BANJARMASINPOST.CO.ID- TAK terasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kini genap berusia 76 tahun. Sebuah perjalanan panjang sejak berdiri pada 14 Agustus 1950.
Usia yang menandakan kematangan yang seharusnya sejalan dengan kemajuan daerah. Di era digital saat ini, Pemprov Kalsel dituntut semakin cerdas, bijak dalam bersikap, serta responsif memecahkan berbagai persoalan publik.
Namun, apakah kemajuan itu sudah dirasakan secara nyata? Masyarakatlah yang menjadi penilai objektif. Keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari laporan internal yang menyenangkan atasan. Evaluasi jujur terhadap realitas di lapangan menjadi hal yang jauh lebih krusial.
Berbagai tantangan klasik masih mengadang di depan mata. Salah satu masalah tahunan yang terus berulang adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setiap musim kemarau tiba, warga Kalsel seolah dipaksa bersahabat dengan kabut asap. Meski kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan dan sampah sangat diperlukan, langkah konkret serta kebijakan taktis dari pemerintah daerah memegang peran yang jauh lebih menentukan.
Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada seremoni apel siaga, pembentukan posko, atau penyemprotan formalitas semata. Meski ancaman kabut asap tahun ini dilaporkan relatif mereda dibanding tahun-tahun sebelumnya, potensi kemarau yang lebih panjang tetap menyimpan risiko besar. Sinergi dan kolaborasi erat dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama agar ancaman Karhutla dapat ditanggulangi secara permanen.
Cobaan warga Kalsel tak berhenti di situ. Di tengah ancaman asap, masyarakat harus berhadapan dengan pemadaman listrik bergilir akibat gangguan pembangkit. Warga memang memahami kendala teknis yang terjadi, namun mereka membutuhkan kepastian penanganan yang cepat dan tuntas.
Pemprov Kalsel harus mengambil inisiatif strategis dengan melakukan lobi intensif serta mendesak pemerintah pusat. Kehadiran pejabat tingkat pusat, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sangat diharapkan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan memastikan pemulihan krisis listrik berjalan cepat.
Menteri Bahlil juga perlu melihat langsung antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kalsel.
Pemandangan ini tak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menyulitkan warga dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski pengelolaan energi merupakan kewenangan pusat, warga tetap menaruh harapan besar pada peran sentral pemerintah daerah sebagai jembatan aspirasi. Langkah nyata sangat penting untuk mencegah keresahan publik meluas menjadi aksi protes yang tidak diinginkan.
Momentum peringatan hari jadi ini harus menjadi titik balik pembuktian. Jargon Bekerja Bersama Merangkul Semua serta tema "Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju" harus diwujudkan dalam kerja nyata: merawat daerah dengan tekun dan bergerak cepat demi kemajuan bersama. (*)
