Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mulai tancap gas mempercepat pembangunan infrastruktur jalan desa..
Baca juga: Respons Aksi Swadaya Warga, Gubernur Mirza Kaji Aturan Bantu Jalan Desa di Lampung
Tak sendiri, Pemprov Lampung menggandeng pemerintah kabupaten/kota serta TNI melalui Program Desaku Maju.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Lampung.
Marindo menegaskan, Program Desaku Maju tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa.
Salah satu prioritasnya adalah mempercepat pembangunan jalan desa dengan menggandeng TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Menurut Marindo, keterlibatan TNI menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.
Tak kalah penting, pemerintah kabupaten/kota diminta ikut menopang program tersebut melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemprov Lampung ingin agar dana yang disalurkan benar-benar berubah menjadi pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” katanya.
Karena itu, Pemprov Lampung akan memperkuat keterkaitan antara alokasi DBH dengan hasil pembangunan di lapangan.
Menariknya, besaran anggaran Program Desaku Maju tidak akan dipukul rata untuk seluruh daerah.
Marindo menyebut jumlah anggaran maupun ruas jalan yang dibangun dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” jelasnya.
Pemprov Lampung juga tengah mendorong adanya keseragaman mekanisme pelaksanaan agar program berjalan lebih terarah.
Mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pola kolaborasi dengan TNI akan diperkuat melalui nota kesepahaman atau MoU.
Untuk memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai aturan, Pemprov Lampung meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hasil pembahasan dengan BPKP akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU Program Desaku Maju.
Dengan pola kolaborasi pemerintah daerah dan TNI tersebut, pembangunan jalan desa di Lampung diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Bukan sekadar membangun jalan, program ini ditargetkan mampu membuka konektivitas antardesa, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, jalan desa yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama warga diharapkan tak lagi sekadar masuk daftar usulan, tetapi benar-benar diwujudkan.
( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )
