TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN – Munculnya kelompok relawan yang mengatasnamakan pengusaha sound horeg dan menyatakan dukungan ke Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029 mendapat perhatian dari pelaku usaha sound horeg di Pasuruan.

Salah satu pengusaha sound horeg asal Pasuruan Owner RDA Audio Rudi Hartono menegaskan, pilihan politik merupakan hak pribadi. 

Namun, menurutnya, pilihan tersebut jangan sampai mengatasnamakan organisasi maupun seluruh pengusaha sound horeg.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pertemuan Relawan Gibran Penerus Jokowi (GPJ) dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/8/2026).

Baca juga: PKDI Pasuruan Sambut Baik Raperda BUMDes, Bisa Jadi Payung Hukum untuk Penguatan Ekonomi Desa

GPJ merupakan salah satu kelompok relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Kelompok tersebut disebut merupakan gabungan pengusaha sound horeg, dengan anggota yang banyak berasal dari Jawa Timur dan disiapkan untuk Pilpres 2029.

Menurut Rudi, keberadaan kelompok relawan tersebut tidak otomatis mewakili sikap seluruh pengusaha sound horeg. 

Ia mengaku sejumlah pelaku usaha justru merasa resah karena muncul klaim seolah-olah pengusaha sound horeg secara umum telah mengambil sikap politik tertentu.

“Kalau mau berpolitik secara pribadi silakan. Tapi jangan mengatasnamakan organisasi atau mengatasnamakan pengusaha sound horeg secara umum,” kata Rudi.

Bagi mereka, sound horeg merupakan usaha penyedia jasa hiburan yang bekerja berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

“Secara mayoritas, seluruh pengusaha sound horeg tidak mau terjun ke politik praktis. Isu-isu politik kami tidak mau ikut,” ujarnya.

Menurut Rudi, sound horeg merupakan bagian dari kreativitas dan hiburan masyarakat. 

Pengusaha hanya menyediakan perangkat serta jasa tata suara untuk berbagai kegiatan tanpa melihat latar belakang maupun pilihan politik pihak yang menggunakan jasanya.

“Sound horeg itu kreasi. Siapa yang mau menyewa jasanya, kami sebagai penyedia jasa,” kata Rudi.

Ia menyebut, pandangan tersebut juga banyak disuarakan pelaku usaha sound horeg dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Gresik hingga Banyuwangi. 

Mereka pengusaha sound horeg, kata Rudi, tidak ingin sound horeg ditarik menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu.

Rudi tidak mempermasalahkan apabila ada pengusaha sound horeg yang secara pribadi memilih terlibat dalam politik. 

Baca juga: Perkuat Ekonomi Desa, Pemkab Pasuruan Siapkan Raperda BUMDes

Namun, sikap tersebut harus ditempatkan sebagai pilihan individu dan tidak dibawa sebagai sikap bersama seluruh pelaku usaha sound.

“Kalau mau berpolitik pribadi, silakan. Tetapi jangan kemudian membawa nama pengusaha sound horeg secara keseluruhan,” tegasnya.

Rudi berharap aktivitas sound horeg tetap berjalan sebagai usaha jasa hiburan masyarakat dan tidak ditunggangi kepentingan lain.

Menurutnya, sound horeg selama ini hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk acara yang bersifat tahunan maupun musiman. 

Karena itu, ia ingin keberadaan sound horeg tetap berada pada fungsi awalnya sebagai penyedia hiburan.

“Harapannya, pelaksanaan kegiatan apa adanya. Tidak dicampuri atau ditunggangi suatu kepentingan,” ujarnya.

Baca juga: Sampoerna Dorong Kolaborasi Jaga Ketahanan Sumber Daya Air DAS Kedunglarangan Pasuruan

Ia juga menegaskan, pengusaha sound horeg pada prinsipnya siap memberikan jasa kepada siapa pun yang membutuhkan, terlepas dari pilihan politiknya.

“Siapa pun presidennya, kalau mau nge-job hiburan sound horeg, kami siap,” pungkasnya. 

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)