena menilai Washington telah melanggar kesepakatan 17 Juni dengan melanjutkan serangan terhadap Iran.
Pakistan kini berupaya menjadi perantara. Islamabad pada 11 Agustus menyatakan sedang berusaha membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi juga melakukan pembicaraan dengan pejabat senior Iran di Teheran.
Sebelumnya, AS dan Iran pernah melakukan pembicaraan tatap muka di Islamabad pada April. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.
MoU yang ditandatangani pada 17 Juni semestinya menjadi dasar untuk memasuki proses negosiasi selama 60 hari. Namun, perbedaan mendasar mengenai sejumlah isu membuat proses tersebut tidak benar-benar berjalan.
Alan Eyre, pakar kebijakan luar negeri di Middle East Institute, menilai pembicaraan Iran-Oman mengenai Selat Hormuz saat ini justru menjadi salah satu jalur diplomasi yang paling substantif.
Menurutnya, Iran memandang dialog langsung dengan AS kurang menjanjikan karena Teheran tidak yakin dapat mengandalkan komitmen Washington.
Peneliti senior Center for International Policy Negar Mortazavi mengatakan peluang tercapainya kesepakatan akan sangat bergantung pada apakah pernyataan keras kedua pihak merupakan posisi awal untuk bernegosiasi atau benar-benar merupakan garis merah yang tidak dapat ditawar.
Hambatan berikutnya adalah tuntutan Iran sebagai prasyarat untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada akhir pekan lalu menetapkan enam tuntutan yang harus dipenuhi Washington. Tuntutan tersebut mencakup:
Tuntutan tersebut berhadapan langsung dengan posisi Washington. Trump pada 10 Agustus bahkan mengatakan Iran harus membayar kompensasi atas kerugian yang menurutnya telah ditimbulkan selama puluhan tahun.
Trump menyebut pembayaran tersebut antara lain berkaitan dengan korban dari kalangan personel militer AS dan warga sipil Iran.
Ia juga mengklaim sekitar 52.000 orang telah tewas di Iran dalam empat bulan terakhir, meski angka tersebut memerlukan verifikasi independen.
Di balik perselisihan mengenai Hormuz, dua kepentingan utama Iran adalah jaminan keamanan dan pemulihan ekonomi.
Teheran menginginkan jaminan bahwa kesepakatan baru tidak akan kembali diikuti serangan militer. Iran juga menuntut penghentian blokade laut dan pencabutan sanksi yang telah membatasi aktivitas ekonominya.
Bagi Washington, memenuhi tuntutan tersebut berpotensi mengurangi instrumen tekanan terhadap Teheran.
Sebaliknya, mempertahankan tekanan maksimum meningkatkan risiko Iran terus membatasi pelayaran di Selat Hormuz.
Situasi tersebut menciptakan dilema bagi kedua pihak. Iran membutuhkan akses perdagangan dan pemulihan ekonomi, tetapi menggunakan Hormuz sebagai instrumen tekanan.
AS ingin memastikan jalur energi global tetap terbuka, tetapi harus menghadapi risiko eskalasi militer jika mencoba memaksakan pembukaan selat.
Sejumlah laporan media AS juga menyebut kekhawatiran mengenai menipisnya persediaan amunisi pertahanan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kalkulasi Washington untuk menghindari operasi militer skala besar.
Dengan demikian, kebuntuan negosiasi AS-Iran bukan hanya persoalan diplomatik. Selat Hormuz telah menjadi titik temu antara keamanan, energi, sanksi, dan kepentingan militer kedua negara.
Selama belum ada kesepakatan mengenai jaminan keamanan dan mekanisme pembukaan jalur pelayaran, peluang tercapainya kesepakatan damai yang lebih luas masih menghadapi hambatan besar.
