TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyinggung sejumlah program prioritas yang tengah di jalankan oleh pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung sumber daya manusia (SDM).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan pun menyoroti isi pidato Presiden tersebut.
Menurutnya, Presiden Prabowo menyajikan arah pembangunan dan kemandirian nasional yang terukur melalui sejumlah capaian angka kinerja sektoral.
Iwan menyebut, pidato kenegaraan kali ini diletakkan sebagai laporan pertanggungjawaban politik kepada rakyat yang ditopang oleh indikator kinerja yang konkret, serta dinilai jauh dari kesan kalimat kontroversial yang berpotensi memicu polemik publik.
"Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonyo bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah pembangunan yang jelas," ujar Iwan Setiawan, Jumat (14/8/2026).
Salah satu capaian konkret yang disoroti IPR adalah pembenahan kinerja dan tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan data laporan yang disampaikan, laba bersih BUMN pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp186 triliun.
Angka tersebut dilaporkan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 75,3 persen pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp326 triliun.
"Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan di lapangan. Ini menunjukkan aset-aset negara dapat dikelola secara lebih produktif," kata Iwan.
Selain peningkatan laba, setoran dividen BUMN kepada kas negara pada tahun 2024 dilaporkan mencapai Rp85,5 triliun.
Angka ini memperlihatkan fungsi strategis BUMN tidak hanya bertindak sebagai entitas korporasi, melainkan sebagai instrumen penguat kapasitas fiskal negara untuk mendanai pembangunan nasional.
Iwan menerangkan, salah satu poin penting lainnya adalah keberanian pemerintah melakukan koreksi data, penutupan celah kebocoran anggaran, serta pengoptimalan aset-negara yang tidak produktif.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Iwan mengimbau publik untuk menempatkan program tersebut dalam dimensi yang lebih luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
"MBG adalah investasi manusia. Pemerintah sedang mencoba memutus rantai masalah stunting, kekurangan gizi, rendahnya kualitas kesehatan anak, sekaligus menciptakan multiplier effect (efek berganda) ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan perekonomian daerah setempat," urainya.
Ia menilai esensi utama dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo mengarah pada pencapaian kedaulatan dan kemandirian nasional.
Hal ini dicerminkan lewat dorongan terhadap hilirisasi industri, ketahanan energi, ketahanan pangan, serta penguatan kapasitas manufaktur dalam negeri agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi produk asing.
Namun, Iwan mengingatkan bahwa pidato kenegaraan tidak boleh berhenti sebagai seremonial tahunan semata.
Pidato tersebut harus diposisikan sebagai batas dasar (baseline) untuk mengukur kinerja pemerintah secara berkala di tahun berikutnya.
Baca juga: Gerindra Nilai Pidato Prabowo Tegaskan Enam Capaian Utama Pemerintahan
"Hari ini Presiden menyampaikan capaian. Tahun depan publik harus kembali menagih bagaimana realisasi pertumbuhan ekonominya, angka kemiskinan, pengangguran, daya beli, investasi, penerimaan negara, hingga kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pidato ini harus menjadi kontrak kinerja yang bisa diuji di hadapan publik," tandas Iwan Setiawan.
